Komentar Atas Tulisan Moratorium Hutan Indonesia (CIFOR)

Working Paper Daniel Mudiyarso, Sonya Dewi, Deborah Lawrence, dan Frances Seymour yang berjudul Moratorium Hutan Indonesia: Batu Loncatan untuk Memperbaiki Tata Kelola Hutan? terutama yang ada dalam Kotak 1 halaman 7 menurut saya agak tendesius dan kurang memahami persoalan hutan di Kalimantan Tengah. Di dalam kotak tersebut Daniel Mudiyarso dkk yang berasal dari CIFOR menyatakan sebagai berikut:  Sebelas hari setelah moratorium diberlakukan, Keputusan Menteri baru (SK 292/Menhut II/2011) diterbitkan. SK ini mengubah status hampir 1,2 juta ha lahan hutan negara menjadi lahan untuk penggunaan lain dan memberlakukan hal yang sebaliknya, tetapi hanya mencakup 30.000 ha lahan nonhutan yang dikategorikan ulang sebagai lahan hutan.

 Dalam memberikan analisis terhadap SK Menhut 292 Tahun 2011, Daniel Mudiyarso dkk kurang memahami historikal dan permasalahan kawasan hutan di Kalimantan Tengah. Dalam benak Daniel Mudiyarso dkk, seolah-olah perubahan status 1,2 juta kawasan hutan menjadi APL dan hanya 30.000 ha menjadi non hutan, merupakan suatu yang keanehan. Dan dalam benak Daniel Mudiyarso dkk, yang ditunjuk sebagai kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan benar-benar merupakan hutan.

Menurut saya, justru pengubahan status kawasan hutan 1,2 juta belum mengakomodir kepentingan rakyat Kalimantan Tengah. Perlu untuk diketahui, bahwa secara yuridis Provinsi Kalimantan sudah ada sejak tahun 1957. Sejak saat itu sudah dibangun permukiman, pusat pemerintahan maupun fasilitas lainnya. Kemudian pada tahun 1982, secara seenaknya Kementerian Pertanian pada waktu itu menyatakan 15.300.000 ha areal Kalimantan Tengah ditunjuk sebagai kawasan hutan (hampir seluruh Kalimantan Tengah sebagai kawasan hutan). Sebenarnya pada 1994-1998 terjadi negoisasi antara daerah dan pusat tentang kawasan hutan yang ideal atau lebih dikenal proses paduserasi. Sayangnya hasil paduserasi tidak ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Kehutanan. Kemudian pada Tahun 2003, muncullah Surat Edaran No. 404/Menhut-II/03 yang berisi bahwa “Bagi setiap provinsi yang belum ada Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kembali atas kawasan hutan yang didasarkan pada hasil pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), maka kawasan hutan pada provinsi tersebut mengacu dan berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)”. Dengan adanya Surat Edaran tersebut, maka TGHK 1982 masih digunakan sebagai acuan. Pada kurun waktu 1982-2011, Menteri Kehutanan melakukan pelepasan kawasan hutan sebesar 1.221.668 ha atau yang lebih dikenal TGHK Updated.

Adanya SK 292 Tahun 2011 yang menurut perpektif Daniel Mudiyarso dkk dianggap obral kawasan hutan, ternyata masih banyak hak-hak pihak ketiga yang masih dilanggar oleh Menteri Kehutanan dengan TGHK 1982 dan SK 292, misalnya desa-desa di Kabupaten Kapuas dimana masih banyak penduduk yang bermukim dinyatakan sebagai kawasan Hutan Lindung; ibu kota Kecamatan Timpah berada di pada Kawasan Suaka Alam / Kawasan Pelestarian Alam dan beberapa lokasi Proyek Lahan Gambut yang sudah mendapatkan Sertifikat Hak Milik kembali dijadikan kawasan hutan

Sudah saatnya kita jaga hutan yang masih tersisa dan bukan hanya berdebat masalah besaran kawasan hutan karena kawasan hutan yang secara asal-asalan ditunjuk oleh Kementerian Kehutanan tak sepenuhnya berbentuk  hutan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s