Memahami Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 (Penetapan Kawasan Hutan)

Setelah ditunggu lebih dari 3 bulan, akhirnya Putusan MK No.45/PUU-IX/2011 tentang Uji Pasal 1 angka 3 UU kehutanan keluar pada tanggal 21 Februari 2012. Dalam Putusan tersebut, akhirnya MK mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dengan menghapus frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, sehingga berbunyi:
“Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”.

Implikasinya, penentuan kawasan hutan tidak hanya sekedar pada penunjukan kawasan hutan, tetapi juga dilakukan proses penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan.

Di sisi lain, dalam akhir pertimbangannya, MK juga memberikan pertimbangan  mengenai ketentuan peralihan dari UU Kehutanan, khususnya Pasal 81 yang menyatakan, “Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini”, menurut Mahkamah, meskipun Pasal 1 angka 3 dan Pasal 81 Undang-Undang a quo mempergunakan frasa “ditunjuk dan atau ditetapkan”, namun berlakunya untuk yang “ditunjuk dan atau ditetapkan” dalam Pasal 81 Undang-Undang a quo tetap sah dan mengikat.

Bagi Pihak Pemohon, Putusan MK dimaknai sebagai kemenangan, karena penentuan kawasan hutan tidak lagi dilakukan sekedar penunjukan (yang cenderung asal dan sewenang-wenang), tetapi harus melalui 4 tahapan pengukuhan kawasan.

Bagi Pihak Pemerintah (dalam ini Kementerian Kehutanan), Putusan tersebut merupakan kemenangan dari Menteri Kehutanan karena acuan dalam penentuan kawasan hutan kembali ke TGHK. Hal ini didasarkan pada akhir pertimbangan putusan MK yang memastikan Ketentuan Peralihan Pasal 81 UU Kehutanan masih berlaku.

Pertimbangan Putusan MK:

[3.12.1] Bahwa Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan menyatakan, “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”. Menurut para Pemohon, frasa “ditunjuk dan atau” bertentangan dengan UUD 1945;
[3.12.2] Bahwa dalam suatu negara hukum, pejabat administrasi negara tidak boleh berbuat sekehendak hatinya, akan tetapi harus bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta tindakan berdasarkan freies Ermessen (discretionary powers). Penunjukan belaka atas suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan tanpa melalui proses atau tahap-tahap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di kawasan hutan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, merupakan pelaksanaan pemerintahan otoriter. Penunjukan kawasan hutan merupakan sesuatu yang dapat diprediksi, tidak tibatiba, bahkan harus direncanakan, dan karenanya tidak memerlukan tindakan freies Ermessen (discretionary powers). Tidak seharusnya suatu kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, menguasai hajat hidup orang banyak, hanya dilakukan melalui penunjukan;
[3.12.3] Bahwa antara pengertian yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 dan ketentuan Pasal 15 UU Kehutanan terdapat perbedaan. Pengertian dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang a quo hanya menyebutkan bahwa, “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”, sedangkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang a quo menentukan secara tegas adanya tahap-tahap dalam proses pengukuhan suatu kawasan hutan. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang a quo menentukan, “Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan melalui proses sebagai berikut: a. penunjukan kawasan hutan; b. penataan batas kawasan hutan; c. pemetaan kawasan hutan; dan d. penetapan kawasan hutan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang a quo penunjukan kawasan hutan adalah salah satu tahap dalam proses pengukuhan kawasan hutan, sementara itu “penunjukan” dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang a quo dapat dipersamakan dengan penetapan kawasan hutan yang tidak memerlukan tahap-tahap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang a quo;
[3.12.4] Bahwa menurut Mahkamah, tahap-tahap proses penetapan suatu kawasan hutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan di atas sejalan dengan asas negara hukum yang antara lain bahwa pemerintah atau pejabat administrasi negara taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ayat (2) dari pasal tersebut yang menentukan, “Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah” menurut Mahkamah ketentuan tersebut antara lain memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut, sehingga jika terjadi keadaan seperti itu maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, misalnya masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut;
[3.13] Menimbang bahwa karena penetapan kawasan hutan adalah proses akhir dari rangkaian proses pengukuhan kawasan hutan, maka frasa, “ditunjuk dan atau” yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan bertentangan dengan asas negara hukum, seperti tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Selain itu frasa “ditunjuk dan atau” tidak sinkron dengan Pasal 15 Undang-Undang a quo. Dengan demikian ketidaksinkronan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menentukan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
[3.14] Menimbang bahwa adapun mengenai ketentuan peralihan dari UU Kehutanan, khususnya Pasal 81 yang menyatakan, “Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini”, menurut Mahkamah, meskipun Pasal 1 angka 3 dan Pasal 81 Undang-Undang a quo mempergunakan frasa “ditunjuk dan atau ditetapkan”, namun berlakunya untuk yang “ditunjuk dan atau ditetapkan” dalam Pasal 81 Undang-Undang a quo tetap sah dan mengikat;

Yang menjadi pertanyaan, apakah dengan mengacu pada pertimbangan Poin 3.14, maka kita kembali menggunakan acuan TGHK? Jawabannya tidak. Memang benar, Putusan MK tidak dapat mencabut TGHK atau Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan, karena dalam asas hukum administrasi negara bahwa sebuah Keputusan Menteri Kehutanan tersebut masih rechmatiged, sebelum dicabut oleh sang pembuat atau dicabut oleh Mahkamah Agung. Bukan domain MK untuk menyatakan keputusan atau peraturan menteri tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Peraturan yang ada di bawah undang-undang hanya dapat dicabut oleh si penerbit peraturan atau melalui mekanisme judicial review di Mahkamah. Oleh karena itu, TGHK maupun Penunjukan Kawasan hutan masih tetap berlaku. Tetapi yang perlu dipertegas di sini, keberlakuan TGHK maupun Penunjukan kawasan hutan tidak memiliki kepastian hukum, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menghukum seseorang. Menurut MK dalam pertimbangan Poin 3.12.3, kawasan hutan memiliki kepastian hukum setelah melalui 4 tahapan, yakni penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan. Kalau kita baca subtansi Keputusan Menteri tentang TGHK pun, juga secara jelas menyatakan penunjukan yang ada dalam Peta TGHK hanyalah bersifat sementara. Artinya secara substansi, TGHK juga menyatakan penunjukan hanya bersifat awal atau sementara. Menurut TGHK, suatu kawasan memiliki kepastian hukum (batas tetap)  setelah dilaksanakan pengukuran dan penataan batas di lapangan.

Selengkapnya Isi TGHK Kalimantan Tengah Tahun 1982 (Kepmentan No. 759 Tahun 1982):

Pertama: Menunjuk areal hutan di wilayah Provinsi Dati I Kalimantan Tengah seluas ±15.300.000 ha sebagai kawasan hutan dengan fungsi dan luas seperti perincian sebagai berikut:
Hutan Suaka Alam/Hutan Wisata 729.919 ha
Hutan Lindung 800.000 ha
Hutan Produksi terbatas 3.400.000 ha
Hutan produksi biasa 6.000.000 ha
Hutan produksi yang dapat dikonversikan 4.302.101 ha

Kedua: Batas sementara kawasan hutan tersebut pada amar Pertama terlukis dalam peta pada lampiran surat keputusan ini sedangkan batas tetap akan ditetapkan setelah dilaksanakan pengukuran dan penataan batas di lapangan.

Ketiga: Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Kehutanan untuk melaksanakan pengukuran dan penataan batas Kawasan Hutan tersebut di lapangan.

Saran saya, kepada Kementerian Kehutanan untuk tidak mempelintir pertimbangan poin 3.14 dan berdebat terlalu panjang perihal dampak Putusan MK. Baca dulu substansi TGHK sebelum berkomentar. Ke depan, sebaiknya Kementerian Kehutanan harus segera melakukan review dan riset mendalam terhadap Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan untuk disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Hal ini ditujukan untuk mengurangi gap di lapangan ketika dilakukan penataan batas.

Kesimpulan:
Dengan adanya Putusan MK, maka penunjukan kawasan hutan masih tetap berlaku, tetapi tidak mempunyai nilai kepastian hukum dan tidak dapat dijadikan acuan dalam menentukan kawasan hutan. Jika menteri kehutanan tetap menyatakan TGHK mempunyai nilai kepastian hukum dan dapat digunakan acuan dalam menentukan kawasan hutan (khususnya untuk menghukum seseorang), maka sama saja tindakan tersebut melanggar UUD 1945 yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia.

Download Putusan MK No. 45 PUU IX 2011 UU Kehutanan – Kawasan Hutan

Download Putusan/Verdict MK 45 PUU IX 2011-English Version