Tentang zainalonline

Berbuat Terbaik Untuk Menegakkan Hukum dan Keadilan

MA: Jangan bandingkan kami dengan MK

Reporter : Baiquni

Mahkamah Agung mengakui sistem informasi perkara yang ditangani tidak sebaik dengan Mahkamah Konstitusi. Namun MA beralasan, jumlah perkara yang ditangani mereka lebih banyak dari MK.

“Kalau MK kan sidangnya spesial. Di MA kan sidangnya satu-satu. artinya orang datang (ke MK) hanya untuk satu perkara saja. Dan memang sidangnya tidak banyak,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur ketika dihubungi merdeka.com, Selasa (11/9).

Ridwan mengatakan, MA tidak pernah menutupi informasi terkait perjalanan suatu perkara. Termasuk jadwal-jadwal persidangan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali. Demikian juga untuk peradilan tingkat banding.

“Kecuali untuk sidang asusila dan perkara anak-anak, itu semua sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Makanya di persidangan ada jadwal-jadwal. artinya kalau misalnya penasihat hukum ingin hadir dan menanyakan kapan persidangannya itu dibuka, ya, tentunya bisa terbuka untuk umum, bisa didatangi,” imbuh Ridwan.

Dia menyatakan, tidak relevan jika membandingkan sistem informasi perkara antara MA dengan MK. “Jadi kalau kita bandingkan dengan MK, rasanya kok seperti membandingkan sebuah kabupaten dengan Jakarta, kan begitu. Sepertinya ya tidak pas lah,” tukasnya.

Meski begitu, Ridwan mengakui jika idealnya, sistem informasi perkara seperti yang dilakukan MK. “Memang seharusnya seperti MK, tapi kan kenyataannya sidang di MA itu jumlahnya ratusan, bahkan ribuan. Tapi, kalau kita lihat pada sidang tingkat pertama, di mana setiap orang bisa datang dan berhubungan langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan, itu memang bisa dihadiri semua. Sedangkan di MA, kalau seseorang itu memang mengikuti, dia bisa tahu jadwal sidangnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, seorang pengacara, Muhamad Zainal Arifin mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi soal pasal 195 Undang-undang (UU) 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal itu terkandung frasa ‘diucapkan di sidang terbuka untuk umum’ yang mewajibkan lembaga peradilan melaksanakan sidang secara terbuka, terutama untuk sidang putusan.

“Hampir seluruh putusan banding, kasasi, dan peninjauan kembali dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum secara semu karena sidang tersebut hanya dihadiri oleh hakim dan panitera. Masyarakat umum tidak bisa menghadiri putusan tersebut, karena pengadilan tidak terbuka dalam memberikan jadwal putusan,” ujar Arifin saat membacakan permohonan dalam sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (11/9).

(mdk/bai)

Sumber:

http://m.merdeka.com/peristiwa/ma-jangan-bandingkan-kami-dengan-mk.html

Ringkasan Memori Peninjauan Kembali PK Abdul Haris Mugni – Kasus Korupsi DPRD DKI Jakarta 2008

Putusan Mahkamah Agung No. 2393K/Pid.Sus/2010 tanggal 30 Desember 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 214/PID/2010/PT.DKI tanggal 26 Agustus 2010 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 198/Pid.B/2010/PN.JKT.PST tanggal 24 Juni 2010 atas nama Terpidana ABDUL HARIS MUGNI, yang menghukum ABDUL HARIS MUGNI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan membayar denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar Uang Pengganti sebesar Rp 8.511.055.614 (delapan milyar lima ratus sebelas juta lima puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah) subsidair pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.

Berdasarkan novum transfer dana (RTGS) yakni Novum PK-1 s.d. PK-16, ternyata PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak menikmati uang hasil Proyek DPRD DKI JAKARTA Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 8.511.055.614, tetapi langsung ditransfer ke Rekening  BCA No. 224-130-3529 dan Bank Mandiri No. 103-00-04250292 a.n. FLORENTINA P.RAHAYU. Oleh karena uang hasil Proyek DPRD DKI JAKARTA Tahun Anggaran 2008 tidak dinikmati oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sebagaimana Novum PK-1 s.d. PK-16, maka hukuman pembayaran uang pengganti harus dibatalkan.

Di samping itu, terdapat kekhilafan Majelis Hakim pada tingkat Judex Facti dan Judex Juris  yang memberikan hukuman terlampau berat yakni pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp 500.000.000,- (lima ratus juta) subsidair 6 (enam) bulan kurungan disebabkan karena Majelis Hakim menganggap seluruh uang hasil Proyek DPRD DKI JAKARTA Tahun Anggaran 2008 dinikmati sendiri oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI. Padahal berdasarkan Novum RTGS, uang tersebut langsung ditransfer ke Rekening  FLORENTINA P.RAHAYU.

Di dalam kasus ini juga terjadi pertentangan antar Putusan dimana Putusan Mahkamah Agung No. 2405K/Pid.Sus/2010 a.n. Terpidana ARIES HALAWANI R., SH., MH, dan Putusan No. 720K/Pid.Sus/2011 a.n. Terpidana DRS. H. SARWO EDHI, MSi diterapkan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan Putusan No. 2393/Pid.Sus/2010 diterapkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

Oleh karena PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak menikmati uang hasil korupsi dan mengungkap siapa yang menikmati uang hasil korupsi Proyek DPRD Tahun Anggaran 2008 sebagaimana Novum RTGS, maka sudi kiranya Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk memberikan hukuman yang lebih ringan kepada PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI karena telah memenuhi kriteria justice collabolator sebagaimana SEMA No. 4 Tahun 2011.

Follow The Money Dalam Memori PK Abdul Haris Mugni – Kasus Korupsi DPRD DKI Jakarta 2008

Jakarta, 8 Agustus 2012
Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9 – 13
Jakarta Pusat

Melalui:
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Jl. Gajah Mada No. 17
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:
M.E. Manurung, S.H., Iwan Budisantoso, S.H., dan Muhamad Zainal Arifin, S.H. Advokat  dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “Triple M Law Firm” yang beralamat di Jalan Swadarma Utara II No. 1, Jakarta Selatan 12250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2012 (terlampir) dari Terpidana ABDUL HARIS MUGNI, Tempat tanggal lahir: Bandung, 16 Februari 1955, Alamat Jln. Delman Indah V No. 7 RT 002 RW 011   Kel.  Kebayoran Lama  Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI.

Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dengan ini hendak menyampaikan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung No. 2393K/Pid.Sus/2010 tanggal 30 Desember 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 214/PID/2010/PT.DKI tanggal 26 Agustus 2010 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 198/Pid.B/2010/PN.JKT.PST tanggal 24 Juni 2010 atas nama Terpidana ABDUL HARIS MUGNI, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung No. 2393K/Pid.Sus/2010 adalah sebagai berikut:
-    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa: ABDUL HARIS MUGNI tersebut;
-    Membebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa  amar Putusan  Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 214/PID/2010/PT.DKI adalah sebagai berikut:
-    Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa;
-    Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 198/Pid.B/2012/PN.JKT.PST tanggal 24 Juni 2010 yang dimohonkan banding tersebut;
-    Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
-    Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 198/Pid.B/2010/PN.JKT.PST adalah sebagai berikut:
1.    Menyatakan Terdakwa ABDUL HARIS MUGNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2.    Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL HARIS MUGNI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan membayar denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Kurungan;
3.    Menyatakan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam  tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4.    Menetapkan agar Terdakwa ABDUL HARIS MUGNI membayar Uang Pengganti sebesar Rp 8.511.055.614 (delapan milyar lima ratus sebelas juta limapuluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, apabila terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
5.    Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6.    Menyatakan barang bukti No. 1 s.d. No. 76
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama HARIS HALAWANI R. SH., MH.
7.    Menghukum terdakwa pula untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI Mengajukan Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi sebagai berikut: “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.
Bahwa menurut Pasal 263 ayat (2) KUHAP, “Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
a.    apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
b.    apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
c.    apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhiIafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.”

Bahwa dalam Peninjauan Kembali ini, Pemohon mengajukan: (1) keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat (novum), jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, maka terhadap perkara ini diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, (2) kekhilafan hakim dalam mengambil putusan yang hanya berpatokan pada Keterangan Terdakwa saja, (3) berbagai putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.

Bahwa Novum yang diajukan dalam perkara ini yakni Bukti transfer (RTGS) uang hasil Proyek DPRD Tahun Anggaran 2008 ditransfer ke Rekening  BCA No. 224-130-3529 dan Bank Mandiri No. 103-00-04250292 a.n. FLORENTINA P.RAHAYU, tidak dinikmati oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI;

Bahwa alasan-alasan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dalam mengajukan peninjauan kembali, selengkapnya akan diuraikan sebagai berikut:

1.    DITEMUKAN NOVUM BERUPA BUKTI TRANSFER DANA (RTGS) DARI ABDUL HARIS MUGNI, ENDANG SUJANA DAN HARITS INDONESIA PUTRA KE REKENING BCA NO. 224-130-3529 DAN BANK MANDIRI NO. 103-00-04250292 a.n. FLORENTINA P.RAHAYU YANG MENUNJUKAN BAHWA UANG HASIL PROYEK DPRD TAHUN ANGGARAN 2008 TIDAK DINIKMATI OLEH PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI

-    Bahwa di dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 198/Pid.B/2010/PN.JKT.PST memutuskan: “6. Menetapkan agar Terdakwa ABDUL HARIS MUGNI membayar Uang Pengganti sebesar Rp 8.511.055.614 (delapan milyar lima ratus sebelas juta limapuluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, apabila terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti”;

-    Bahwa hukuman pembayaran uang pengganti sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas hanya didasarkan pada Keterangan Terdakwa saja dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya;

-    Bahwa di dalam Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (yang sebelumnya Terdakwa)  memang mengakui bahwa uang  Rp 8.511.055.614 dari Proyek DPRD Tahun Anggaran 2008 dipergunakan untuk kepentingan usaha sendiri (Lihat Putusan PN Jakarta Pusat No. 198/Pid.B/2010/PN.JKT.PST Halaman 81);

-    Bahwa berdasarkan bukti baru (novum) terungkap bahwa pada periode Oktober 2008 s.d. Januari 2009, PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI memerintahkan ENDANG SUJANA dan HARITS INDONESIA PUTRA (keduanya staf PT Murjani Artha Konsultan) untuk mengambil cek-cek dari 11 Pemenang Lelang Proyek DPRD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008. Cek-cek tersebut kemudian diserahkan ke PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI. Setelah menerima cek tersebut,  PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI memerintahkan kepada ENDANG SUJANA dan HARITS INDONESIA PUTRA untuk mentransfer dana dari cek tersebut ke Rekening  BCA No. 224-130-3529 dan Bank Mandiri No. 103-00-04250292 a.n. FLORENTINA P.RAHAYU.  PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI juga mentransfer sendiri sebagian dana ke Rekening  BCA No. 224-130-3529 dan Bank Mandiri No. 103-00-04250292 a.n. FLORENTINA P.RAHAYU;

-    Adapun bukti transfer dana (RTGS) yang ditransfer oleh ABDUL HARIS MUGNI, ENDANG SUJANA dan HARIS ke Rekening  BCA No. 224-130-3529 dan Bank Mandiri No. 103-00-04250292 a.n. FLORENTINA P.RAHAYU adalah sebagai berikut:
Asal Dana Dari Perusahaan    Waktu Transfer    No. Rekening Tujuan Transfer    Jumlah    Keterangan    No. Novum
Amethys I    10-Okt-08    Rekening  BCA No. 224-130-3529 a.n. FLORENTINA P.RAHAYU    Rp229.020.000    RTGS Bank DKI 10 Okt 2008, Tunai, Ditransfer oleh Abdul HARIS Mugni    PK-1
PT Unireka    05-Des-08    Rekening  BCA No. 224-130-3529 a.n. FLORENTINA P.RAHAYU    Rp516.246.000    RTGS Bank BNI 5 Des 2008, Menggunakan Cek No. 338472, Ditransfer oleh Endang Sujana    PK-2
Pranata Pola Cipta    05-Des-08    Rekening  BCA No. 224-130-3529 a.n. FLORENTINA P.RAHAYU    Rp458.043.000    RTGS Bank Mandiri Cabang Wisma Baja 5 Des 2008, Tunai, Ditransfer oleh Endang Sujana    PK-3
Billy Konsultan II + Pusparaya II + Amethys II    11-Des-08    Rekening Bank Mandiri No. 103-00-04250292 a.n. FLORENTINA P.RAHAYU    Rp912.917.000    RTGS Bank DKI Cabang Tebet Barat 11 Des 2008, Menggunakan Cek No. 652893, CB 652883, CB 652904, Ditransfer oleh Endang Sujana    PK-4
Qorina Konsultan II    12-Des-08    Rekening  BCA No. 224-130-3529 a.n. FLORENTINA P.RAHAYU    Rp306.409.000    RTGS Bank Mandiri Cabang Wisma Baja 12 Des 2008, Tunai, Ditransfer oleh Endang Sujana    PK-5
Andalan Mitra II    12-Des-08    Rekening  BCA No. 224-130-3529 a.n. FLORENTINA P.RAHAYU    Rp305.667.000    RTGS Bank DKI Cabang Tebet Barat 12 Des 2008, Menggunakan Cek No. CB 652652, Ditransfer oleh HARIS    PK-6
Patita Galaxy II    12-Des-08    Rekening  BCA No. 224-130-3529 a.n. FLORENTINA P.RAHAYU    Rp301.191.000    RTGS Bank DKI Cabang Prapanca 12 Des 2008, Tunai, Ditransfer oleh Endang Sujana    PK-7
Metro Bhakti II     18-Des-08    Rekening  BCA No. 224-130-3529 a.n. FLORENTINA P.RAHAYU    Rp305.373.000    RTGS Bank Mandiri Cabang Supomo 18 Des 2008, Tunai, Ditransfer oleh Endang Sujana    PK-8
Murjani Artha Konsultan II    19-Des-08    Rekening  BCA No. 224-130-3529 a.n. FLORENTINA P.RAHAYU    Rp298.914.000    RTGS Bank DKI Cabang Tebet Barat 19 Des 2008, Menggunakan Cek No. 653958, Ditransfer oleh Endang Sujana    PK-9
Andalan Mitra III + Amethys III +
Billy Konsultan III + Murjani Artha Konsultan III    23-Des-08    Rekening  BCA No. 224-130-3529 a.n. FLORENTINA P.RAHAYU    Rp881.005.000    RTGS Bank DKI 23 Des 2008, Menggunakan CEK No. CB 652654, CB 652895, CB 652885, CB 653959, Ditransfer oleh Abdul HARIS Mugni    PK-10
Pancakarya Gumilang  II, III + Qorina Konsultan III    24-Des-08    Rekening  BCA No. 224-130-3529 a.n. FLORENTINA P.RAHAYU    Rp759.288.000    RTGS Bank Mandiri Cabang Wisma Baja 24 Des 2008, Tunai, Ditransfer oleh Endang Sujana    PK-11
Patita Galaxy III    24-Des-08    Rekening  BCA No. 224-130-3529 a.n. FLORENTINA P.RAHAYU    Rp225.902.000    RTGS Bank DKI 24 Des 2008, Tunai,  Ditransfer oleh Abdul HARIS Mugni    PK-12
PT Idi Kajang II    30-Des-08    Rekening  BCA No. 224-130-3529 a.n. FLORENTINA P.RAHAYU    Rp302.216.000    RTGS Bank BNI 30 Des 2008, Tunai, Ditransfer oleh Endang Sujana    PK-13
Metro Bhakti III    30-Des-08    Rekening  BCA No. 224-130-3529 a.n. FLORENTINA P.RAHAYU    Rp229.048.000    RTGS Mandiri Cabang Supomo 30 Des 2008, Tunai, Ditransfer oleh Endang Sujana    PK-14
Pusparaya III    05-Jan-09    Rekening  BCA No. 224-130-3529 a.n. FLORENTINA P.RAHAYU    Rp225.908.000    RTGS Bank DKI 5 Jan 2009, Menggunakan CEK No. CB 652906, Ditransfer oleh Abdul HARIS Mugni    PK-15
Billy Konsultan I    Okt-08    -    Rp229.735.000    -    PK-16
Murjani Artha Konsultan I    Okt-08    -    Rp201.583.000    -    PK-16
Andalan Mitra I    Okt-08    -    Rp229.250.000    -    PK-16
Pusparaya I    Okt-08    -    Rp225.933.000    -    PK-16
Metro Bhakti I    Okt-08    -    Rp229.048.000    -    PK-16
Idi Kajang I    Okt-08    -    Rp226.662.000    -    PK-16
Patita Galaxy I    Okt-08    -    Rp225.927.000    -    PK-16
Pancakarya Gumilang I    Okt-08    -    Rp226.912.000    -    PK-16
Qorina Konsultan I     Okt-08    -    Rp229.826.000    -    PK-16
Idi Kajang III    Des-08    -    Rp226.662.000    -    -
Total    Rp8.508.685.000

-    Bahwa total uang yang ditransfer ke Rekening FLORENTINA P. RAHAYU yang berasal dari Proyek DPRD Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp 8.508.685.000,- belum termasuk biaya transfer di masing-masing bank;

-    Bahwa untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim dan membuktikan adanya aliran dana ke Rekening  BCA No. 224-130-3529 dan Bank Mandiri No. 103-00-04250292 a.n. FLORENTINA P.RAHAYU yang berasal dari Proyek DPRD Tahun Anggaran 2008, maka Majelis Hakim ataupun Penuntut Umum perlu meminta print out  rekening koran kedua rekening tersebut ke Bank BCA dan Bank Mandiri, karena PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak memiliki legal standing untuk meminta rekening koran tersebut;

-    Bahwa dalam persidangan baik dalam tingkat judex facti maupun judex juris, Hakim dan Penuntut Umum hanya melihat bukti aliran dana cek dari pemenang proyek ke PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI saja. Tetapi, tidak pernah diungkap aliran dana dari pemenang proyek ke PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI yang untuk selanjutnya ditransfer ke Rekening FLORENTINA P.RAHAYU sebagaimana bukti di atas. Sebagai salah satu contoh bukti aliran dana dari cek perusahaan kemudian ditransfer ke Rekening FLORENTINA P. RAHAYU adalah Novum PK-2 tentang RTGS Bank BNI Cabang Kramat 5 Des 2008 dimana Endang Sujana mentransfer uang ke Rekening  BCA No. 224-130-3529 a.n. FLORENTINA P.RAHAYU dengan menggunakan Cek No. 338472. Cek No. 338472 adalah Cek yang sama yang ada dalam Bukti Penuntut Umum No. 69. Bukti Penuntut Umum No. 69  adalah 1 (satu) lembar foto copy cek Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kramat No. CK 338472 tanggal 4 Desember 2008 yang berasal dari PT Unireka;

-    Bahwa menurut Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.”

-    Bahwa Di dalam Buku “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, R. Wiyono menyatakan bahwa penerapan pidana tambahan tidak bisa dilakukan secara serampangan, namun harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Terkait dengan pidana tambahan berupa “pembayaran uang pengganti”, R. Wiyono menyatakan perlu adanya alat-alat bukti lainnya antara lain Keterangan Ahli (Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP) yang dapat menentukan dan membuktikan berupa sebenarnya jumlah “harta benda yang diperoleh terpidana dari tindak pidana korupsi” karena pelaksanaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti hanya terbatas sampai “sebanyak-banyaknya sama” dengan harta yang diperoleh terpidana dari hasil tindak pidana korupsi (R. Wiyono, 2005: 129). Dengan demikian, secara filosofi pengenaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 hanya dikenakan kepada Terpidana yang telah memperoleh keuntungan pribadi atas tindak pidana korupsi yang dilakukan;

-    Bahwa berdasarkan Novum PK-1 s.d. PK-16 sebagaimana tersebut di atas, justru dana dari Proyek DPRD Tahun Anggaran 2008 tidak dinikmati oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, tetapi langsung ditransfer ke Rekening  BCA No. 224-130-3529 dan Bank Mandiri No. 103-00-04250292 a.n. FLORENTINA P.RAHAYU;

-    Bahwa jika Putusan Judex Facti dan Judex Juris tidak dilakukan perubahan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali, maka negara dirugikan sebesar Rp 8.511.055.614 (delapan milyar lima ratus sebelas juta lima puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah) karena negara memberikan hukuman pembayaran uang pengganti tersebut kepada pihak yang tidak menikmati uang tersebut. Jika hukuman tersebut tetap diterapkan kepada PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, maka berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Hukuman Pembayaran Uang Pengganti, PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak membayar uang pengganti tersebut, tetapi akan menjalani hukuman subsidair 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara karena memang PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak pernah menikmati  uang sebesar Rp 8.511.055.614;

-    Bahwa berdasarkan Novum PK-1 s.d. PK-16 sebagaimana sudah dijelaskan di atas, maka Putusan yang berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 8.511.055.614 (delapan milyar lima ratus sebelas juta limapuluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah) yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung merupakan sebuah kekhilafan yang nyata karena telah didasarkan pada bukti-bukti yang tidak benar.  Oleh karena itu, hukuman pembayaran uang pengganti tersebut harus dibatalkan, mengingat uang hasil Proyek DPRD Tahun Anggaran 2008 ditransfer ke Rekening  BCA No. 224-130-3529 dan Bank Mandiri No. 103-00-04250292 a.n. FLORENTINA P.RAHAYU.

2.    KEKHILAFAN HAKIM DALAM PENERAPAN PASAL 189 AYAT (4) KUHAP DENGAN MENGHUKUM TERDAKWA UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI RP 8,5 MILYAR DAN HUKUMAN 5 TAHUN PENJARA DAN DENDA RP 500 JUTA KARENA MENGANGGAP TERDAKWA MENIKMATI SELURUH UANG PROYEK DPRD TAHUN ANGGARAN 2008, PADAHAL PERTIMBANGAN HUKUMAN TERSEBUT HANYA DIDASARKAN PADA KETERANGAN TERDAKWA SAJA

-    Bahwa dalam Surat Pernyataan tertanggal 6 Juni 2012 (Bukti PK-17), PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI  menyatakan sebagai berikut:
1.    Bahwa seluruh hasil proyek DPRD Tahun Anggaran 2008 setelah dipotong PPN, PPh, fee perusahaan bendera, biaya penjilidan dan penggandaan laporan, sisanya ditransfer ke Rekening  BCA No. 224-130-3529 dan Bank Mandiri No. 103-00-04250292 a.n. FLORENTINA P.RAHAYU.
2.    Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, saya terpaksa mengaku bahwa seluruh uang hasil proyek DPRD 2008 dinikmati sendiri dan digunakan untuk kepentingan usaha saya, akibat dari tekanan pihak-pihak yang tidak mau kasus ini dibongkar. Saya mendapat ancaman bahwa keluarga saya akan dibunuh, jika saya membongkar kasus ini.
3.    Bahwa yang mentransfer dana ke Rekening  BCA No. 224-130-3529 dan Bank Mandiri No. 103-00-04250292 a.n. FLORENTINA P.RAHAYU adalah saya sendiri, bersama 2 staf saya yakni Endang Sujana dan Harits Indonesia Putra.
4.    Bahwa Pemilik  Proyek DPRD Tahun Anggaran 2008 adalah FLORENTINA P. RAHAYU. Kedudukan saya hanya sebagai pengumpul 12 perusahaan, membuat laporan dan mentransfer dana ke FLORENTINA P.RAHAYU. Atas pekerjaan tersebut saya dijanjikan menerima uang Rp 300 juta, namun sampai saya dijebloskan ke penjara, saya tidak pernah menerima uang tersebut.
Saya berharap pihak penegak hukum segera melakukan investigasi terhadap FLORENTINA P. RAHAYU maupun Pihak-Pihak Lain yang menikmati aliran uang dari FLORENTINA P. RAHAYU supaya kasus ini tidak dilokalisir ke saya.
Saya bersedia bekerjasama dengan aparat hukum untuk mengungkap kasus ini kembali.

-    Bahwa Surat Pernyataan tersebut diberikan untuk menunjukan fakta sebenarnya sekaligus mengklarifikasi Keterangan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (yang sebelumnya Terdakwa) yang diberikan di Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada waktu itu mengakui bahwa seluruh uang hasil Proyek DPRD Tahun Anggaran 2008 dinikmati sendiri. Pada waktu memberikan keterangan di persidangan pada tingkat pertama, Terdakwa mendapat tekanan dan keluarganya diancam dibunuh jika membongkar kasus ini. Akibat adanya tekanan dan ancaman tersebut, PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI terpaksa berbohong di persidangan dan melokalisir kasus ini supaya tidak merembet ke pihak lain;

-    Bahwa atas dasar Keterangan Terdakwa tanpa didukung oleh alat bukti lain, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan No. 198/Pid.B/2010/PN.JKT.PST menghukum PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI  untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 8.511.055.614 karena menganggap PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI menikmati seluruh uang Proyek DPRD Tahun Anggaran 2008. Pertimbangan Putusan No. 198/Pid.B/2010/PN.JKT.PST halaman 94 menyatakan:
“Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan terbukti pula bahwa terdakwa menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukannya sebesar Rp 8.511.055.614 maka terdakwa harus dihukum pula membayar uang pengganti….”

-    Bahwa penerapan hukuman pembayaran uang pengganti yang hanya didasarkan pada Keterangan Terdakwa saja dan tidak didukung oleh alat bukti lain sebagaimana dialami oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI bertentangan dengan Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menyatakan “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”  dan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001;

-    Bahwa karena penerapan hukuman pembayaran uang pengganti bertentangan dengan Pasal 189 ayat (4) KUHAP dan berdasarkan Bukti RTGS Novum PK-1 s.d. PK-16 menunjukkan bahwa uang hasil Proyek DPRD Tahun Anggaran 2008 tidak dinikmati oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI melainkan ditransfer ke Rekening  BCA No. 224-130-3529 dan Bank Mandiri No. 103-00-04250292 a.n. FLORENTINA P.RAHAYU, maka hukuman pembayaran uang pengganti sebagaimana Putusan judex facti dan judex juris harus dibatalkan;

-    Bahwa di samping itu, karena peran PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI hanyalah sebagai operator lapangan dan tidak menikmati uang hasil Proyek DPRD Tahun Anggaran 2008, maka hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp 500.000.000,- (lima ratus juta) subsidair 6 (enam) bulan kurungan sebagaimana Putusan Judex Facti dan Judex Juris terlampau berat ditinjau dari kesalahan dan peran  PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI. Oleh karena itu, PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI memohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk memberikan hukuman yang lebih ringan dan lebih adil yang disesuaikan dengan bobot kesalahan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI.

3.    ADANYA PUTUSAN MA NO. 2393 K/PID.SUS/2010 YANG BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN NO. 2405K/PID.SUS/2010 DAN 720K/PID.SUS/2011 PERIHAL PENERAPAN PASAL 2 DAN 3 UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO. 20 TAHUN 2001 DALAM KASUS SAMA

-    Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2393K/Pid.Sus/2010 tanggal 30 Desember 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 214/PID/2010/PT.DKI tanggal 26 Agustus 2010 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 198/Pid.B/2010/PN.JKT.PST tanggal 24 Juni 2010, Menyatakan Terdakwa ABDUL HARIS MUGNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair;

-    Bahwa di dalam perkara yang sama dengan berkas terpisah dengan Terdakwa ARIES HALAWANI R., SH., MH, dan DRS. H. SARWO EDHI, MSi sebagaimana Putusan No. 2405K/Pid.Sus/2010 (Novum PK-18) dan Putusan No. 720K/Pid.Sus/2011 (Novum PK-19) justru terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan subsidair;

-    Bahwa di dalam Tuntutan Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2010 terhadap PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, Penuntut Umum menuntut: “1. Menyatakan terdakwa ABDUL HARIS MUGNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidair”;

-    Bahwa karena perbuatan antara PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, ARIES HALAWANI R., SH., MH, dan DRS. H. SARWO EDHI, MSi dilakukan dalam tempus dan locus delicti yang sama dan juga dilakukan secara bersama-sama dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2405K/Pid.Sus/2010 dan Putusan No. 720K/Pid.Sus/2011 diterapkan ketentuan Pasal 3, maka seharusnya PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI juga diterapkan  ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan subsidair, supaya tidak terjadi putusan yang saling bertentangan;

-    Bahwa di samping itu, karena PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak menikmati uang hasil Proyek DPRD Tahun Anggaran 2008 dan hanya sebagai operator lapangan yang mencari 12 perusahaan dan mentransfer uang hasil proyek tersebut ke FLORENTINA P.RAHAYU, maka seharusnya Majelis Hakim Peninjauan Kembali memberikan hukuman yang lebih ringan yang disesuaikan dengan bobot kesalahan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI.

4.    DENGAN DIBUKANYA BUKTI RTGS KE REKENING FLORENTINA P. RAHAYU  SEBAGAI NOVUM DAN KOMITMEN DARI PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI UNTUK MAU BEKERJA SAMA DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MEMBONGKAR KASUS INI, MAKA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI JUSTICE COLLABOLATOR SEBAGAIMANA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 4 TAHUN 2011

-    Bahwa sebagaimana sudah dijelaskan dalam Novum PK-1 s.d. PK-16, telah diungkap siapa sebenarnya yang menikmati keuntungan atas Proyek DPRD Tahun Anggaran 2008 yakni FLORENTINA P. RAHAYU;

-    Bahwa dalam Surat Pernyataan tanggal 6 Juni 2012 (Bukti No. PK-17), PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI juga mempunyai komitmen untuk membongkar kembali kasus ini dan bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini sehingga negara berpotensi mendapatkan kembali uang negara sebesar Rp 8.511.055.614;
-    Bahwa dengan adanya Novum RTGS ke Rekening FLORENTINA P. RAHAYU yang dibuka oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dalam Memori Peninjauan Kembali ini dan komitmen untuk berkerja dengan penegak hokum, menunjukkan kesungguhan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dalam membongkar Kasus Korupsi Proyek DPRD Tahun Anggaran 2008. Oleh karena itu, PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dapat dikategorikan sebagai justice collabolator sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collabolators) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu;

-    Bahwa di dalam Poin 9 SEMA No. 4 Tahun 2011 dinyatakan:
“9. Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collabolator) adalah sebagai berikut:
a.    Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
b.    Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana;
c.    Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:
i.    Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau
ii.    Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.
-    Bahwa berdasarkan ketentuan Poin 9 huruf a SEMA No. 4 Tahun 2011, PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI telah memenuhi kriteria tersebut karena tidak menikmati uang Hasil Proyek DPRD Tahun Anggaran 2008 dan memberikan bukti siapa sebenarnya yang menikmati aliran dana hasil korupsi tersebut sebagaimana tercantum dalam Memori Peninjauan Kembali ini. Selanjutnya PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI juga telah memenuhi kriteria Poin 9 huruf b SEMA No. 4 Tahun 2011 yakni dengan dibukanya Novum RTGS sebagaimana Novum PK-1 s.d. PK-16, maka Penyidik atau Penuntut Umum dapat dengan mudah mengungkap siapa yang menikmati aliran dana dari Proyek DPRD Tahun Anggaran 2008. Jika PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak mengajukan Novum RTGS, maka aparat penegak hukum tidak akan menemukan siapa sebenarnya yang menikmati aliran dana korupsi Proyek DPRD 2008 dan negara akan gagal dalam mengembalikan keuangan negara sebesar Rp 8.511.055.614;

-    Bahwa oleh karena PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI koperatif dan mau bekerja sama dalam mengungkap siapa yang menikmati uang hasil korupsi Proyek DPRD Tahun Anggaran 2008 sebagaimana terungkap dalam Memori Peninjauan Kembali, maka sudi kiranya Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk memberikan hukuman yang lebih ringan kepada PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI.
Kesimpulan dan Permohonan
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI berkesimpulan:
1.    Berdasarkan Bukti RTGS ke Rekening  BCA No. 224-130-3529 dan Bank Mandiri No. 103-00-04250292 a.n. FLORENTINA P.RAHAYU, menunjukkan bahwa uang hasil proyek DPRD Tahun Anggaran 2008  sebesar  Rp 8.511.055.614 tidak dinikmati oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, akan tetapi ditransfer ke FLORENTINA P.RAHAYU. Berdasarkan Bukti Baru No. PK-1 s.d. PK-16, maka hukuman pembayaran uang pengganti yang diterapkan kepada PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sebagaimana putusan judex facti dan judex juris harus dibatalkan.

2.    Bahwa hukuman pembayaran uang pengganti yang hanya didasarkan pada Keterangan Terdakwa saja dan tidak didukung alat bukti lain melanggar ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHAP dan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, dan merupakan bentuk kekhilafan hakim dalam tingkat judex facti dan judex juris. Oleh karena itu hukuman tersebut harus dibatalkan.

3.    Bahwa karena perbuatan antara PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, ARIES HALAWANI R., SH., MH, dan DRS. H. SARWO EDHI, MSi dilakukan dalam tempus dan locus delicti yang sama dan juga dilakukan secara bersama-sama, maka seharusnya PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI juga diterapkan  ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan subsidair sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 2405K/Pid.Sus/2010 dan Putusan No. 720K/Pid.Sus/2011, supaya tidak terjadi putusan yang saling bertentangan.

4.    Bahwa dalam perkara ini, pemilik proyek sebenarnya (beneficial owner) adalah FLORENTINA P.RAHAYU dimana seluruh hasil proyek DPRD Tahun Anggaran 2008 langsung ditransfer ke rekeningnya. Pemenang Proyek DPRD Tahun Anggaran 2008 sudah ditentukan ARIES HALAWANI R., SH., MH oleh selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Dalam kasus ini, peran PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI hanyalah operator lapangan yang berfungsi mencari 12 perusahaan dan mentransfer uang hasil proyek tersebut ke FLORENTINA P.RAHAYU. Oleh karena PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak menikmati uang hasil Proyek DPRD Tahun Anggaran 2008 dan mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya yang menikmati aliran dana, maka sudi kiranya Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk memberikan hukuman yang lebih ringan kepada PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dengan ini memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meninjau kembali dan berkenan memberikan hukuman yang lebih ringan:
-    Menerima permohonan dari PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI;
-    Membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 2393K/Pid.Sus/2010 tanggal 30 Desember 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 214/PID/2010/PT.DKI tanggal 26 Agustus 2010 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 198/Pid.B/2010/PN.JKT.PST tanggal 24 Juni 2010 atas nama Terpidana ABDUL HARIS MUGNI.
Selanjutnya MENGADILI SENDIRI:
1.    Menyatakan ABDUL HARIS MUGNI  tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair;
2.    Membebaskan ABDUL HARIS MUGNI dari Dakwaan Primair;
3.    Menyatakan ABDUL HARIS MUGNI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4.    Menjatuhkan pidana penjara kepada ABDUL HARIS MUGNI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5.    Menjatuhkan pidana denda kepada ABDUL HARIS MUGNI tersebut sebesar Rp.50.000.000 , -(lima puluh juta) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan;
6.    Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.
Demikian Memori Peninjauan Kembali ini disampaikan oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dengan tulus hati serta komitmen yang tinggi pada hukum dan keadilan di negara hukum Republik Indonesia. Disertai harapan agar dapat dipertimbangkannya oleh Majelis Hakim Agung dalam putusannya.

Hormat Kami,
PENASIHAT HUKUM PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI
TRIPLE M LAW FIRM

M.E. Manurung, S.H.        Iwan Budisantoso, S.H.    Muhamad Zainal Arifin, S.H.

Meminta Pertanggungjawaban Pengelola Parkir dan Pihak Asuransi Atas Kehilangan Mobil di Ragunan

Identitas Konsumen (Selaku PENGADU):
Nama                     :  Djoko Santoso
Tempat, tgl lahir     :  Nganjuk, 13 Maret 1961
Warga Negara           :  Indonesia
Pekerjaan                 :  Karyawan swasta
Alamat                     : Permata Hijau Permai Blok G1 No. 9 RT. 003/020 Kel. Kaliabang Tengah, Kec. Bekasi utara, Kota Bekasi

Identitas Pelaku Usaha:
1.    Badan Layanan Umum Daerah Taman Margasatwa Ragunan, yang beralamat di Jl. R.M. Harsono No. 1 Ragunan Jakarta Selatan 12550, Selaku Pengelola Parkir (Selanjutnya disebut TERADU I).

2.    PT. Asuransi Bangun Askrida Kantor Cabang Jakarta, yang beralamat di Jalan Utan Kayu No. 37 Jakarta Timur 13120, Selaku Penanggung Asuransi (Selanjutnya disebut TERADU II)

Adapun yang menjadi dasar hukum disampaikan permohonan penyelesaian ke BPSK adalah sebagai berikut:
1.    Pasal 4 huruf h UU No. 8 Tahun 1999: “Hak konsumen adalah: hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.”
2.    Pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 1999: “Kewajiban pelaku usaha adalah memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”.
3.    Pasal 8 ayat (1) huruf d UU No. 8 Tahun 1999: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut”
4.    Pasal 45 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999: “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.
5.    Pasal 49 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999: “Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan”.
6.    Pasal 1365 KUH Perdata:Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
7.    Pasal 1366 KUH Perdata “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.
8.    Pasal 1367 KUH Perdata “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.
9.    Putusan Mahkamah Agung No. 1966 K/PDT/2005, Putusan No. 124 PK/PDT/2007, Putusan No. 2078 K/Pdt / 2009.

Sedangkan kronologis lengkap sebagai berikut:
1.    Bahwa pada tanggal 13 Juli 2012, PENGADU berekreasi di Taman Margasatwa Ragunan dengan mengendarai Mobil Isuzu Panther dengan Nomor Polisi B 2691 QW. Sebelum memarkirkan mobilnya di area Parkir yang dikelola oleh TERADU I, PENGADU membayar tiket parkir  sebesar Rp.6.500,- dengan perincian biaya parkir kendaraan golongan III Rp.6.000,- dan asuransi kendaraan roda empat dari TERADU II sebesar Rp.500,-. ;

2.    Bahwa di dalam asuransi sebesar Rp 500,- yang dibayarkan kepada TERADU II, terdapat tulisan “PT Asuransi Bangun Askrida memberikan jaminan terhadap Asuransi Kendaraan Bermotor Pengunjung selama berada di area parkir Taman Margasatwa Ragunan”;

3.    Bahwa mobil tersebut diparkir oleh PENGADU di area parkir Taman Margasatwa Ragunan dari Pukul 09.00 Wib s/d 16.00 Wib dan kemudian PENGADU berekreasi dengan keluarga di dalam Taman Margasatwa Ragunan;

4.    Bahwa setelah PENGADU kembali pulang sekitar pukul 16.00 WIB ternyata mobil milik PENGADU sudah tidak ada  di area Parkir Utara Taman Margasatwa Ragunan yang dikelola oleh TERADU I, padahal PENGADU tidak memindahkan atau tidak menyuruh orang lain memindahkan mobil tersebut, hal ini dibuktikan dengan masih dipegang dan dikuasainya Karcis Parkir dengan NO. H.11011883 jenis kendaraan golongan III, kunci mobil serta STNK atas nama PENGADU;

5.    Bahwa setelah mobil PENGADU hilang, kemudian PENGADU berusaha mencari mobil tersebut dan melaporkan kehilangan  tersebut kepada TERADU I yang kemudian diteruskan dengan melapor Polisi Sektor (POLSEK) Pasar Minggu Jakarta Selatan pada Pukul 19.15 WIB tanggal 13 Juli 2012 yang disertai bukti surat tanda penerimaan laporan Nomor 672/k/VII/2012/Sek.psm;

6.    Bahwa disamping membuat laporan ke POLSEK Pasar Minggu, PENGADU meminta tanggung jawab TERADU I selaku Pengelola Parkir untuk memberikan ganti rugi atas kehilangan mobil seharga mobil tersebut, tetapi justru TERADU I mengalihkan tanggung jawab ke TERADU II selaku penanggung jawab asuransi yang tertera di tiket;

7.    Bahwa seharusnya TERADU I selaku Pengelola parkir Taman Margasatwa Ragunan yang bertanggung jawab akan kehilangan tersebut tetapi sampai hari ini Klien kami tidak mendapatkan hak yang seharusnya diperoleh dan justru TERADU I menyarankan untuk meminta ganti rugi kepada TERADU II selaku penanggung jawab asuransi;

8.    Bahwa setelah menghadap asuransi yakni TERADU II hanya bersedia mengganti atas kehilangan kendaraan PENGADU sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang menurut PENGADU tidak jelas dasar penghitungannya;

9.    Bahwa menurut perhitungan PENGADU, mobil Panther Isuzu tahun 2000 masih berharga sekitar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dan atas kehilangan tersebut merupakan tanggung jawab bersama-sama antara TERADU I selaku pengelola parkir dan TERADU II selaku penanggung asuransi;

10.    Bahwa perbuatan TERADU II yang hanya bersedia membayar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tidak sesuai dengan janji yang ditulis dalam asuransi yang menyatakan “PT Asuransi Bangun Askrida memberikan jaminan terhadap Asuransi Kendaraan Bermotor Pengunjung selama berada di area parkir Taman Margasatwa Ragunan”;

11.    Bahwa perbuatan TERADU II yang tidak memberikan jaminan asuransi secara penuh sebagaimana yang tertuang dalam label atau keterangan dalam asuransi tersebut, melanggar ketentuan  Pasal 8 ayat (1) huruf d UU No. 8 Tahun 1999: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut”. Menurut ketentuan Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 menyatakan Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

12.    Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2012, PENGADU telah memberikan teguran/somasi kepada TERADU I selaku pihak pengelola parkir yang ditembuskan kepada TERADU II selaku penanggung jawab asuransi untuk menyelesaikan ganti rugi, tetapi pihak TERADU I belum memberikan tanggapan;

13.    Bahwa pada tanggal 11 Septembet 2012, PENGADU juga telah memberikan teguran/somasi kepada TERADU II selaku penanggung jawab asuransi untuk menyelesaikan ganti rugi, tetapi pihak TERADU II belum memberikan tanggapan;

14.    Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 1966 K/PDT/2005, Putusan No. 124 PK/PDT/2007, dan Putusan No. 2078 K/Pdt / 2009, menyatakan bahwa Pihak pengelola wajib mengganti rugi keseluruhan atas kehilangan kendaraan di area parkir yang menjadi tanggung jawabnya;

15.    Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, penyebab hilangnya  mobil milik PENGADU di areal parkir yang dikelola oleh TERADU I jelas disebabkan karena kelalaian, kekurang hati-hatian serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai/bawahan TERADU I yang berjaga di pintu keluar, yaitu: Pegawai/bawahan TERADU I yang berjaga di pintu keluar telah membiarkan mobil milik Pengugat dibawa keluar areal parkir oleh pihak lain dan tidak memeriksa karcis parkir, STNK yang seharusnya di tunjukkan oleh orang yang ingin membawa mobil keluar dari areal parkir;

16.    Bahwa sudah jelas dan nyata bahwa Pegawai TERADU I yang berjaga di pintu keluar telah membiarkan mobil milik PENGADU dibawa pihak lain ke luar dari areal parkir tanpa menunjukkan karcis parkir ataupun STNK terlihat jelas bahwa pegawai TERADU I telah melakukan kesalahan besar dan fatal sehingga merugikan PENGADU. Perbuatan pegawai TERADU I yang berjaga di pintu keluar, yaitu tidak meneliti dan menyesuaikan terlebih dahulu antara nomor mobil  dengan karcis tanda masuk, serta membiarkan mobil tersebut keluar dari areal parkir adalah merupakan perbuatan melawan hukum dimana unsur – unsur perbuatan melawan hukumnya telah terbukti;

17.    Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERADU, PENGADU mengalami kerugian yang secara nyata yaitu hilangnya mobil PENGADU, merupakan  kendaraan yang sehari-hari digunakan untuk bekerja, dan akibat hilangnya mobil tersebut PENGADU harus mengeluarkan biaya untuk kendaraan umum untuk menjalankan aktifitasnya sebagai karyawan yang rinciannya adalah sebagai berikut:

Kehilangan Mobil Isuzu Panther Tahun 2000    Rp 110.000.000,-
Kerugian biaya transportasi (mulai 14 Juli 2012-24 Sept 2012)
73 hari x Rp 100.000,-    Rp    7.300.000,-
Total    Rp 117.300.000,-

Demikian kronologis ini, Kami buat dengan sebenarnya. Atas perhatiannya, Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami
Kuasa Hukum Djoko Santoso
Dr. Sadino & PARTNERS

Muhamad Zainal Arifin.,SH.

Permohonan Perkara No. 78/PUU-X/2012 – Menggugat Ketertutupan Sidang Terbuka Untuk Umum

Image

Jakarta, 10 September 2012

Kepada Yang Mulia
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat No.6
Jakarta 10110

Perihal: Permohonan Pengujian Pasal 195, Pasal 197 ayat (2) dan Pasal 199 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama    :    Muhamad Zainal Arifin S.H.
Tempat, tanggal lahir    :    Surabaya, 28 Februari 1983
Agama    :    Islam
Pekerjaan    :    Advokat
Kewarganegaraan    :    Indonesia
NIK    :    3578172802830002
Alamat Lengkap    :    Jl. Tambak Wedi Baru XV-A/21 Surabaya
Email    :     zainal.arifin83@gmail.com
HP    :     081-803 160416
Telp    :     021-574 7051

yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Perorangan (untuk selanjutnya akan disebut sebagai “Pemohon ”). Dan untuk selanjutnya memilih domisili hukum di:
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Ruang 910 B, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270, Telp/Fax: 021-574 7051, HP 081-803 160416.

Untuk mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 195, Pasal 199 ayat (2) dan Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut “KUHAP”) dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disebut “UU 48/2009”) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut “UUD 1945”).

Sebelum melanjutkan pada uraian tentang permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon terlebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum / legal standing Pemohon sebagai berikut:

I.    Kewenangan Mahkamah Konstitusi
1.    Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut “MK”) adalah melakukan pengujian undang-undang  terhadap UUD 1945:
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan :
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,…”

2.    Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut “UU MK”) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

3.    Bahwa yang menjadi obyek permohonan pengujian adalah Pasal 195 KUHAP, Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 197 ayat (2) KUHAP, dan Pasal 199 (2) KUHAP.
Pasal 195 KUHAP:
“Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”.

Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009:
“Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.

Pasal 197 ayat (2) KUHAP
“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

Penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP
“Kecuali yang tersebut pada huruf a,e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.”

Pasal 199 ayat (2) KUHAP:
“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini”.

4.    Bahwa batu uji dari pengujian undang-undang dalam perkara a quo adalah Pasal-Pasal yang ada dalam UUD 1945 sebagai berikut:
Pasal 1 ayat (3):
“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Pasal 28D ayat (1):
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28F:
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

5.    Bahwa batu uji pengujian Pasal 195 KUHAP dan Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009 adalah ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945. Sedangkan batu uji pengujian Pasal 197 ayat (2) KUHAP dan Pasal 199 (2) KUHAP adalah ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

6.    Bahwa karena permohonan Pemohon adalah menguji Pasal 195 KUHAP, Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 197 ayat (2) KUHAP, dan Pasal 199 (2) KUHAP terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan MK, maka MK berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.

II.   Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
1.    Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a.  Perorangan warga negara Indonesia;
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan     perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c.   Badan hukum publik atau privat; atau
d.  Lembaga negara.

Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan :
Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.    Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, perorangan warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam hal ini, Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan identitas Pemohon yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 195 KUHAP, Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 197 ayat (2) KUHAP, dan Pasal 199 (2) KUHAP;

3.    Bahwa merujuk kepada Putusan MK sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, berpendirian bahwa kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a.    Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
b.    Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c.    Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d.    Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e.    Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

4.    Bahwa di samping itu, dalam praktek pengujian undang-undang sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 5/PUU-IX/2011, Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, dan Putusan MK Nomor 81/PUU-IX/2011, MK menerapkan syarat legal standing seorang pembayar pajak dalam pengujian undang-undang yakni pembayar pajak dari  berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain. Bahkan di dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, MK menerima legal standing seorang advokat dalam menguji Undang-Undang Mahkamah Agung, karena seorang advokat dalam profesinya akan banyak berhubungan dengan Mahkamah Agung oleh karenanya secara langsung memerlukan kepastian hukum atas segala hal yang berhubungan dengan lembaga Mahkamah Agung (Lihat Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 halaman 68-69);

5.    Bahwa sebagai warga negara pembayar pajak yang berprofesi sebagai advokat dan aktif mendorong perwujudan nilai-nilai negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pemohon memiliki kepentingan konstitusional agar norma-norma hukum yang mengatur cabang-cabang kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 195 KUHAP, Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 197 ayat (2) KUHAP, dan Pasal 199 (2) KUHAP mempunyai nilai kepastian hukum;

Legal Standing Pengujian Pasal 195 KUHAP dan Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009

6.    Bahwa untuk pengujian Pasal 195 KUHAP dan Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009 khusus frasa “diucapkan di sidang terbuka untuk umum”, selama ini berkembang penafsiran di kalangan hakim bahwa frasa “diucapkan di sidang terbuka untuk umum” adalah bahwa dalam pembacaan putusan harus terdapat irah-irah atau pernyataan putusan dibacakan di dalam sidang terbuka untuk umum, tanpa memperdulikan apakah dalam pembacaan putusan, masyarakat umum mengetahui jadwal pembacaan putusan sehingga bisa menghadiri pembacaan putusan tersebut;

7.    Bahwa dengan adanya pemahaman makna dari frasa “diucapkan di sidang terbuka untuk umum” dimana diartikan dalam putusan harus terdapat irah-irah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tersebut, maka mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk mengakses pembacaan putusan khususnya Putusan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, karena dalam praktek selama ini Hakim Pengadilan hanya mengutamakan sisi formalistik pembacaan putusan dengan hanya menyebutkan “sidang terbuka untuk umum” tanpa memperdulikan keterbukaan jadwal pembacaan putusan. Di dalam setiap putusan selalu terdapat irah-irah “diucapkan di sidang terbuka untuk umum”, tetapi secara riil putusan tersebut dibacakan dalam sidang tertutup yang hanya dihadiri oleh Hakim dan Panitera, karena masyarakat tidak mengetahui jadwal pembacaan putusan. Bagaimana mungkin masyarakat umum bisa menghadiri pembacaan putusan, jika pengadilan khususnya dalam tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali tidak pernah memberikan pengumuman secara terbuka perihal jadwal pembacaan putusan;

8.    Bahwa sebagai warga negara, Pemohon mempunyai hak yang dilindungi oleh Pasal 28F UUD 1945 untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, salah satunya hak untuk mengetahui putusan secara aktual dengan menghadiri pembacaan putusan. Selama ini pembacaan putusan banding, kasasi dan peninjauan kembali selalu dilakukan secara tertutup karena Hakim Pengadilan memaknai   frasa “diucapkan di sidang terbuka untuk umum”  sebagaimana diatur dalam Pasal 195 KUHAP dan Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009 hanya memberikan kewajiban menyampaikan irah-irah “diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”;

9.    Bahwa di samping itu, Pemohon yang pekerjaannya sebagai Advokat akan selalu berhubungan dengan Putusan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dalam kasus pidana dan perdata, ingin hadir dalam sidang pembacaan putusan tersebut guna mengetahui lebih awal dan memberikan upaya hukum yang terbaik bagi kliennya. Namun, Hakim atau Panitera Pengganti tidak pernah memberitahukan jadwal pembacaan putusan. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mempertanyakan maksud dari frasa “diucapkan di sidang terbuka untuk umum”  yang diatur dalam Pasal 195 KUHAP dan Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009, apakah hanya memberikan kewajiban irah-irah diucapkan di sidang terbuka untuk umum atau harus ada kewajiban pengumuman jadwal putusan kepada masyarakat umum sehingga bagi pihak yang ingin mengetahui secara aktual isi putusan pengadilan dapat menghadiri pembacaan putusan tersebut;

Legal Standing Pengujian Pasal 197 ayat (2) dan Pasal 199 ayat (2) KUHAP

10.    Bahwa untuk pengujian Pasal 197 ayat (2) dan Pasal 199 ayat (2) KUHAP, sebagai seorang advokat, pekerjaan Pemohon selalu berhubungan dengan berbagai putusan pemidanaan yang batal demi hukum sebagaimana diatur Pasal 197 ayat (2) KUHAP dan putusan bukan pemidanaan yang batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (2) KUHAP. Oleh karena itu, jika terjadi putusan batal demi hukum yang menimpa klien Pemohon, maka Pemohon merasa galau dan bingung untuk menjelaskan apa makna dan upaya hukum terhadap putusan batal demi hukum tersebut;

11.    Bahwa khusus untuk pengujian Pasal 199 ayat (2) jo Pasal 197 ayat (2) KUHAP perihal putusan bukan pemidanaan yang batal demi hukum, disebabkan Pemohon ingin mendapatkan makna putusan batal demi hukum, sebagai dasar mengajukan upaya hukum Praperadilan terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Kasus Sisminbakum yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebagai tax payer, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan praperadilan terhadap SP3 kasus-kasus korupsi karena pajak-pajak yang telah dibayarkan Pemohon digunakan untuk menutupi kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Penafsiran putusan batal demi hukum tersebut mempunyai nilai strategis bagi Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil Pemohon dalam mengajukan upaya hukum praperadilan tersebut;

12.    Bahwa menurut hemat Pemohon, penerbitan SP3 Kasus Sisminbakum tersebut tidak berdasar karena Putusan Mahkamah Agung No. 591 K/Pid.Sus/2010 tanggal 21 Desember 2010 An. Terdakwa Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH. LLM dan Putusan Mahkamah Agung No. 102/PK/Pidsus/2011 a.n. Terpidana Yohanes Waworuntu yang dijadikan landasan keluarnya SP3 merupakan putusan bukan pemidanaan yang batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (2) jo Pasal 197 ayat (2) KUHAP;

13.    Bahwa di dalam KUHAP, tidak ada penjelasan tentang putusan batal demi hukum, sehingga makna dari frasa putusan batal demi hukum menjadi tidak pasti;

14.    Bahwa jika Pemohon tidak meminta penafsiran terhadap  putusan batal demi hukum yang terkandung dalam Pasal 199 ayat (2) jo Pasal 197 ayat (2) KUHAP, maka ada kemungkinan besar upaya hukum praperadilan terhadap SP3 Sisminbakum akan ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri karena tidak ada tafsir resmi tentang makna putusan batal demi hukum;

15.    Bahwa untuk mempersamakan persepsi makna putusan bukan pemidanaan yang batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (2) dan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, maka perlu dilakukan uji materi terhadap ketentuan tersebut supaya terdapat kepastian hukum;

16.    Bahwa berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka  Pemohon   sebagai Warga Negara Indonesia, benar-benar telah dirugikan hak konstitusionalnya. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (legal standing)  Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

III. Alasan-Alasan Pengujian Pasal 195 KUHAP, Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 197 ayat (2) KUHAP dan Pasal 199 ayat (2) KUHAP

A. Pemaknaan Pasal 195 KUHAP dan Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009 Khusus Frasa “Diucapkan Di Sidang Terbuka Untuk Umum” yang Dimaknai Bahwa Dalam Pembacaan Putusan Harus Terdapat Irah-Irah “Diucapkan Di Sidang Terbuka Untuk Umum” Tanpa Ada Kewajiban Memberikan Pengumuman Jadwal Pembacaan Putusan Kepada Masyarakat, Mengakibatkan Akses Masyarakat Untuk Menghadiri Pembacaan Putusan Terhambat, Karena Tidak Ada Keterbukaan Jadwal Pembacaan Putusan

1.    Bahwa Pasal 195 KUHAP menyatakan “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum” dan Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009 yang menyatakan “Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum” tetapi hampir seluruh Putusan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum secara semu karena sidang tersebut hanya dihadiri oleh Hakim dan Panitera. Masyarakat umum tidak bisa menghadiri putusan tersebut, karena Pengadilan tidak terbuka dalam memberikan jadwal putusan kepada masyarakat;

2.    Bahwa selama ini berkembang penafsiran di kalangan hakim bahwa frasa “diucapkan di sidang terbuka untuk umum” diartikan dalam pembacaan putusan harus terdapat irah-irah atau pernyataan putusan dibacakan di dalam sidang terbuka untuk umum, tanpa memperdulikan apakah dalam pembacaan putusan masyarakat umum mengetahui jadwal pembacaan putusan sehingga bisa menghadiri pembacaan putusan tersebut;

3.    Bahwa dalam Pasal 195 KUHAP dan Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009 seharusnya mempersyaratkan bahwa semua putusan pengadilan baik itu tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang terbuka umum dimana diumumkan secara terbuka kepada masyarakat umum perihal jadwal pembacaan putusan. Persidangan yang dilakukan secara terbuka untuk umum merupakan bentuk  tradisional dari transparansi di lingkungan peradilan. Prinsip pengadilan yang terbuka ini telah menjadi salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Dari perspektif lain, keterbukaan  ini  merupakan  kunci lahirnya akuntabilitas. Hakim dan pegawai pengadilan akan lebih bersunggung-sungguh dan berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, karena publik bisa mengakses hasil kerjanya. Dalam konteks putusan pengadilan, prinsip keterbukaan ini akan mendorong lahirnya putusan yang berkualitas dan mencerminkan rasa keadilan;

4.    Bahwa sebagai warga negara, Pemohon mempunyai hak yang dilindungi oleh Pasal 28F UUD 1945 untuk mendapatkan informasi teraktual tidak terbatas pada pembacaan putusan pengadilan, tetapi selama ini pembacaan putusan banding, kasasi dan peninjauan kembali selalu dilakukan secara tertutup;

5.    Bahwa putusan  pengadilan merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan  sengketa  di antara para pihak. Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan  putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili yang mengandung legal justice, moral justice dan social justice. Argumen tersebut sebagai pertanggungjawaban hakim atas putusannya  kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat,   pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum. Karena putusan mengandung pertanggung-jawaban maka  acara pembacaan  putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka  untuk umum;

6.    Bahwa dalam praktek peradilan selama ini, masyarakat umum yang tidak mempunyai akses ke kepaniteraan, baru mengetahui adanya putusan tidak seketika itu juga ketika putusan dibacakan karena diakibatkan oleh birokrasi kepaniteraan di Pengadilan. Adanya jeda  waktu yang panjang antara pembacaan putusan dan penyampaian putusan kepada Para Pihak menimbulkan ketidakpastian hukum karena seharusnya mereka mengetahui Putusan sejak Putusan tersebut dibacakan, untuk mengambil langkah-langkah hukum yang terbaik untuk dirinya. Adanya jeda  waktu menimbulkan “keadilan yang tertunda”, khususnya bagi Terdakwa atau Terpidana  yang diputus bebas atau lepas. Oleh karena itu supaya frasa “diucapkan di sidang terbuka untuk umum” yang diatur dalam Pasal 195 KUHAP dan Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009 sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945, maka harus dimaknai “Sebelum pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum tersebut, pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan secara terbuka kepada masyarakat umum dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan supaya masyarakat umum yang ingin mengetahui putusan pengadilan secara aktual dapat menghadiri pembacaan putusan tersebut”.
B. Putusan Bukan Pemidanaan yang Batal Demi Hukum Sebagaimana Diatur dalam Pasal 199 ayat (2) jo Pasal 197 ayat (2) KUHAP mengandung Ketidakpastian Hukum baik Bagi Terdakwa/Terpidana, Korban Maupun Pihak-Pihak yang Merasa Dirugikan
1.    Bahwa Pasal 199 KUHAP menyatakan:
(1) Surat putusan bukan pemidanaan memuat :
a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h;
b. pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
c. perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika Ia ditahan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini.

2.    Bahwa ketentuan Pasal 199 KUHAP mempunyai keterkaitan dengan Pasal 197 KUHAP yang menyatakan:
(1)  Surat putusan pemidanaan memuat:
a.   kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
b.   nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
c.   dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
d.   pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
e.   tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
f.    pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
g.   hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
h.   pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
i.    ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
j.    keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana Ietaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
k.   perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
l.    hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
(3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.
Penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP
“Kecuali yang tersebut pada huruf a,e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.”

3.    Bahwa jika Pasal 199 ayat (2) KUHAP dikaitkan dengan Pasal 197 KUHAP, maka putusan bukan pemidanaan menjadi putusan batal demi hukum jika tidak terdapat ketentuan:
b.  nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
c.   dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
d.   pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
j.    keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana Ietaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
k.   perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
l.    hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.
4.    Bahwa setelah dibandingkan dengan persyaratan putusan bukan pemidanaan sebagaimana dijelaskan di atas, Putusan Mahkamah Agung No. 591 K/Pid.Sus/2010 a.n. Prof. Dr. Romli Atmasasmita dan Putusan Mahkamah Agung No. 102/PK/Pidsus/2011 a.n. Yohanes Waworuntu merupakan putusan bukan pemidaan yang batal demi hukum karena tidak mencantumkan  syarat yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 199 ayat (1) KUHAP;

5.    Bahwa adanya ketentuan putusan bukan pemidanaan yang batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (2) jo Pasal 197 ayat (2) KUHAP menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Terdakwa/Terpidana, karena status hukumnya menjadi tidak jelas apakah dibebaskan atau dilepaskan sebagaimana yang ada dalam Putusan, atau mengikuti Putusan sebelumnya karena putusan bukan pemidanaan tersebut dianggap batal demi hukum;

6.    Begitu juga bagi korban atau pihak-pihak yang merasa dirugikan  atas putusan bukan pemidanaan yang batal demi hukum tersebut juga mengalami ketidakpastian hukum sebagaimana dialami Pemohon. Yang menjadi pertanyaan bagi korban atau pihak-pihak lain yang merasa dirugikan adalah bagaimana akibat hukum putusan bukan pemidanaan yang batal demi hukum terhadap perkara lain yang mempunyai kaitan dengan perkara tersebut? Apakah putusan tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar rujukan bagi perkara lain untuk dikeluarkan SP3, mengingat Putusan tersebut batal demi hukum?

7.    Bahwa sejak dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa  Indonesia adalah negara hukum. Adapun ciri-ciri sebagai negara hukum yaitu diakuinya hak-hak asasi manusia, termasuk adanya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;

8.    Bahwa secara  yuridis UUD 1945 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945  menyediakan  instrumen berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

9.    Bahwa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud di atas juga mencakup pengakuan, jaminan, dan perlindungan atas asas-asas hukum yang berlaku universal. Salah satu asas hukum yang  diakui eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia adalah kepastian hukum;

10.    Bahwa selama ini pengertian putusan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (2) jo Pasal 197 ayat (2) KUHAP tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan maupun Memorie van Toelichting. Menurut Ahli Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra,S.H., M.Sc, menyatakan “Putusan pengadilan dikatakan “batal demi hukum” (venrechtswege nietig atau ab initio legally null and void) artinya putusan tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada (never existed). Karena tidak pernah ada, maka putusan demikian itu tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak membawa akibat hukum” (Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc, “Pendapat Hukum terhadap Putusan Batal Demi Hukum”, 15 Mei 2012, diakses di http://yusril.ihzamahendra.com).

11.    Bahwa supaya terdapat kepastian hukum bagi Para Pihak perihal putusan bukan pemidanaan yang batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (2) jo Pasal 197 ayat (2) KUHAP, maka harus ada penafsiran tentang makna dan ukuran putusan batal demi hukum tersebut, supaya putusan tersebut menjadi pasti.

C. Putusan Pemidanaan yang Batal Demi Hukum sebagaimana Diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP Menimbulkan Ketidakpastian Hukum Bagi Terpidana, Aparat Penegak Hukum, Korban Maupun Pihak-Pihak yang Merasa Dirugikan
1.    Bahwa putusan pemidanaan yang batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Terpidana, apakah harus menjalani hukuman atau harus bebas, mengingat di dalam Putusan tersebut tidak ada perintah ditahan ataupun Poin-Poin lain yang ada dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang mengakibatkan putusan batal demi hukum;

2.    Bahwa putusan pemidanaan yang batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP menimbulkan ketidakpastian hukum bagi jaksa yang akan melakukan eksekusi, karena bisa dilaporkan dengan tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 333 KUHP, karena menahan seseorang atas dasar putusan batal demi hukum;

3.    Bahwa putusan pemidanaan yang batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP menimbulkan ketidakadilan bagi korban atau pihak-pihak yang merasa dirugikan, karena seharusnya Terpidana menjalani hukuman. Namun nyatanya, Terpidana tak kunjung dieksekusi dan melakukan perlawanan karena menganggap Putusannya batal demi hukum.

4.    Bahwa supaya terdapat kepastian hukum bagi Para Pihak perihal putusan pemidanaan yang batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP, maka harus ada penafsiran tentang makna dan ukuran putusan batal demi hukum tersebut.

IV. Petitum
Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan:
1.    Menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;

2.    Menyatakan Pasal 195 KUHAP dan Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009 konstitusional bersyarat, sepanjang frasa “diucapkan di sidang terbuka untuk umum” dimaknai bahwa “Sebelum pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum tersebut, pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan secara terbuka kepada masyarakat umum dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan supaya masyarakat umum yang ingin mengetahui putusan pengadilan secara aktual dapat menghadiri pembacaan putusan tersebut”.

3.    Menyatakan Pasal 195 KUHAP dan Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009 mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa “diucapkan di sidang terbuka untuk umum” dimaknai “Sebelum pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum tersebut, pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan secara terbuka kepada masyarakat umum dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan supaya masyarakat umum yang ingin mengetahui putusan pengadilan secara aktual dapat menghadiri pembacaan putusan tersebut”.

4.    Memberikan penafsiran putusan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (2) dan Pasal 197 ayat (2) KUHAP supaya sesuai dengan UUD 1945.

5.    Memberikan penafsiran putusan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (2) dan Pasal 197 ayat (2) KUHAP supaya mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6.    Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Jika Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Pemohon,

Muhamad Zainal Arifin S.H.

Ketika transparansi peradilan digugat ke MK

Reporter : Baiquni

Sudah bukan rahasia lagi jika peradilan tingkat banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali, tidak pernah mengungkapkan jadwal persidangan dan putusan. Bagi masyarakat yang kesulitan mendapat akses, putusan yang dibuat peradilan bahkan baru diketahui beberapa bulan kemudian.

Praktik ini seringkali mempersulit pihak yang berperkara. Bahkan karena proses masa tunggu persidangan di tingkat Mahkamah Agung yang begitu lama, para pihak yang berperkara sudah lupa dengan kasusnya.

Hal inilah yang menjadi keprihatinan seorang pengacara, Muhamad Zainal Arifin. Dia mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Pasal yang diujinya adalah pasal 195 Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal itu terkandung frasa ‘diucapkan di sidang terbuka untuk umum’ yang mewajibkan lembaga peradilan melaksanakan sidang secara terbuka, terutama untuk sidang putusan.

“Hampir seluruh putusan banding, kasasi, dan peninjauan kembali dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum secara semu karena sidang tersebut hanya dihadiri oleh hakim dan panitera. Masyarakat umum tidak bisa menghadiri putusan tersebut, karena pengadilan tidak terbuka dalam memberikan jadwal putusan,” ujar Arifin saat membacakan permohonan dalam sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (11/9).

Arifin mengatakan, selama ini banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya putusan terkait perkara mereka. Masyarakat hanya dapat mengetahui adanya putusan apabila memiliki akses ke kepaniteraan. “Bagaimana mungkin masyarakat umum bisa menghadiri pembacaan putusan, jika pengadilan dalam tingkat banding, kasasi dan PK tidak pernah memberikan pengumuman secara terbuka perihal jadwal putusan,” imbuh Arifin.

Arifin berharap langkah yang ditempuhnya dapat menjadi momentum perbaikan bagi lembaga peradilan umum. “Ke depan, kita juga tidak ingin ada putusan yang sudah dijatuhkan lama, tetapi para pihak baru mengetahui putusan itu dua tahun sesudahnya,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur yang dikonfirmasi merdeka.com secara terpisah mengatakan, MA tidak pernah menutup-tutupi akses bagi pihak berperkara untuk mengetahui jalannya persidangan.

“Tanyakan saja, sebutkan nomor perkaranya, nanti bisa dilacak dan bisa dilihat kapan jadwal sidang selanjutnya,” ujarnya.

Soal jadwal persidangan yang tidak jelas atau dicantumkan dalam website misalnya, Ridwan berkelit, saat ini MA memang sedang merancang sistem informasi yang menjelaskan jalannya perkara kepada publik.

“Tapi karena memang perkaranya sangat banyak, saat ini masih putusan-putusannya saja. Tetapi, siapapun yang ingin tahu sidangnya, ya ditanyakan saja kapan putusnya, dan diusahakan bisa datang,” pungkasnya.

(mdk/bai)

Sumber:

http://m.merdeka.com/peristiwa/ketika-transparansi-peradilan-digugat-ke-mk.html

Menanti MA Kembali Menggelar Sidang Terbuka untuk Umum

Andi Saputra – detikNews

Jakarta Masyarakat hampir setiap hari disuguhi pemberitaan sidang di pengadilan tingkat pertama. Namun apakah masyarakat pernah melihat proses sidang di tingkat banding dan Mahkamah Agung (MA)? Gara-gara proses ini tidak transparan, Muhamad Zainal Arifin menggugat KUHAP dan UU Kekuasaan Kehakiman.

Pria yang sehari-hari bekerja sebagai advokat ini memohon Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan sidang di semua tingkatan peradilan harus benar-benar terbuka untuk umum dalam arti sebenarnya.

Dalam catatan detikcom, Rabu (12/9/2012) seperti dikutip dalam buku ‘Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung’ karya Sebastian Pompe, sidang yang benar-benar bisa diikuti masyarakat umum pernah dilakukan saat MA dibawah kepemimpinan Subekti pada 1968-1974. Yaitu dengan para hakim mengenakan toga dan para pengacara diizinkan hadir. Pada era Ketua MA Seno Adji, praktek ini dilakukan secara pilih-pilih yaitu hanya untuk kasus-kasus menarik perhatian publik saja.

Praktek ini lalu dihentikan pada masa Ketua MA Mudjono pada 1981, ketika banyak hakim menganggap hal itu mustahil dilakukan. Alasan MA sederhana yaitu hanya ada satu aula besar yang cuma dipakai untuk keperluan-keperluan seremonial. Akibatnya para hakim terpaksa mengumumkan vonis secara resmi di ruangan mereka masing-masing. Biasanya dilakukan di ruang ketua Tim.

Peristiwa itu dilambangkan terbuka untuk umum sebagaimana ditetapkan UU dengan membuka pintu yang terbuka yang menghadap ke koridor. Dalam musyawarah itu, para hakim tidak mengenakan toga, hanya duduk mengitari meja dan memeriksa perkara, mengumumkan putusan mereka.

Lalu apakah pembacaan putusan di ruang Ketua Tim ini bisa dihadiri pihak luar? Sepanjang catatan detikcom hingga hari ini, pengumuman itu tidak bisa diikuti oleh orang luar.

Menurut Ketua Komisi Yudisial (KY) saat itu, Busyro Muqoddas, sidang terbuka untuk umum dalam arti sebenarnya pernah dihidupkan lagi oleh Ketua MA, Bagir Manan pada kasus Akbar Tanjung.

“Ini saya pikir, bisa dicontoh. Karena salah satu prinsip hakim adalah publisitas,” kata Busyro Muqodas kepada wartawan pada awal 2010 lalu mengomentari ketertutupan MA.

Namun setelah itu, kembali sidang terbuka untuk umum tidak diteruskan oleh penerus Bagir Manan. Baik Harifin Tumpa atau Ketua MA saat ini, Hatta Ali.

(asp/try)

Sumber:

http://news.detik.com/read/2012/09/12/092342/2015548/10/menanti-ma-kembali-menggelar-sidang-terbuka-untuk-umum

Proses Sidang Putusan MA Tidak Transparan, KUHAP Digugat ke MK

Ganessa Alfath – detikNews

Jakarta Gara-gara proses putusan peradilan tingkat banding dan Mahkamah Agung (MA) tidak transparan, Muhamad Zainal Arifin menggugat KUHAP. Menurutnya hal tersebut bertentangan dengan pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk memperoleh informasi serta berhak untuk mencari dan memperoleh informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

“Selama ini hampir seluruh putusan banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK) itu dilakukan diam-diam dengan kata lain ‘dalam sidang terbuka untuk umum secara semu’. Kenyatannya sidang tersebut hanya dihadiri oleh hakim dan panitera,” kata Zainal kepada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (11/9/2012)

Pasal-pasal yang digugat yakni Pasal 195, pasal 197 ayat 2 dan pasal 199 ayat 2 UU No 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 13 ayat 2 UU No 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Zainal meminta MA memberitahukan para pihak sebelum pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum tersebut.

“Seandainya ini dikabulkan oleh MK, maka pasal terkait harus dimaknai harus ada keterbukaan jadwal pembacaan putusan, otomatis masyarakat bisa tahu hari ini ada sidang,” tambah pria yang berprofesi sebagai advokat tersebut.

Ia menambahkan bahwa berdasarkan pasal 28F UUD 1945 setiap warga negara berhak untuk mendapatkan informasi termasuk salah satunya mengadiri putusan Banding, Kasasi dan PK. Persidangan yang dilakukan secara terbuka untuk umum merupakan bentuk transparasi di lingkungan peradilan dan kunci lahirnya akuntabilitas.

“Saya ingin putusan-putusan di lembaga peradilan dapat meniru MK, ini ada keterbukaan,” tandas Arifin.

(asp/mad)

Sumber:

http://news.detik.com/read/2012/09/11/170018/2015049/10/proses-sidang-putusan-ma-tidak-transparan-kuhap-digugat-ke-mk?nd771108bcj

 

Permohonan No. 16/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU Kewenangan Penyidikan Korupsi oleh Kejaksaan

Jakarta, 2 Maret 2012
Kepada Yang Mulia
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat No.6
Jakarta 10110

Perihal: Permohonan Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1.    Nama    :    Iwan Budi Santoso S.H.
Tempat, tanggal lahir/umur    :    Tlogo Rejo, 26 Agustus 1981
Agama    :    Islam
Pekerjaan    :    Advokat
Kewarganegaraan    :    Indonesia
NIK    :    3276052608810008
Alamat Lengkap    :    Jl. Rebana V No. 46 RT 002 RW 007 Desa
Mekarjaya, Kecamatan Sukma Jaya,
Kota Depok
yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Perorangan (untuk selanjutnya akan disebut sebagai “Pemohon I”).

2.    Nama    :    Muhamad Zainal Arifin S.H.
Tempat, tanggal lahir/umur    :    Surabaya, 28 Februari 1983
Agama    :    Islam
Pekerjaan    :    Asisten Advokat
Kewarganegaraan    :    Indonesia
NIK    :    3578172802830002
Alamat Lengkap    :    Jl. Tambak Wedi Baru XV-A/21 Surabaya
Email    :     zainal.arifin83@gmail.com
HP    :     081-803 160416
Telp    :     021-574 7051
yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Perorangan (untuk selanjutnya akan disebut sebagai “Pemohon II”).

3.    Nama    :    Ardion Sitompul S.H.
Tempat, tanggal lahir/umur    :    Parsaoran, 3 Maret 1982
Agama    :    Kristen
Pekerjaan    :    Asisten Advokat
Kewarganegaraan    :    Indonesia
NIK    :    0954020303820314
Alamat Lengkap    :     Jl. Taruna Sakti II RT 010 RW 010,
Kecamatan Pulo Gadung,
Kota Jakarta Timur
yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Perorangan (untuk selanjutnya akan disebut sebagai “Pemohon III”).

Pemohon I, II dan III untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai “Para Pemohon”. Dan untuk selanjutnya memilih domisili hukum di:
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Ruang 910 B, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270, Telp/Fax: 021-574 7051, HP 081-803 160416.

Untuk mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Selanjutnya disebut “UU 16/2004”); Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut “UU 31/1999”); dan Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut “UU 30/2002”) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelum melanjutkan pada uraian tentang permohonan beserta alasan-alasannya, Para Pemohon ingin lebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum / legal standing Para Pemohon sebagai berikut:

I.    Kewenangan Mahkamah Konstitusi
1.    Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Selanjutnya disebut “UUD 1945”), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut “Mahkamah”) adalah melakukan pengujian undang-undang  terhadap UUD 1945;
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan :
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,…”
2.    Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut “UU MK”) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

3.    Bahwa yang menjadi obyek permohonan pengujian adalah Pasal-Pasal yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan yang tersebar di dalam beberapa undang-undang antara lain Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004; Pasal 39 UU 31/1999; dan Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU 30/2002:

Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004:
Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, berdasarkan undang-undang.

Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004:
Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewewenangan sebagaimana diatur misalnya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 39 UU 31/1999:
“Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan Penyelidikan, penyidikan, dan penuntut tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer”

Pasal 44 ayat (4) UU 30/2002: khusus frasa “atau kejaksaan”
Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.

Pasal 44 ayat (5) UU 30/2002 khusus frasa “atau kejaksaan”
Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 50 ayat (1) UU 30/2002 khusus frasa “atau kejaksaan”
Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.

Pasal 50 ayat (2) UU 30/2002 khusus frasa “atau kejaksaan”
Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 50 ayat (3) UU 30/2002 khusus frasa “atau kejaksaan”
Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.

Pasal 50 ayat (4) UU 30/2002 khusus frasa “dan/atau kejaksaan” dan “atau kejaksaan”:
Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

4.    Bahwa batu Uji dari pengujian undang-undang dalam perkara a quo adalah Pasal-Pasal yang ada dalam UUD 1945 sebagai berikut:
Pasal 1 ayat (3):
Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 28D ayat (1):
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

5.    Bahwa karena permohonan Para Pemohon adalah menguji Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004; Pasal 39 UU 31/1999; Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU 30/2002 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.

II.   Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon
A.    Yurisprudensi Kerugian Konstitusional
1.    Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a.  Perorangan warga negara Indonesia;
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c.   Badan hukum publik atau privat; atau
d.  Lembaga negara.

Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan :
Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.    Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, perorangan warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945;

3.    Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan juga putusan-putusan Mahkamah selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a.    Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
b.    Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c.    Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d.    Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e.    Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

4.    Bahwa lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 27/PUU-VII/2009, Putusan No. 5/PUU-IX/2011, Putusan No. 49/PUU-IX/2011 dan Putusan No. 81/PUU-IX/2011 yang memberikan pengakuan kepada pembayar pajak sebagai Pemohon dalam pengajuan uji undang-undang, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Perkara No. 27/PUU-VII/2009 dalam Pengujian UU MA (Hal 59-60):
•    Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam “Judicial Review in Perspective, 1995).
•    Mengingat bahwa pembentuk Undang-Undang, yakni DPR dan Presiden keduanya dipilih melalui pemilihan umum (Pemilu) secara langsung oleh rakyat, ke depan perlu syarat bahwa Pemohon harus memiliki hak pilih yang dibuktikan telah terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu, sehingga mereka mempunyai hak untuk mempersoalkan konstitusionalitas suatu Undang-Undang, baik prosedur pembentukannya (pengujian formil) maupun materi muatannya yang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.
•    Dalam kasus a quo, para Pemohon adalah para pekerja bantuan hukum (advokat/lawyers, penggiat antikorupsi) yang concern dan/atau berkepentingan dengan Mahkamah Agung, termasuk Undang-Undang yang mengaturnya (UU 3/2009) apakah konstitusional atau tidak, baik dalam proses pembentukannya maupun materi muatannya. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian formil UU 3/2009.

Perkara No. 5/PUU-IX/2011 dalam Pengujian UU KPK (Hal 59):
[3.9] Menimbang bahwa Mahkamah merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 yang menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) bagi perseorangan dan NGO/LSM dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang sebagai berikut, “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI terutama pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945”;
[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam paragraf [3.7], paragraf [3.8], dan paragraf [3.9] di atas, serta dihubungkan dengan dalil-dalil
kerugian konstitusional yang dinyatakan oleh Pemohon I selaku perorangan warga negara Indonesia dan Pemohon II selaku badan hukum publik dan/atau privat yang peduli (concern) terhadap pemberantasan korupsi, sehingga menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo;
[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan.

Perkara No. 49/PUU-IX/2011 dalam Pengujian UU MK (Hal 65)
[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan selaku perorangan warga negara yang merupakan pengajar Hukum Tata Negara yang peduli terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara serta ide-ide konstitusionalisme, dan merupakan individu-individu yang melakukan pemantauan terhadap penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan nilai-nilai konstitusionalisme UUD 1945;
[3.9] Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 yang menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) bagi perseorangan dan NGO/LSM dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang sebagai berikut, “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI terutama pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945”, Mahkamah berpendapat, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian pasal-pasal dalam Undang-Undang a quo;

Perkara No. 81/PUU-IX/2011 dalam Pengujian UU Pemilu (Hal 51-52)
[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon Nomor 1 sampai dengan Pemohon Nomor 23 mendalilkan sebagai subyek hukum yang telah mempunyai badan hukum yang peduli terhadap isu-isu terkait pemilu dan demokrasi; sedangkan Pemohon Nomor 24 sampai dengan Pemohon Nomor 136 adalah perorangan warga negara Indonesia, yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945. Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan pasal, ayat, dan bagian pasal atau ayat dari Undang-Undang a quo, yang dimohonkan oleh para Pemohon untuk diuji. Setelah mencermati bukti yang diajukan para Pemohon mengenai kedudukan hukum masing-masing Pemohon, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:
Pemohon Nomor 1 sampai dengan Pemohon Nomor 9, dan Pemohon Nomor 11 sampai dengan Pemohon Nomor 13 mendalilkan sebagai yayasan dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, utamanya terkait dengan politik dan demokrasi, yang dibuktikan dengan akta notaris dan/atau surat keterangan dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Provinsi;
Pemohon Nomor 14, dan Pemohon Nomor 16 sampai dengan Pemohon Nomor 23 mendalilkan sebagai lembaga swadaya masyarakat namun tidak mengajukan bukti mengenai keberadaannya sebagai lembaga swadaya masyarakat. Meskipun demikian, para Pemohon dimaksud, yang mewakili lembaganya masing-masing, memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia yang di dalamnya termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
Pemohon Nomor 25, Pemohon Nomor 26, Pemohon Nomor 28 sampai dengan Pemohon Nomor 36, Pemohon Nomor 38 sampai dengan Pemohon Nomor 59, Pemohon Nomor 61, Pemohon Nomor 63, Pemohon Nomor 64, Pemohon Nomor 66, dan Pemohon Nomor 68 sampai dengan Pemohon Nomor 136 adalah perorangan warga negara Indonesia;
Pemohon Nomor 10, Pemohon Nomor 15, Pemohon Nomor 24, Pemohon Nomor 27, Pemohon Nomor 37, Pemohon Nomor 60, Pemohon Nomor 62, Pemohon Nomor 65, dan Pemohon Nomor 67 mendalilkan sebagai lembaga swadaya masyarakat dan/atau perorangan warga negara Indonesia, namun tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan, karena para Pemohon dimaksud tidak menandatangani surat kuasa;
[3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan potensi akibat yang dialami oleh para Pemohon terkait dengan pelaksanaan dan hasil pemilihan umum, atau setidaknya terkait dengan pembentukan komisi pemilihan umum, dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara potensi kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang a quo;

5.    Bahwa dalam praktek pengujian undang-undang sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 5/PUU-IX/2011, Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, dan Putusan MK Nomor 81/PUU-IX/2011, Mahkamah menerapkan syarat legal standing minimal seorang pembayar pajak dalam pengujian undang-undang yakni pembayar pajak dari  berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain.

6.    Bahwa memang benar kedudukan hukum pembayar pajak untuk mengajukan permohonan tidak boleh digeneralisasi atau disamaratakan untuk semua perkara supaya warga negara pembayar pajak tidak latah dalam mengajukan permohonan uji undang-undang. Seorang pembayar pajak dapat dimungkinkan memiliki kedudukan hukum (legal standing) atas berlakunya sebuah undang-undang namun juga memiliki peluang untuk tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) atas pengujian undang-undang lainnya. Menurut Para Pemohon, ada dua hal penting yang harus dibuktikan seorang pembayar pajak untuk mendapatkan kedudukan hukum untuk mencapai justiciability dikaitkan dengan syarat kerugian konstitusional yang bersifat spesifik khusus dan aktual atau setidak-tidaknya potensial dan hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Pertama, harus ada keterkaitan logis (logical Link) antara statusnya sebagai pembayar pajak dan “undang-undang yang dimohonkan pengujian”. Kedua, pembayar pajak tersebut harus membuktikan adanya nexus (hubungan) antara statusnya sebagai pembayar pajak dengan pelanggaran konstitutional yang didalilkannya. Dalam hal ini pembayar pajak tersebut harus dapat membuktikan bahwa undang-undang yang dimohonkan pengujian telah melampaui batas-batas konstitutional terkait dengan anggaran dan belanja negara.

B.    Legal Standing Pengujian Pasal 39 UU 31/1999
1.    Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut, Scheltema, sebagaimana dikutip B. Arief Sidharta (B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jentera (Jurnal Hukum), “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hal.124-125), merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu, yang salah satunya berlakunya asas kepastian hukum;

2.    Bahwa Pasal 39 UU 31/1999 menimbulkan ketidakpastian hukum, karena ketentuan tersebut tumpang tindih dengan Pasal 42 UU 30/2002. Di satu sisi, Pasal 39 UU 31/1999 menyatakan Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan Penyelidikan, penyidikan, dan penuntut tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer, di sisi lain Pasal 42 UU 30/2002 menyatakan Komisi Pemberantasan (KPK) yang berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum;

3.    Bahwa Para Pemohon pekerjaanya advokat (yang merupakan salah satu penegak hukum) mengalami kebingungan dan membutuhkan kepastian hukum perihal siapa yang berwenang melakukan koordinasi penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer, apakah Jaksa Agung atau KPK;

4.    Bahwa sebagai tax payer, Para Pemohon dirugikan oleh ketentuan Pasal 39 UU 31/1999, karena pajak-pajak yang dibayarkan digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi penyidikan korupsi yang dilakukan Jaksa Agung, padahal seharusnya kegiatan koordinasi penyidikan korupsi hanya di tangan KPK berdasarkan Pasal 42 UU 30/2002;

5.    Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon mempunyai legal standing atas pengujian Pasal 39 UU 31/1999.

C.    Legal Standing Pengujian Pasal 44 ayat (4) dan (5), serta Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU 30/2002
1.    Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum dimana salah satunya asasnya adalah kepastian hukum. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH menyatakan dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis;

2.    Bahwa frasa “atau kejaksaan” yang ada dalam Pasal 44 ayat (4), dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU 30/2002 yang dapat ditafsirkan memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada kejaksaan, telah melanggar prinsip negara hukum  berupa asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Dengan dinegasikannya Pasal 39 UU 31/1999 dan Pasal 32 UU 5/1991 oleh ketentuan UU 30/2002 (khususnya ketentuan yang menyatakan KPK sebagai koordinator penyidikan tindak pidana korupsi), maka adanya frasa “atau kejaksaan” yang ada dalam Pasal 44 ayat (4), dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU 30/2002 tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;

3.    Bahwa Para Pemohon yang pekerjaan advokat (yang merupakan salah satu penegak hukum) mempunyai kepentingan hukum untuk mempertanyakan dasar dari adanya frasa “atau kejaksaan” Pasal 44 ayat (4), dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU 30/2002, mengingat ketentuan tersebut digunakan sebagai dasar oleh kejaksaan untuk menyidik tindak pidana korupsi;

4.    Bahwa sebagai tax payer, Para Pemohon dirugikan karena pajak-pajak yang dibayarkan digunakan untuk membiayai penyidikan tindak korupsi oleh kejaksaan akibat adanya frasa “atau kejaksaan” Pasal 44 ayat (4), dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU 30/2002, padahal frasa “atau kejaksaan” tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;

5.    Oleh karena itu, Para Pemohon mempunyai legal standing terhadap pengujian frasa “atau kejaksaan” dalam Pasal 44 ayat (4), dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU 30/2002.

D.    Legal Standing Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004

1.    Bahwa Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia pembayar pajak dan pajak-pajak yang telah dibayarkan digunakan untuk membiayai penyidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan. Pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  yang digunakan kejaksaan untuk penyelidikan, penyidikan, pra tuntutan, dan tuntutan untuk tahun 2012 sebesar Rp 142 miliar. Sedangkan alokasi anggaran tahun 2011, kejaksaan mendapat anggaran sebesar Rp 154 miliar (Vivanews, 13 Oktober 2011, “Anggaran Pemberantasan Korupsi 2012 Pas-Pasan”). Pembiayaan penyidikan tersebut diamanatkan oleh ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004;

2.    Bahwa Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan uji materi terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004, karena  pajak-pajak yang telah dibayarkan oleh Para Pemohon digunakan untuk membiayai penyidikan tindak korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan;

3.    Bahwa sebagai Advokat atau Asisten Advokat, Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum terhadap fungsi ganda Kejaksaan baik sebagai penyidik dan penuntut umum, karena dengan adanya kedua fungsi tersebut dalam institusi, maka Para Pemohon tidak dapat optimal dalam menjalankan perannya ketika mendampingi klien karena tidak adanya fungsi kontrol terhadap penyidikan yang dilakukan kejaksaan;

4.    Bahwa sebagai warga negara yang berprofesi sebagai advokat dan aktif mendorong perwujudan nilai-nilai negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Para Pemohon berdasarkan Pasal 28C ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan, “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”,  dan oleh karena itu memiliki kepentingan konstitusional agar norma-norma hukum yang mengatur cabang-cabang kekuasaan negara, termasuk mengenai kewenangan kejaksaan, bebas dari penyimpangan dan supaya proses penegakan hukum dapat berjalan secara fair dan adil;

5.    Bahwa adanya fungsi kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana dengan tujuan untuk menciptakan sistem anti korupsi, namun nyatanya kewenangan tersebut rentan disalahgunakan untuk menciptakan korupsi baru. Dengan tidak adanya fungsi kontrol dalam penyidikan yang dilakukan kejaksaan, maka Kejaksaan yang awalnya berniat untuk melakukan pemberantasan korupsi, tetapi justru berubah untuk melakukan korupsi;

6.    Bahwa kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon akibat adanya ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004, ditinjau  keterkaitan logis (logical link) antara status pembayar pajak dan UU 16/2004 adalah penggunaan pajak yang telah dibayarkan yang seharusnya digunakan untuk kegiatan yang mendukung Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan mendukung pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, namun nyatanya justru pajak-pajak yang telah dibayarkan digunakan untuk kegiatan penyidikan yang dilakukan kejaksaan yang berpotensi merusak tatanan hukum dan rentan terjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse of power) karena tidak adanya fungsi check and balances.
Ditinjau dari nexus (hubungan) antara status sebagai pembayar pajak dengan pelanggaran konstitusional yang didalilkan yakni sebagai warga negara pembayar pajak dan advokat/asisten advokat yang aktif mendorong perwujudan prinsip negara hukum, bagi Para Pemohon, fungsi check and balances dalam proses penegakan hukum sangatlah penting dan mutlak untuk menjaga negara hukum berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu, apabila terdapat ketentuan perundang-undangan yang membuat kejaksaan berpotensi menjadi monster penegakan hukum karena mempunyai fungsi ganda penyidikan dan penuntutan dalam satu atap, maka Para Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk turut menjamin agar hal tersebut tidak terjadi;

7.    Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, maka  Para Pemohon  telah memenuhi syarat pertama dan kedua, karena hak Para Pemohon sebagai perorangan warga negara yang dilindungi oleh UUD 1945 sebagaimana diatur dalam  Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dilanggar dengan adanya Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004; Pasal 39 UU 31/1999; Frasa “atau kejaksaan” yang ada dalam Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU 30/2002.
Para Pemohon juga telah memenuhi syarat ketiga dan keempat, sebagaimana diuraikan di atas yakni penggunaan pajak yang telah dibayarkan yang seharusnya digunakan untuk kegiatan yang mendukung Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, namun nyatanya justru pajak-pajak yang telah dibayarkan digunakan untuk kegiatan penyidikan oleh kejaksaan yang berpotensi merusak tatanan hukum karena tidak adanya fungsi check and balances dan berpotensi menciptakan monster penegakan hukum yang rentan menimbulkan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) karena kejaksaan mempunyai fungsi penyidikan dan penuntutan dalam satu atap.
Syarat kelima juga terpenuhi, dimana jika Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004; Pasal 39 dan UU 31/1999; Frasa “atau kejaksaan” yang ada dalam Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU 30/2002 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi, karena kejaksaan tidak lagi mempunyai kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi, dan fokus dalam penuntutan. Dengan demikian, pajak yang telah dibayarkan akan digunakan untuk mendukung diferensiasi penegakan hukum dimana fungsi penyidikan dilakukan oleh kepolisian dan fungsi penuntutan dilakukan kejaksaan sehingga terdapat mekanisme check and balances. Adanya diferensiasi tersebut mendukung Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan adanya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

8.    Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa selain sebagai warga negara pembayar pajak, Para Pemohon yang pekerjaan advokat atau asisten advokat juga merupakan individu-individu yang concern dalam mendukung penegakan hukum yang fair dan adil dalam bingkai negara hukum. Oleh sebab itu, Para Pemohon memiliki kepentingan konstitusional atas keberadaan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004; Pasal 39 UU 31/1999; Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU 30/2002 yang berpotensi mengakibatkan kejaksaan menjadi monster penegakan hukum, yang menurut Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Dengan demikian, jika Mahkamah konsisten dengan Putusan-Putusan Mahkamah sebelumnya seperti Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 5/PUU-IX/2011, Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, dan Putusan MK Nomor 81/PUU-IX/2011, serta tidak pilih kasih dalam menerapkan syarat legal standing pengujian undang-undang, maka syarat legal standing telah terpenuhi oleh Para Pemohon.

III. Alasan-Alasan Para Pemohon
A.    Kerangka Berpikir Pengujian Undang-Undang
1.    Bahwa pada awalnya, pengujian ini terkait dengan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004. Di dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004 dinyatakan kewenangan penyidikan dalam ketentuan ini ditujukan menampung ketentuan UU 31/1999 dan UU 30/2002;

2.    Bahwa sebelum melakukan uji dan analisis terhadap UU 16/2004, maka terlebih dahulu Para Pemohon mengajukan uji UU 31/1999 dan UU 30/2002 untuk mengetahui apa benar kedua UU tersebut memberikan amanat kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Dan kemudian Para Pemohon melakukan analisis terhadap ketentuan Pasal-Pasal tersebut, apakah bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak;

3.    Bahwa strategi pengujian terhadap 3 (tiga) UU secara sekaligus, karena berkaca pada Putusan MK No. 28/PUU-V/2007;

4.    Bahwa di dalam Putusan MK No. 28/PUU-V/2007, Mahkamah sebenarnya ingin menyatakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004 dinyatakan tidak berlaku. Namun, karena pengujian dalam perkara tersebut hanya dilakukan terhadap ketentuan UU 16/2004 saja, padahal menurut Mahkamah ada beberapa undang-undang lain yang masih secara samar-samar menyatakan kejaksaan masih memiliki kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi;

5.    Bahwa sejalan dengan Pertimbangan Mahkamah sebagaimana yang ada dalam Putusan MK No. 28/PUU-V/2007, maka pengujian ini ditujukan kepada setiap ketentuan undang-undang yang ditafsirkan memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebar dalam UU 16/2004, UU 31/1999 dan UU 30/2002;

6.    Bahwa secara lengkap pertimbangan Mahkamah dalam Putusan MK No. 28/PUU-V/2007 adalah sebagai berikut:
“Menimbang bahwa seandainya pun Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak berarti semua ketentuan yang ”memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan” yang termuat dalam undang-undang lain juga dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebab, terdapat norma yang menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan undang-undang yang dibatalkan, tetap berlaku selama tidak dinyatakan tidak berlaku oleh hakim atau oleh undang-undang yang baru atau undang-undang lainnya. Dengan demikian, Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, hanya memberikan jalan masuk (entry point) yang membuka peluang bagi pembentuk undang-undang untuk memberikan kewenangan melakukan penyidikan kepada Kejaksaan dalam undang-undang tertentu.
Seandainya pun Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sesuai dengan permohonan Pemohon II, maka kerugian hak konstitusional Pemohon II masih akan tetap terjadi atau dialami oleh Pemohon II, karena Kejaksaan masih tetap dapat melakukan penyidikan terhadap Pemohon II berdasarkan undang-undang lain, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, salah satu syarat kerugian hak konstitusional, yaitu ”ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi”, tidak terpenuhi. Sehingga Pemohon II tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.
Menimbang bahwa akan tetapi, terlepas dari tidak terpenuhinya syarat kerugian hak konstitusional Pemohon II, untuk mengatasi terjadinya tumpang tindih fungsi penyidikan yang dilakukan oleh berbagai aparat penegak hukum, demi tegaknya sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system), Mahkamah berpendapat:
Sudah saatnya pembentuk undang-undang menyelaraskan berbagai ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan, sehingga lebih mengukuhkan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan serta jaminan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya;
Dalam melakukan fungsi penyidikan, apabila pilihan pembentuk undang-undang menetapkan Kejaksaan sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu, maka seyogianya Kepolisian ditentukan tidak lagi berwenang. Sebaliknya, apabila wewenang penyidikan memang sepenuhnya akan diberikan kepada Kepolisian, maka jaksa hanya berwenang melakukan penuntutan.”

B.    Alasan Pengujian Pasal 39 UU 31/1999
Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum yakni Kepastian Hukum

1.    Bahwa tidak ada Pasal dalam UU 31/1999 yang secara tegas menyatakan bahwa kejaksaan mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Namun, ada setidaknya 3 Pasal dalam UU 31/1999 yang ditafsirkan bahwa Kejaksaan masih mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 39.
Pasal 26
“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.

Pasal 27
“Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung”.

Pasal 39
“Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan Penyelidikan, penyidikan, dan penuntut tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer”.

2.    Bahwa ketentuan Pasal 26 UU 31/1999 tidak memberikan kewenangan penyidikan kepada kejaksaan, tetapi secara tegas Pasal tersebut mengakui bahwa KUHAP sebagai hukum acara peradilan tindak pidana korupsi. KUHAP tidak mengakui kejaksaan sebagai penyidik, tetapi hanya berfungsi sebagai penuntut umum.  Selanjutnya, di dalam Ketentuan Peralihan, Pasal 284 ayat (2) KUHAP menyatakan  “Dalam waktu dua tahun setelah undang undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”. Penjelasan Pasal 284 ayat (2) KUHAP:
a.    Yang dimaksud dengan semua perkara adalah perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan
b.    Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu” ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain:
1. Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955);
2. Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971);
dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Dengan adanya UU 31/1999, maka UU No. 3 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku. Pasal 44 UU 31/1999 menyatakan “Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958), dinyatakan tidak berlaku”. Oleh karena itu, ada tidaknya kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peralihan Pasal 284 ayat (2) KUHAP, tidak lagi menggunakan rujukan UU No. 3 Tahun 1971, melainkan UU 31/1999.

3.    Bahwa ketentuan Pasal 27 dan Pasal 39 UU 31/1999 yang dianggap sebagai dasar hukum bahwa jaksa sebagai penyidik, juga tidak menegaskan bahwa kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Untuk Pasal 27 UU 31/1999 sudah dinyatakan tidak berlaku dengan adanya ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU 30/2002.  Pasal 71 ayat (1) UU 30/2002 menyatakan “Dengan berlakunya Undang-Undang ini Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) dinyatakan tidak berlaku”.

4.    Bahwa dari ketiga Pasal dalam UU 31/1999 yang dapat ditafsirkan memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada kejaksaan, hanyalah Pasal 39 UU 31/1999 yang belum dicabut;

5.    Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut, Scheltema, sebagaimana dikutip B. Arief Sidharta (B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jentera (Jurnal Hukum), “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hal.124-125), merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas negara hukum itu, yang salah satunya berlakunya asas kepastian hukum. Sedangkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga mengamanatkan adanya kepastian hukum yang adil;

6.    Bahwa Pasal 39 UU 31/1999 menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon, karena ketentuan tersebut tumpang tindih dengan Pasal 42 UU 30/2002. Di satu sisi, Pasal 39 UU 31/1999 menyatakan Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan Penyelidikan, penyidikan, dan penuntut tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer, tetapi di sisi lain Pasal 42 UU 30/2002 justru menyatakan Komisi Pemberantasan (KPK) yang berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum;

7.    Bahwa Para Pemohon pekerjaanya advokat (yang merupakan salah satu penegak hukum) mengalami kebingungan dan membutuhkan kepastian hukum perihal siapa yang berwenang melakukan koordinasi penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer, apakah Jaksa Agung atau KPK;

8.    Bahwa jika dikaitkan dengan asas lex posteriori derogat legi priori  (undang-undang yang baru mengalahkan undang-undang yang lama), maka supaya terdapat kepastian hukum terkait dengan siapa yang berwenang melakukan koordinasi penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer, sudah selayaknya Pasal 39 UU 31/1999 dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan adanya ketentuan Pasal 42 UU No. 30/2002;

9.    Bahwa dengan terbentuknya UU 30/2002, maka KPK-lah yang menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan koordinasi penyidikan seluruh tindak pidana korupsi, baik itu pembuktiannya sulit, biasa, ataupun melibatkan orang yang bersama-sama yang tunduk pada peradilan umum dan militer. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 43 ayat (2) UU 31/1999, Pasal 6 huruf a, Pasal 7, Pasal 42 dan Pasal 71 UU 30/2002:

Pasal 43 (2) UU 31/1999
Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 6 huruf a UU 30/2002
Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi

Pasal 7 UU 30/2002
Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
a.    mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
b.    menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
c.    meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
d.    melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
e.    meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Pasal 42 UU 30/2002
Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum

Pasal 71 ayat (1) UU 30/2002
Dengan berlakunya Undang-Undang ini Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) dinyatakan tidak berlaku.

10.    Bahwa koordinasi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang menjadi wewenang KPK, tidak dibatasi oleh ketentuan Pasal 11 UU 30/2002. Pasal 11 hanya membatasi Pasal 6 huruf c UU 30/2002, sedangkan ketentuan koordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a tidak dibatasi oleh Pasal 11 UU 30/2002:

Pasal 11 UU 30/2002:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:
a.    melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan  tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
b.    mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
c.    menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 6 UU 30/2002:
Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:
a.    koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
b.    supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
c.    melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
d.    melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
e.    melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

11.    Bahwa dalam perkara sebelumnya, Mahkamah pernah menggunakan asas lex posteriori derogat legi priori  (undang-undang yang baru mengalahkan undang-undang yang lama) dalam pertimbangan Perkara No. 17/PUU-IX/2011. Dalam Perkara No. 17/PUU-IX/2011, Majelis Hakim Konstitusi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 109 ayat (3) UU PTUN bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang a quo secara substansial telah berubah dengan adanya Pasal 51A ayat (2) UU 51/2009 yang menyatakan, “Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan”, walaupun Pasal 109 ayat (3) UU PTUN secara formil tidak diubah. Bahwa oleh karena Pasal 109 ayat (3) UU PTUN tidak diubah sedangkan Pasal 51A ayat (2) UU 51/2009 secara substansi telah mengatur secara berbeda maka jika kedua pasal ini dipertahankan maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Apabila Pasal 109 ayat (3) UU PTUN tetap diberlakukan maka ketentuan Pasal 51A ayat (2) UU 51/2009 tidak akan ada artinya. Untuk menghindari ketidakpasian hukum tersebut maka diberlakukan asas lex posteriori derogat lex priori (anteriori). Artinya, Pasal 109 ayat (3) UU PTUN sebagai lex posteriori yang telah ada lebih dahulu dinyatakan tidak berlaku dengan adanya ketentuan baru Pasal 51A ayat (2) UU 51/2009 sebagai lex priori (anteriori). Adapun pengujian Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang a quo terhadap Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, menurut Mahkamah, tidak ada kaitannya sama sekali karena Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah mengatur mengenai affirmative action. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang pengujian Pasal 109 ayat (3) UU PTUN terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 beralasan menurut hukum.

12.    Bahwa dengan demikian, keberadaan Pasal 39 UU 31/1999 yang tumpang tindih dengan Pasal 42 UU 30/2002, bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang merupakan salah satu prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

C.    Alasan Pengujian Pasal 44 ayat (4), dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU 30/2002

Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum Berupa Asas Kepastian  Hukum Yakni Asas Undang-undang Menetapkan Berbagai Perangkat Peraturan tentang Cara Pemerintah dan Para Pejabatnya Melakukan Tindakan Pemerintahan; dan Asas Legalitas dalam Segala Bentuknya (due process of law) Yakni Segala Tindakan Pemerintahan harus Didasarkan atas Peraturan Perundang-undangan yang Sah dan Tertulis

1.    Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum dimana salah satunya asasnya adalah kepastian hukum. Menurut Scheltema, di dalam asas kepastian hukum terdapat asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan.  Kemudian, menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘rechtsstaat’ itu mencakup elemen penting, yang salah satunya yaitu: Pemerintahan berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH dalam tulisannya yang berjudul “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, menyatakan dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis;

2.    Bahwa frasa “atau kejaksaan” yang ada dalam Pasal 44 ayat (4), dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU 30/2002 tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan telah melanggar prinsip Negara hukum  berupa asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Karena dengan dinegasikannya Pasal 39 UU 31/1999 dan Pasal 32 huruf b UU 5/1991 oleh ketentuan UU 30/2002 (khususnya ketentuan yang menyatakan KPK sebagai koordinator penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi), maka adanya frasa “atau kejaksaan” yang ada dalam Pasal 44 ayat (4), dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU 30/2002 tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, patut dipertanyakan, atas dasar apa, pembentuk UU 30/2002 masih menyatakan Kejaksaan mempunyai kewenangan mendapatkan pelimpahan perkara dari KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) dan (5) UU 30/2002? Dan atas dasar apa, pembentuk UU 30/2002 masih menyatakan kejaksaan mempunyai kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi?;

3.    Bahwa UU 30/2002 memberikan pengaturan tentang tugas dan kewenangan kepada KPK, serta secara tegas menegasikan ketentuan yang ada dalam UU 31/1999 dan UU 5/1991, khususnya yang mengatur kewenangan kepada kejaksaan untuk menyidik tindak pidana korupsi, misal Pasal 71 UU 30/2002 mencabut Pasal 27 UU 31/1999, sedangkan Pasal 42 UU 30/2002 dikaitkan dengan asas lex posteriori derogat legi priori mengakibatkan Pasal 39 UU 31/1999 tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, dan Pasal 7 huruf a UU KPK dikaitkan dengan asas lex posteriori derogat legi priori mengakibatkan Pasal 32 huruf b UU 5/1991 (khususnya terkait koordinasi penyidikan tindak pidana korupsi) tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.  Namun sayangnya, pembuat UU 30/2002 sepertinya kurang teliti dan masih menganggap bahwa Kejaksaan mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan;

4.    Bahwa dengan adanya kekurangtelitian pembuat UU 30/2002 yang masih menganggap bahwa kejaksaan masih mempunyai kewenangan penyidikan, padahal tidak ada satu undang-undang yang masih berlaku (baik itu KUHAP, UU 31/1999 dan UU No. 5/1991) yang menyatakan kejaksaan mempunyai kewenangan penyidikan, maka sudah cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Pasal 44 ayat (4) dan (5) khusus frasa “atau kejaksaan”, dan Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) khusus frasa “atau kejaksaan” dan ayat (4) khusus frasa “dan/atau kejaksaan” dan “atau kejaksaan” UU 30/2002 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Frasa “atau kejaksaan” bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan asas legalitas (due process of law) dalam bingkai negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

D.    Alasan-Alasan Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004
D.1. Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum Berupa Asas Legalitas
1.    Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum dimana salah satunya asasnya adalah kepastian hukum. Sebagaimana sudah dijelaskan di atas, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH dalam tulisannya yang berjudul “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, menyatakan dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis;

2.    Bahwa ketentuan tentang kewenangan penyidikan oleh kejaksaan diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004 yang menyatakan  “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, berdasarkan undang-undang”. Dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d menyatakan “Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewewenangan sebagaimana diatur misalnya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

3.    Bahwa ketentuan yang ada dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004, memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, asalkan di dalam undang-undang yang khusus tersebut dinyatakan bahwa kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan;

4.    Bahwa UU 31/1999 dan UU 30/2002  yang dirujuk oleh penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004, nyatanya sudah tidak memberikan kewenangan kepada Kejaksaan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diuraikan di atas (Lihat Penjelasan Poin B dan C);

5.    Bahwa oleh karena itu, penegasan kewenangan penyidikan oleh kejaksaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d dengan mengargumentasikan bahwa kewenangan tersebut untuk menampung UU 31/1999 dan UU 30/2002 adalah sesuatu yang tidak berdasar, karena kedua UU tersebut (baik UU 31/1999 dan UU 30/2002) tidak memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada kejaksaan;

6.    Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004, Khususnya penjelasan untuk frasa “dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” bertentangan dengan prinsip negara hukum yakni asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yakni kepastian hukum karena mengutip 2 (dua) undang-undang sebagai dasar hukumnya, padahal kedua undang-undang tidak memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada kejaksaan.

D.2. Penyidikan oleh Kejaksaan Melanggar Prinsip Negara Hukum yang Terkait dengan Pembatasan Kekuasaan

1.    Bahwa menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH dalam tulisannya yang berjudul “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, salah satu prinsip negara hukum adalah pembatasan kekuasaan. Menurut Jimly, adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”. Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat ‘checks and balances’ dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertical. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan;

2.    Bahwa ketika KUHAP lahir, maka mulailah diperkenalkannya criminal justice system yang menjamin adanya fungsi check and balances. Dalam criminal justice system itu memang ada keterpaduan. Tapi keterpaduan itu bukan berarti semua itu menjadi satu suara. Justru di dalam sistem itu ada keterpaduan tapi di dalam keterpaduan itu ada komponen-komponen yang menjalankan fungsi masing-masing. Fungsi-fungsi itu kalau mau bekerja baik harus sesuai dengan fungsinya, jangan saling mencampuri. Kemudian dengan adanya fungsi-fungsi yang nyata terpisah, tidak saling mencampuri, dengan kata lain terjadilah check and balances. Sehingga dalam skema criminal justice system  dalam KUHAP, tugas polisi itu adalah penyidik, tugas jaksa adalah penuntut, tugas hakim adalah mengadili;

3.    Bahwa di dalam KUHAP mengatur tentang koordinasi penyidik dan penuntut umum dalam proses penegakan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf a dan b; Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 109 ayat (1), Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP:

Pasal 14 huruf a dan b:
Penuntut umum mempunyai wewenang:
a.   menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

Pasal 24 ayat (1):
“Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari”

Pasal 24 ayat (2):
“Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperIukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari”.

Pasal 109 ayat (1):
“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”

Pasal 138 ayat (1):
“Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum”

Pasal 138 ayat (2):
“Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum”

Jika dihubungkan dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan, terjadi beberapa permasalahan yang dilematis:
a.    Penuntut umum memberikan perpanjangan atas penahanan yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan;
b.    Penyidik kejaksaan memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum kepada  kejaksaan yang sama;
c.    Penuntut umum yang sama, mempelajari hasil penyidikan dari penyidik kejaksaan;
d.    Penuntut umum yang sama memberi petunjuk kepada penyidik pada kejaksaan yang sama untuk melengkapi hasil penyidikannya.
Keadaan ini mengakibatkan hilangnya prinsip koordinasi horisontal antara sesama penegak hukum sebagai sub sistem dalam sistem peradilan pidana dan tidak adanya mekanisme check and balances antara penyidik dengan penuntut umum. Dalam beberapa kasus, misal mantan Jaksa Urip Tri Gunawan pernah menjadi penyidik sekaligus penuntut umum dalam kasus yang sama.

4.    Bahwa berdasarkan KUHAP dan UU 16/2004 menyatakan bahwa kejaksaan mempunyai hakikat untuk melakukan penuntutan saja. Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP menyatakan “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Sedangkan Pasal 1 angka 6 huruf b menyatakan “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Kemudian Pasal 1 angka 7 KUHAP menyatakan “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Sedangkan berdasarkan UU 16/2004, Pasal 1 angka 1 menyatakan “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.  Sedangkan Pasal 1 angka 2 UU 16/2004 menyatakan “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Selanjutnya Pasal 1 angka 3 UU 16/2004 menyatakan “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam  Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Kewenangan penyidikan oleh kejaksaan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal yang diuji dalam perkara a quo bertentangan dengan ketentuan KUHAP dan UU 16/2004 itu sendiri yang secara tegas menyatakan bahwa habitat kejaksaan adalah melakukan penuntutan, bukan penyidikan;

5.    Bahwa Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa dalam sistem hukum ada filosofi yang tak boleh dilanggar. Yakni, orang (lembaga) yang berwenang menangkap, tidak boleh menahan. Orang (lembaga) yang memeriksa tak boleh menuntut. Dan orang (lembaga) yang menuntut tak boleh memutuskan. Semua itu harus dilakukan oleh lembaga yang berbeda (Dikutip dari Hukumonline, 26 September 2011, “Yusril Minta Kewenangan Kejaksaan Dipangkas);

6.    Bahwa sejalan dengan prinsip negara hukum tentang pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara, maka sudah sepatutnya kewenangan ”penyidikan” itu merupakan domain “kepolisian” dan “penuntutan” di tangan “kejaksaan” dalam rangka mencapai sistem peradilan pidana terpadu (the integrated criminal justice system). Oleh karena itu, kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang prinsip pembatasaan kekuasaan negara dan organ-organ negara.

D.3. Penyidikan oleh Kejaksaan Melanggar Jaminan, Perlindungan  dan Kepastian Hukum yang Adil

1.    Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil;

2.    Bahwa pembagian kekuasaan penyidikan dan penuntutan yang jelas dan tegas antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam rangka due process of law guna mencapai the integrated criminal justice system dalam sistem peradilan di Indonesia sesungguhnya dibutuhkan semata-mata untuk menjamin hak asasi warga negara;

3.    Bahwa KUHAP mengakomodir asas yang melindungi HAM yakni dengan adanya diferensiasi penegakan hukum, dengan membagi menjadi empat yakni penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan. Hal ini bertujuan untuk mengadakan kontrol satu dengan yang lain. Dengan adanya kontrol tersebut, maka akan melindungi kepastian hukum dan HAM bagi tersangka atau terdakwa. Di samping itu, kontrol tersebut untuk meningkatkan profesionalitas masing-masing unsur itu supaya lebih efektif tetapi itu masih dalam satu bingkai. Polisi dari menyidik pertama kali sudah mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada jaksa, artinya bahwa jaksa bisa mengontrol mulai dari penyidikan, selanjutnya jaksa juga bisa mengontrol pada tahap pra penuntutan. Kemudian jaksa mengirimkannya ke pengadilan juga dan mengirimkan tembusan kepada polisi jadi sudah ada sistem kontrol. Sistem diferensiasi penegakan hukum dan adanya check and balance antara penyidik dan penuntut umum sebagaimana diatur dalam KUHAP sejalan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

4.    Bahwa demikian pula, Kejaksaan yang memiliki ”Wewenang Rangkap/Ganda” yaitu ”Wewenang Penyidikan sekaligus Penuntutan” dalam proses hukum pidana sebagaimana bersumber pada ketentuan-ketentuan undang-undang yang diuji dalam perkara a quo, maka dapat dipastikan bahwa mekanisme check and balances dalam proses hukum tersebut telah “terabaikan”, atau dengan kata lain, ”wewenang rangkap/ganda” yang dimiliki Kejaksaan dimaksud terlaksana tanpa kendali (uncontrol) dan tanpa pengawasan horizontal maupun vertikal, sehingga sangat rentan dan potensial untuk terjadinya “kesewenang-wenangan (arbitrary) dan ketidakadilan serta ketidakpastian hukum (rechsonzekerheid)”;

5.    Bahwa wewenang Kejaksaan selaku “Penyidik merangkap Penuntut Umum” sebagaimana di atas, selain tidak berorientasi pada penegakan supremasi hukum (supremacy of law) juga tidak berorientasi pada keadilan, melainkan pada kekuasaan yang sewenang-wenang;

6.    Bahwa mekanisme penegakan hukum pidana yang telah ditentukan dengan tegas dalam KUHAP, yang dibangun dalam suatu sistem yang disebut “Sistem Penegakan Hukum Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System), dimulai dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri/PPNS, penuntutan oleh Kejaksaan, dan pemeriksaan di depan persidangan oleh Hakim. Hal ini mengandung makna:
1) Adanya pembatasan fungsi dan wewenang masing-masing unsur penegak hukum dalam proporsi yang tegas. Setiap tindakan penegak hukum diproporsikan secara terbatas dan tertentu dalam prinsip difrensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum, sekaligus dibarengi dengan sistem pengawasan yang datang dari pihak instansi penegak hukum yang lain maupun datang dari tersangka, terdakwa, keluarga maupun penasihat hukum tersangka atau terdakwa (M. Yahya Harahap, November 1988: 9).
2) Lebih tegas ditentukan dalam huruf c konsiderans Menimbang KUHAP yang intinya menjelaskan secara tegas:
−   menciptakan asas keseimbangan antara kekuasaan dengan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia;
−  tujuan keselarasan tersebut tidak terdapat kelebihan kekuasaan yang menumpuk di tangan aparat penegak hukum.
3) Dominannya asas keseimbangan sebagai titik sentral dalam KUHAP adalah merupakan keinginan dan tujuan pembuat undang-undang untuk membatasi penumpukan kekuasaan, agar penegak hukum tidak mudah terjangkiti kecenderungan kecongkakan kekuasaan.
4) Penjernihan tugas yang diberikan kepada masing-masing instansi penegak hukum sebagai refleksi dari prinsip diferensiasi fungsi khususnya antara Penyidik Polri dengan PU. Dalam HIR, Penyidik Polri dan Kejaksaan saling serta/sama-sama mempunyai wewenang melakukan penyidikan, sehingga sering saling rebutan dan tumpang tindih dalam pemeriksaan/ penyidikan terhadap kasus yang sama dan subjek yang sama (M. Yahya Harahap, November 1998: 10). Dengan demikian, prinsip-prinsip yang dibangun dalam KUHAP jelas memperbaiki secara total prinsip-prinsip yang terdapat dalam HIR sebagai warisan dari Kolonial Belanda.

7.    Dari segi efektivitas pengawasan, melekatnya dua kewenangan yang berbeda (penyidikan dan penuntutan) dalam satu institusi jelas akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan kecenderungan akan terjadi abuse of power (penyalahgunaan wewenang), yang berakibat hak-hak konstitusional dari para pencari keadilan (justisiable) dalam negara hukum akan dirugikan;

8.    Bahwa menurut Prof Dr. Otto Cornelis Kaligis  dalam buku yang berjudul  ”Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi” dan dalam keterangannya sebagai ahli dalam Perkara No. 28/PUU-V/2007 yang menyatakan:
- Bahwa penyidikan dan penuntutan yang berada dalam satu atap adalah rawan untuk terjadinya Nepotisme, Korupsi, Kolusi, (KKN), konspirasi karena hilangnya pengawasan atas penyidikan dan penuntutan yang dibangun oleh Jaksa yang tugas dan kewenangannya yang rangkap dan tak terbagi.
- Bahwa KUHAP dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 dengan jelas memberikan wewenang penyidikan hanya kepada Polisi atau pejabat pegawai negeri sipil angka 1-5, sedang angka 6-7 jelas memberi wewenang kepada Jaksa sebagai penuntut umum. Wewenang Jaksa selain penuntut umum adalah melaksanakan penetapan hakim selain dengan itu satu atap hanya diberikan untuk tenggang waktu 2 (dua) tahun, Pasal 284 Ayat (2) KUHAP.
- Bahwa kenyataannya Kejaksaan hanya menyidik perkara korupsi, perkara basah yang menggiurkan. Mereka selalu memperjuangkan hak-hak mereka di sana dengan gigih sehingga Pasal 1 angka 1-5 dari KUHAP dibuat mati suri. Menguji secara yuridis normatif. Polisi selaku penyidik, Jaksa selaku penuntut umum.
- Bahwa melihat konstruksi pasal demi pasal KUHAP itu dibuat atas dasar pembagian kekuasaan, Polisi selaku penyidik, Jaksa selaku penuntut umum. Karena itulah ada Pasal 109 dengan Pasal 138 KUHAP, dan pembagian khusus mengenai Bab Penyidikan, Bab Penuntutan, Pemeriksaan, dan Kepemasyarakatan

9.    Bahwa sebagai tambahan, bersama ini dapat pula kami petik tulisan Prof.Dr.H.R.Abdussalam, SIK.,S.H.,M.H dan Irjen Pol. Drs. DPM Sitompul, S.H., M.H. dalam buku berjudul “Sistem Peradilan Pidana”, sebagai berikut: Dengan telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tanggal 31 Desember 1981, L.N.Tahun 1981 No. 76, maka jiwa dan materi KUHAP sangat berbeda dengan HIR dan terjadi perubahan yang fundamental dalam bidang penyidikan. Dalam wewenang penyidikan bukan lagi menjadi wewenang jaksa, tetapi telah beralih menjadi wewenang instansi kepolisian. dst……………………….(hal.129);

10.    Bahwa kewenangan rangkap penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004 bertentangan dengan prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dilindungi dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

IV. Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Para Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan para Pemohon yang amarnya sebagai berikut:
1.    Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon;

2.    Menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004; Pasal 39 UU 31/1999; Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) UU 30/2002 khusus frasa “atau kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) UU 30/2002 khusus frasa “dan/atau kejaksaan” dan “atau kejaksaan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3.    Menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004; Pasal 39 UU 31/1999; Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) UU 30/2002 khusus frasa “atau kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) UU 30/2002 khusus frasa “dan/atau kejaksaan” dan “atau kejaksaan”tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4.    Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Jika Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hormat Kami,
Pemohon I                Pemohon II                    Pemohon III

Iwan Budi Santoso S.H.    Muhamad Zainal Arifin S.H.                Ardion Sitompul S.H.

Memahami Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 (Penetapan Kawasan Hutan)

Setelah ditunggu lebih dari 3 bulan, akhirnya Putusan MK No.45/PUU-IX/2011 tentang Uji Pasal 1 angka 3 UU kehutanan keluar pada tanggal 21 Februari 2012. Dalam Putusan tersebut, akhirnya MK mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dengan menghapus frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, sehingga berbunyi:
“Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”.

Implikasinya, penentuan kawasan hutan tidak hanya sekedar pada penunjukan kawasan hutan, tetapi juga dilakukan proses penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan.

Di sisi lain, dalam akhir pertimbangannya, MK juga memberikan pertimbangan  mengenai ketentuan peralihan dari UU Kehutanan, khususnya Pasal 81 yang menyatakan, “Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini”, menurut Mahkamah, meskipun Pasal 1 angka 3 dan Pasal 81 Undang-Undang a quo mempergunakan frasa “ditunjuk dan atau ditetapkan”, namun berlakunya untuk yang “ditunjuk dan atau ditetapkan” dalam Pasal 81 Undang-Undang a quo tetap sah dan mengikat.

Bagi Pihak Pemohon, Putusan MK dimaknai sebagai kemenangan, karena penentuan kawasan hutan tidak lagi dilakukan sekedar penunjukan (yang cenderung asal dan sewenang-wenang), tetapi harus melalui 4 tahapan pengukuhan kawasan.

Bagi Pihak Pemerintah (dalam ini Kementerian Kehutanan), Putusan tersebut merupakan kemenangan dari Menteri Kehutanan karena acuan dalam penentuan kawasan hutan kembali ke TGHK. Hal ini didasarkan pada akhir pertimbangan putusan MK yang memastikan Ketentuan Peralihan Pasal 81 UU Kehutanan masih berlaku.

Pertimbangan Putusan MK:

[3.12.1] Bahwa Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan menyatakan, “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”. Menurut para Pemohon, frasa “ditunjuk dan atau” bertentangan dengan UUD 1945;
[3.12.2] Bahwa dalam suatu negara hukum, pejabat administrasi negara tidak boleh berbuat sekehendak hatinya, akan tetapi harus bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta tindakan berdasarkan freies Ermessen (discretionary powers). Penunjukan belaka atas suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan tanpa melalui proses atau tahap-tahap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di kawasan hutan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, merupakan pelaksanaan pemerintahan otoriter. Penunjukan kawasan hutan merupakan sesuatu yang dapat diprediksi, tidak tibatiba, bahkan harus direncanakan, dan karenanya tidak memerlukan tindakan freies Ermessen (discretionary powers). Tidak seharusnya suatu kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, menguasai hajat hidup orang banyak, hanya dilakukan melalui penunjukan;
[3.12.3] Bahwa antara pengertian yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 dan ketentuan Pasal 15 UU Kehutanan terdapat perbedaan. Pengertian dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang a quo hanya menyebutkan bahwa, “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”, sedangkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang a quo menentukan secara tegas adanya tahap-tahap dalam proses pengukuhan suatu kawasan hutan. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang a quo menentukan, “Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan melalui proses sebagai berikut: a. penunjukan kawasan hutan; b. penataan batas kawasan hutan; c. pemetaan kawasan hutan; dan d. penetapan kawasan hutan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang a quo penunjukan kawasan hutan adalah salah satu tahap dalam proses pengukuhan kawasan hutan, sementara itu “penunjukan” dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang a quo dapat dipersamakan dengan penetapan kawasan hutan yang tidak memerlukan tahap-tahap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang a quo;
[3.12.4] Bahwa menurut Mahkamah, tahap-tahap proses penetapan suatu kawasan hutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan di atas sejalan dengan asas negara hukum yang antara lain bahwa pemerintah atau pejabat administrasi negara taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ayat (2) dari pasal tersebut yang menentukan, “Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah” menurut Mahkamah ketentuan tersebut antara lain memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut, sehingga jika terjadi keadaan seperti itu maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, misalnya masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut;
[3.13] Menimbang bahwa karena penetapan kawasan hutan adalah proses akhir dari rangkaian proses pengukuhan kawasan hutan, maka frasa, “ditunjuk dan atau” yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan bertentangan dengan asas negara hukum, seperti tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Selain itu frasa “ditunjuk dan atau” tidak sinkron dengan Pasal 15 Undang-Undang a quo. Dengan demikian ketidaksinkronan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menentukan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
[3.14] Menimbang bahwa adapun mengenai ketentuan peralihan dari UU Kehutanan, khususnya Pasal 81 yang menyatakan, “Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini”, menurut Mahkamah, meskipun Pasal 1 angka 3 dan Pasal 81 Undang-Undang a quo mempergunakan frasa “ditunjuk dan atau ditetapkan”, namun berlakunya untuk yang “ditunjuk dan atau ditetapkan” dalam Pasal 81 Undang-Undang a quo tetap sah dan mengikat;

Yang menjadi pertanyaan, apakah dengan mengacu pada pertimbangan Poin 3.14, maka kita kembali menggunakan acuan TGHK? Jawabannya tidak. Memang benar, Putusan MK tidak dapat mencabut TGHK atau Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan, karena dalam asas hukum administrasi negara bahwa sebuah Keputusan Menteri Kehutanan tersebut masih rechmatiged, sebelum dicabut oleh sang pembuat atau dicabut oleh Mahkamah Agung. Bukan domain MK untuk menyatakan keputusan atau peraturan menteri tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Peraturan yang ada di bawah undang-undang hanya dapat dicabut oleh si penerbit peraturan atau melalui mekanisme judicial review di Mahkamah. Oleh karena itu, TGHK maupun Penunjukan Kawasan hutan masih tetap berlaku. Tetapi yang perlu dipertegas di sini, keberlakuan TGHK maupun Penunjukan kawasan hutan tidak memiliki kepastian hukum, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menghukum seseorang. Menurut MK dalam pertimbangan Poin 3.12.3, kawasan hutan memiliki kepastian hukum setelah melalui 4 tahapan, yakni penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan. Kalau kita baca subtansi Keputusan Menteri tentang TGHK pun, juga secara jelas menyatakan penunjukan yang ada dalam Peta TGHK hanyalah bersifat sementara. Artinya secara substansi, TGHK juga menyatakan penunjukan hanya bersifat awal atau sementara. Menurut TGHK, suatu kawasan memiliki kepastian hukum (batas tetap)  setelah dilaksanakan pengukuran dan penataan batas di lapangan.

Selengkapnya Isi TGHK Kalimantan Tengah Tahun 1982 (Kepmentan No. 759 Tahun 1982):

Pertama: Menunjuk areal hutan di wilayah Provinsi Dati I Kalimantan Tengah seluas ±15.300.000 ha sebagai kawasan hutan dengan fungsi dan luas seperti perincian sebagai berikut:
Hutan Suaka Alam/Hutan Wisata 729.919 ha
Hutan Lindung 800.000 ha
Hutan Produksi terbatas 3.400.000 ha
Hutan produksi biasa 6.000.000 ha
Hutan produksi yang dapat dikonversikan 4.302.101 ha

Kedua: Batas sementara kawasan hutan tersebut pada amar Pertama terlukis dalam peta pada lampiran surat keputusan ini sedangkan batas tetap akan ditetapkan setelah dilaksanakan pengukuran dan penataan batas di lapangan.

Ketiga: Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Kehutanan untuk melaksanakan pengukuran dan penataan batas Kawasan Hutan tersebut di lapangan.

Saran saya, kepada Kementerian Kehutanan untuk tidak mempelintir pertimbangan poin 3.14 dan berdebat terlalu panjang perihal dampak Putusan MK. Baca dulu substansi TGHK sebelum berkomentar. Ke depan, sebaiknya Kementerian Kehutanan harus segera melakukan review dan riset mendalam terhadap Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan untuk disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Hal ini ditujukan untuk mengurangi gap di lapangan ketika dilakukan penataan batas.

Kesimpulan:
Dengan adanya Putusan MK, maka penunjukan kawasan hutan masih tetap berlaku, tetapi tidak mempunyai nilai kepastian hukum dan tidak dapat dijadikan acuan dalam menentukan kawasan hutan. Jika menteri kehutanan tetap menyatakan TGHK mempunyai nilai kepastian hukum dan dapat digunakan acuan dalam menentukan kawasan hutan (khususnya untuk menghukum seseorang), maka sama saja tindakan tersebut melanggar UUD 1945 yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia.

Download Putusan MK No. 45 PUU IX 2011 UU Kehutanan – Kawasan Hutan

Download Putusan/Verdict MK 45 PUU IX 2011-English Version