Permasalahan Penunjukan Kawasan Hutan Kalimantan Tengah

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 759 Tahun 1982 atau yang lebih dikenal Penunjukan Kawasan Hutan Kalimantan Tengah 1982 atau Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) 1982, hampir seluruh Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan sebagai kawasan hutan. Dari 15.380.000 ha, seluas 15.300.000 ha dinyatakan sebagai kawasan hutan. Hanya 80.000 ha yang dinyatakan sebagai kawasan non hutan dan lokasinya berada di perairan. Padahal Kalimantan Tengah, secara yuridis sudah ada sejak Tahun 1957 UU Darurat No. 10 Tahun 1957 yang selanjutnya ditetapkan dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 1958. Klik di sini untuk melihat peta TGHK.

Kepmentan No. 759 Tahun 1982 belum dicabut dan masih digunakan oleh Kementerian Kehutanan sebagai dasar untuk menentukan kawasan hutan di Kalimantan Tengah (Vide Surat Edaran Menteri Kehutanan No. 404/Menhut-II/03 tanggal 10 Juli 2003). Apalagi dengan adanya ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan,  khususnya frase “ditunjuk dan atau”, maka Menteri Kehutanan diberikan peluang untuk menafsirkan secara sepihak dengan menyatakan bahwa penunjukan kawasan hutan mempunyai kepastian hukum yang sama  dengan  penetapan  kawasan hutan. Pasal 1 angka UU No. 41 Tahun 1999 menyatakan ”Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”. Padahal Pasal 14 ayat (2) UU Kehutanan menyatakan bahwa Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan”. Kemudian pasal 15 ayat (1) menyatakan ”Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut: a. penunjukan kawasan hutan, b. penataan batas kawasan hutan, c. pemetaan kawasan hutan, dan d. penetapan kawasan hutan.”

Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan yang membuat Kementerian Kehutanan malas untuk melakukan tahapan pengukuhan kawasan hutan karena mengangap bahwa penunjukan sudah mempunyai kepastian hukum. Hal ini tampak dari : Surat Menteri Kehutanan Nomor S.426/Menhut-VII/2006 tanggal 12 Juli 2006 Perihal Penjelasan Menteri Kehutanan tentang status Kawasan Hutan:

“Poin 5. Dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 41 Tahun 1999 dijelaskan bahwa Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Poin 6. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun suatu kawasan hutan belum ditata batas dan ditetapkan oleh pemerintah, statusnya adalah kawasan hutan.

Poin 9. Menyikapi hal tersebut pada butir 6 di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa:

a. Wilayah-wilayah tertentu yang telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan dan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap adalah secara legal sudah merupakan kawasan hutan.

b. Meskipun kawasan tersebut belum ditata batas, namun pemanfaatan dan penggunaan di atas kawasan tersebut sudah mempunyai akibat hukum yang terikat dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam implementasi di lapangan, aparat penegak hukum menggunakan Peta TGHK 1982 sebagai acuan untuk memenjarakan orang. Dan tentu, banyak orang tidak terbukti atau lepas dari tuntutan hukum, ketika TGHK 1982 dijadikan acuan. Meskipun demikian, Para tersangka atau terdakwa yang dijerat dengan menggunakan TGHK 1982 telah babak belur karena harus menjalani proses persidangan yang panjang. Dan tentu saja, tidak ada makan siang gratis bila berhadapan dengan penegak hukum, meski perkaranya sudah jelas.

Sudah saatnya kita menghentikan arogansi Kementerian Kehutanan untuk menggunakan penunjukan kawasan hutan. Jika mereka ingin kawasan hutan yang pasti, maka mereka harus melakukan tahapan penataan batas, pemetaan dan penetapan. Tidak hanya melakukan asal tunjuk dan teknis sampling untuk menyatakan suatu kawasan menjadi kawasan hutan. Karena hal itu melanggar konstitusi terutama menyangkut Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 mengenai kepastian hukum dan Pasal 28 G ayat (1) serta Pasal 28 H ayat (4)  1945 mengenai hak properti.

Sebagai contoh bahwa penunjukan yang ada dalam TGHK 1982 dilakukan secara asal-asalan dan main tunjuk, Penulis pernah melakukan cek GPS di lapangan dan hasilnya sebagai berikut:

Taman Makam Pahlawan Kencana (Kabupaten Kapuas), berdasarkan TGHK 1982 berada di Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK). Sepertinya kita tidak menghargai pahlawan, karena kita masih mengklaim TMP sebagai kawasan hutan.

Berdasarkan Peta TGHK 1982, Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas berada di Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK). Namun secara riil berbentuk bangunan Kejaksaan. Anehnya lagi, Kejaksaan ini pernah menuntut secara pidana perusahaan perkebunan yang berada HPK berdasarkan TGHK 1982, tetapi secara riil berbentuk ladang milik masyarakat yang telah diganti rugi.

RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo yang lokasinya berada di titik koordinat 03’00’34.8’’ Lintang Selatan dan 114’23’20.0’’ Bujur Timur berdasarkan Kepmentan No. 759 Tahun 1982 berada di kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), namun secara riil merupakan bangunan rumah sakit.

Berdasarkan Peta TGHK 1982, Mesjid Darul Muttaqin yang Berada di Kabupaten Kapuas Berada di Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), Namun Nyatanya Secara Riil Lokasi Tersebut Berbentuk Mesjid

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s