Kejaksaan Tidak Mempunyai Kewenangan Dalam Penyidikan Korupsi

Sejarah hukum tentang kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi, sepertinya mau aku jadikan makalah untuk Tugas Mata Kuliah Sejarah Hukum. Setelah 1 minggu, berburu bahan dan tulisan, kemudian melakukan analisis, akhirnya Makalah tersebut sudah jadi 90 %. Kesimpulan dalam analisis tersebut sangat menarik: “Kejaksaan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindak pidana korupsi sejak adanya UU No. 30/2002 tentang KPK”.

Berikut petikan analisisnya:

1.    Bahwa memang benar pada periode 1941-1971, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan (termasuk di dalamnya perkara tindak pidana korupsi atau sejenisnya). Berdasarkan HIR, Kejaksaan mempunyai wewenang penyidikan lanjutan  dan sekaligus berwenang melakukan upaya paksa untuk kepentingan penyidikan, bahkan berfungsi sebagai koordinator penyidik. Pasal 38 ayat (1) HIR menyatakan “Urusan melakukan polisi justisi pada bangsa Indonesia dan bangsa asing diwajibkan kepada Kepala Kejaksaan pada pengadilan negeri; serta kepada jaksa-jaksa yang dibantukan kepadanya, masing-masing buat daerah di tempat ia diangkat; mereka itu wajib menjalankan perintah, yang berhubung dengan itu diperintahkan kepadanya oleh kepala kejaksaan pada pengadilan tinggi atau oleh jaksa agung” (Dikutip dari RIB/HIR Dengan Penjelasan yang diterjemahkan R. Soesilo). Selanjutnya ayat (2) menyatakan “Dengan tidak mengurangi peraturan dalam ayat yang lalu dan dengan memperhatikan pekerjaan dan urusan  yang lebih khusus diwajibkan kepada mereka itu masing-masing berhubung khusus diwajibkan kepada mereka itu masing-masing berhubung dengan itu, maka jaksa-jaksa pada pengadilan negeri menjalankan pekerjaanya di bawah pimpinan dan dengan mengingat perintah kepala kejaksaan” (Dikutip dari RIB/HIR Dengan Penjelasan yang diterjemahkan R. Soesilo). Selanjutnya, menurut Pasal 39 HIR, Pejabat yang diberikan kewenangan untuk menyidik antara lain: “Kepala desa serta pegawai polisi desa; kepala distrik (wedana) dan kepala onderdistrik (Asisten wedana atau camat) juga menteri polisi yang dibantukan kepadanya; pegawai dan pejabat polisi umum (polisi negara); jaksa dan pengadilan negeri; mereka yang dengan peraturan itu atau supaya peraturan itu diturut orang dan yang disuruh mencari perbuatan yang dapat dihukum yang dimaksud di dalam peraturan itu; dan Pegawai polisi yang tidak digaji.”

Kemudian berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan yang menyatakan “Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, Kejaksaan mempunyai tugas: mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara”, maka Kejaksaan masih berfungsi sebagai koordinator penyidik.

Selanjutnya berdasarkan UU No. 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penunututan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan mempunyai wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 UU No. 24/Prp/1960.
Pasal 2
(1) Aturan-aturan mengenai pengusutan dan penuntutan menurut peraturan biasa, berlaku bagi perkara korupsi, sekedar tidak ditentukan lain dalam peraturan ini.
(2) Perkara korupsi didahulukan untuk diusut dan dituntut.

Pasal 4
Jaksa hanya diperbolehkan menyampingkan perkara korupsi, jika ada perintah dari Jaksa Agung.

Pasal 5
(1) Setiap tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta-bendanya dan harta-benda isteri/suami dan anak dan harta-benda sesuatu badan yang diurusnya, apabila diminta oleh Jaksa.
(2) Dengan tidak mengurangi kebebasan yang diberikan kepada orang-orang tersebut dalam pasal 274 ayat (1) dan (3) “Reglemen Indonesia yang diperbaharui”, maka setiap orang wajib memberi keterangan menurut pengetahuannya masing-masing sebagai saksi atau ahli kepada Jaksa.
(3) Kewajiban memberi keterangan tersebut berlaku juga terhadap mereka yang biasanya pengetahuannya tentang sesuatu itu harus dirahasiakan karena jabatan atau kedudukannya, misalnya notaris, accountant, pengacara yang membela perkara yang bersangkutan, kecuali para petugas agama dan dokter.
(4) Bank hanya memberi keterangan tentang keadaan keuangan tersangka yang diminta oleh Jaksa apabila permintaan itu dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Peraturan tentang rahasia Bank.

Pasal 6
(1) Setiap waktu Jaksa dapat menuntut diperlihatkannya segala surat yang dipandang perlu untuk diketahuinya, supaya ia dapat melakukan tugasnya sebaik-baiknya, dan menyita surat-surat itu.
(2) Para petugas agama dan dokter dapat menolak untuk memperlihatkan surat-surat atau bagian surat itu yang termasuk kewajiban merahasiakan itu.
(3) Ketentuan pasal 5 ayat (4) berlaku dalam hal pemeriksaan dan penyitaan surat-surat itu.
(4) Notaris, accountants dan pengacara yang membela perkara itu tidak dapat menolak untuk memperlihatkan surat-surat atau bagian surat-surat yang termaktub dalam ayat (2) pasal ini.

Pasal 7
Jaksa berhak membuka, memeriksa dan menyita surat-surat dan kiriman-kiriman yang melalui Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon, yang dapat disangka mempunyai hubungan perkara pidana korupsi, yang sedang diusut atau dituntut.

Pasal 8
(1) Jaksa setiap waktu berhak memasuki setiap tempat yang menurut pendapatnya perlu dimasuki untuk menjalankan tugasnya. Jika perlu ia masuk kedalam tempat itu dengan bantuan alat-alat kekuasaan Negara.
(2) Jika penghuni menolak, Jaksa hanya dapat memasuki sebuah rumah, jika disertai 2 orang saksi.
(3) Dalam waktu dua kali dua puluh empat jam tentang pemasukan rumah itu harus dibuatnya berita-acara, termaksud dalam pasal 64 ayat (2) “Reglemen Indonesia yang diperbaharui” dan disampaikannya salinannya kepada penghuni rumah yang bersangkutan. Dalam berita acara itu harus dimuat juga keterangan mengenai waktu dan maksud pemasukan itu.
(4) Jaksa berwenang minta disertai oleh orang-orang yang akan ditunjuk olehnya; dalam hal itu maka penyertaan itu disebut dalam berita acara tersebut.

Pasal 9
Penuntutan perkara korupsi didasarkan atas surat tuduhan yang dibuat oleh Jaksa.

2.    Bahwa pada periode 1971-1981, Kejaksaan juga masih mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 3 UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan  “Penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dijalankan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, sekedar tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini” dan Pasal 26 “Jaksa Agung selaku penegak Hukum dan Penuntut Umum tertinggi memimpin/mengkoordineer tugas kepolisian represif/justisiel dalam penyidikan perkara-perkara korupsi yang diduga atau mengandung petunjuk telah dilakukan oleh seorang yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer maupun oleh seorang yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer maupun oleh seorang yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”, maka Kejaksaan masih mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dan bahkan sebagai koordinator penyidik karena kewenangannya masih didasarkan pada HIR dan UU No. 15 Tahun 1961. Kewenangan penyidikan yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1971 menyesuaikan dengan ketentuan HIR dan UU No. 15 Tahun 1961 yang pada saat itu masih berlaku;

3.    Bahwa ketika KUHAP disahkan pada tahun 1981, maka terjadi pembagian tegas mengenai kewenangan, dimana fungsi penyidikan dilakukan oleh pejabat polisi atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu, sedangkan fungsi penuntutan dijalankan oleh kejaksaan. Kejaksaan bukan lagi sebagai koordinator penyidikan. Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP menyatakan “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Lebih lanjut menurut Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menyatakan “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a”, maka PPNS masih tetap berada di koordinasi Penyidik POLRI. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan ini, maka Kejaksaan tidak mempunyai wewenang lagi untuk melakukan penyidikan, kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam ketentuan peralihan Pasal 284 ayat (2) KUHAP.

4. Bahwa ketentuan peralihan Pasal 284 ayat (2) KUHAP menyatakan “Dalam waktu dua tahun setelah undang undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”. Penjelasan Pasal 284 ayat (2) KUHAP:
a.    Yang dimaksud dengan semua perkara adalah perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan
b.    Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu” ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain:
1. Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955);
2. Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971);
dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Jika Pasal 284 ayat (2) KUHAP dihubungkan dengan UU No. 3 Tahun 1971 terkait dengan kewenangan penyidikan oleh kejaksaan, maka dapat disimpulkan bahwa kejaksaan masih mempunyai kewenangan melakukan penyidikan sementara waktu dengan dasar UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 15 Tahun 1961 yang pada waktu itu masih berlaku. Hal ini berarti kejaksaan masih mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sampai dengan UU No. 3 Tahun 1971 atau UU No. 15 Tahun 1961 ditinjau kembali atau diubah;

5.    Bahwa pada tahun 1991 ditetapkanlah UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan untuk menggantikan UU No. 15 Tahun 1961. UU No. 5 Tahun 1991 secara tegas tidak memberikan kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan. Pasal 27 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1991 menyatakan: “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
a. melakukan penuntutan dalam perkara pidana;
b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan,
c. melakukan pengawasan terhadappelaksanaan keputusan lepas bersyarat;
d. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik”.

Oleh karena UU No. 5 Tahun 1991 tidak memberikan kewenangan penyidikan kepada kejaksaan, maka ketentuan-ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 1971 (yang mengadopsi ketentuan-ketentuan UU No. 15 Tahun 1961 dan HIR dimana kejaksaan sebagai koordinator penyidikan) juga harus disesuaikan dengan UU No. 5 Tahun 1991.

6.    Bahwa dengan adanya UU 31/1999, maka UU No. 3 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku. Pasal 44 UU 31/1999 menyatakan “Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958), dinyatakan tidak berlaku”. Bahwa UU 31/1999 tidak memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan. Tidak ada pasal secara tegas menyatakan bahwa kejaksaan mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan. Namun, ada setidaknya 3 Pasal dalam UU 31/1999 yang ditafsirkan bahwa Kejaksaan masih mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 39:

Pasal 26
“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.

Pasal 27
“Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung”.

Pasal 39
“Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan Penyelidikan, penyidikan, dan penuntut tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer”.

Subtansi Pasal 26 UU 31/1999 hampir mirip dengan ketentuan Pasal 3 UU No. 3 Tahun 1971 yang menyatakan “Penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dijalankan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, sekedar tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.  Berbeda dengan situasi ketika UU No. 3 Tahun 1971 diterapkan dimana HIR dan UU No. 15 Tahun 1961 pada waktu itu masih berlaku dan mengakui fungsi penyidikan oleh kejaksaan, justru ketentuan Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 tidak menegaskan kewenangan penyidikan oleh kejaksaan dan secara tegas Pasal tersebut mengakui bahwa KUHAP sebagai hukum acara tindak pidana korupsi bagi peradilan umum. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, KUHAP tidak mengakui kejaksaan sebagai penyidik, tetapi hanya berfungsi sebagai penuntut umum.

Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 39 UU 31/1999 yang dianggap sebagai dasar hukum bahwa jaksa sebagai penyidik, juga tidak menegaskan bahwa kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Untuk Pasal 27 UU 31/1999 sudah dinyatakan tidak berlaku dengan adanya ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU 30/2002.  Pasal 71 ayat (1) UU 30/2002 menyatakan “Dengan berlakunya Undang-Undang ini Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) dinyatakan tidak berlaku”. Sayangnya Penjelasan Umum UU 31/1999 yang mempunyai kemiripan dengan Pasal 27 tidak dinyatakan tidak berlaku pula. Penjelasan Umum tersebut “Hal baru lainnya adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, sedangkan dalam proses penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Selanjutnya Pasal 39 UU 31/1999 yang menyatakan “Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan Penyelidikan, penyidikan, dan penuntut tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer” juga bertentangan dengan ketentuan  Pasal 42 UU 30/2002 yang menyatakan “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum”. Adanya konflik norma antara Pasal 39 UU 31/1999 dengan Pasal 42 UU 30/2002, menimbulkan kebingungan siapa yang berwenang sebagai koordinator penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, apakah Jaksa Agung atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika dikaitkan dengan asas lex posteriori derogat legi priori  dan mengacu kepada ketentuan Pasal 6 huruf a yang  menyatakan “Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi”, maka sudah selayaknya Pasal 39 dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tetapi sayangnya, justru ketentuan Pasal 26 dan Pasal 39 yang tidak memberikan kewenangan penyidikan kepada kejaksaan, dipelesetkan dan ditafsirkan memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada kejaksaan.

Dengan adanya alasan-alasan dan argumentasi-argumentasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada ketentuan satu pun Pasal yang ada dalam UU 31/1999 yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

7.    Bahwa UU 30/2002 juga tidak memberi wewenang secara tegas kepada Penyidik Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.  UU 30/2002 lebih menekankan pada pemberian wewenang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi (Vide Pertimbangan huruf b UU 30/2002). UU  30/2002 sebenarnya menegasikan ketentuan yang ada dalam UU 31/1999 yang ditafsirkan memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk menyidik tindak pidana korupsi, misal Pasal 71 UU 30/2002 mencabut Pasal 27 UU 31/1999, sedangkan Pasal 42 UU 30/2002 dikaitkan dengan asas lex posteriori derogat legi priori mengakibatkan Pasal 39 UU 31/1999 tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Namun sayangnya, pembuat UU 30/2002 sepertinya kurang teliti dan masih menganggap bahwa Kejaksaan mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan. Padahal HIR, UU No. 3 Tahun 1971, dan UU No. 15 Tahun 1961 yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk bisa menyidik korupsi sudah dinyatakan tidak berlaku. Beberapa ketentuan  UU 30/2002 yang mengganggap kejaksaan masih mempunyai kewenangan penyidikan antara lain terlihat dalam Pasal 44 ayat (4), (5) dan Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4), dan Penjelasan Umum.

Pasal 44 ayat (4) UU 30/2002: khusus frasa “atau kejaksaan”
Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.

Pasal 44 ayat (5) UU 30/2002 khusus frasa “atau kejaksaan”
Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 50 ayat (1) UU 30/2002 khusus frasa “atau kejaksaan”
Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.

Pasal 50 ayat (2) UU 30/2002 khusus frasa “atau kejaksaan”
Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 50 ayat (3) UU 30/2002 khusus frasa “atau kejaksaan”
Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.

Pasal 50 ayat (4) UU 30/2002 khusus frasa “dan/atau kejaksaan” dan “atau kejaksaan”:
Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Dengan adanya kekurangtelitian pembuat UU 30/2002 yang masih menganggap bahwa kejaksaan masih mempunyai kewenangan penyidikan, padahal tidak ada satu undang-undang yang masih berlaku (baik itu KUHAP, UU 31/1999 dan UU No. 5/1991) yang menyatakan kejaksaan mempunyai kewenangan penyidikan, maka sudah cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Pasal 44 ayat (4) dan (5) khusus frasa “atau kejaksaan”, dan Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) khusus frasa “atau kejaksaan” dan ayat (4) khusus frasa “dan/atau kejaksaan” dan “atau kejaksaan” UU 30/2002 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

8.    Bahwa ketentuan tentang kewenangan penyidikan oleh kejaksaan kembali ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004 yang menyatakan  “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, berdasarkan undang-undang”. Dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d menyatakan “Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewewenangan sebagaimana diatur misalnya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Di samping itu, dalam Penjelasan Umum UU 16/2004 menyatakan “Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi”.

Ketentuan yang ada dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004, memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu asalkan di dalam undang-undang yang khusus tersebut dinyatakan bahwa kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Di dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 dinyatakan “Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung”. Oleh karena itu Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan pelanggaran hak asasi manusi berat.

Sedangkan UU 31/1999 yang dirujuk oleh penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf UU 16/2004 telah memberikan kewenangan penyidikan, nyatanya sudah tidak memberikan kewenangan kepada Kejaksaan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diuraikan di atas.

Selanjutnya didalam UU 30/2002 juga tidak secara tegas menyatakan Kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Justru adanya UU 30/2002 mengakibatkan KPK sebagai koordinator penyidikan tindak pidana korupsi, bukan lagi Jaksa Agung.

Oleh karena itu, penegasan kewenangan penyidikan oleh kejaksaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d dengan mengargumentasikan bahwa kewenangan tersebut untuk menampung UU 31/1999 dan UU 30/2002 adalah sesuatu yang mengada-ada, manipulatif dan tidak berdasar, karena kedua UU tersebut (UU 31/1999 dan UU 30/2002) tidak memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada kejaksaan.

One thought on “Kejaksaan Tidak Mempunyai Kewenangan Dalam Penyidikan Korupsi

  1. KPK adlh komisi yg dibentuk untuk membantu pemberantasan korupsi, jd sifatnya tdk permanen, jd unt memberantas korupsi harus menambah kwenanang pd instansi penegak hukum lain, bukan menggurangi.. Makala kamu bagus diperbaharui saja krn tdk sesuai dgn tujuan penanganan perkara korupsi itu.

    Dari aspek sejarah hukumnya, KPK memang bersifat adhoc. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan UU No. 30 Tahun 2002. Kalau ke depan, kepolisian sudah canggih menanganin korupsi dan tingkat korupsi makin rendah, maka dengan sendirinya keberadaan KPK harus ditinjau ulang.

    Orang yang percaya bahwa KPK harus ada secara permanen adalah orang yang ingin korupsi terus ada di Indonesia. Jika korupsi mulai menipis, maka KPK harus dihilangkan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s