Permohonan No. 16/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU Kewenangan Penyidikan Korupsi oleh Kejaksaan

Jakarta, 2 Maret 2012
Kepada Yang Mulia
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat No.6
Jakarta 10110

Perihal: Permohonan Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1.    Nama    :    Iwan Budi Santoso S.H.
Tempat, tanggal lahir/umur    :    Tlogo Rejo, 26 Agustus 1981
Agama    :    Islam
Pekerjaan    :    Advokat
Kewarganegaraan    :    Indonesia
NIK    :    3276052608810008
Alamat Lengkap    :    Jl. Rebana V No. 46 RT 002 RW 007 Desa
Mekarjaya, Kecamatan Sukma Jaya,
Kota Depok
yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Perorangan (untuk selanjutnya akan disebut sebagai “Pemohon I”).

2.    Nama    :    Muhamad Zainal Arifin S.H.
Tempat, tanggal lahir/umur    :    Surabaya, 28 Februari 1983
Agama    :    Islam
Pekerjaan    :    Asisten Advokat
Kewarganegaraan    :    Indonesia
NIK    :    3578172802830002
Alamat Lengkap    :    Jl. Tambak Wedi Baru XV-A/21 Surabaya
Email    :     zainal.arifin83@gmail.com
HP    :     081-803 160416
Telp    :     021-574 7051
yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Perorangan (untuk selanjutnya akan disebut sebagai “Pemohon II”).

3.    Nama    :    Ardion Sitompul S.H.
Tempat, tanggal lahir/umur    :    Parsaoran, 3 Maret 1982
Agama    :    Kristen
Pekerjaan    :    Asisten Advokat
Kewarganegaraan    :    Indonesia
NIK    :    0954020303820314
Alamat Lengkap    :     Jl. Taruna Sakti II RT 010 RW 010,
Kecamatan Pulo Gadung,
Kota Jakarta Timur
yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Perorangan (untuk selanjutnya akan disebut sebagai “Pemohon III”).

Pemohon I, II dan III untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai “Para Pemohon”. Dan untuk selanjutnya memilih domisili hukum di:
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Ruang 910 B, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270, Telp/Fax: 021-574 7051, HP 081-803 160416.

Untuk mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Selanjutnya disebut “UU 16/2004”); Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut “UU 31/1999”); dan Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut “UU 30/2002”) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelum melanjutkan pada uraian tentang permohonan beserta alasan-alasannya, Para Pemohon ingin lebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum / legal standing Para Pemohon sebagai berikut:

I.    Kewenangan Mahkamah Konstitusi
1.    Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Selanjutnya disebut “UUD 1945”), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut “Mahkamah”) adalah melakukan pengujian undang-undang  terhadap UUD 1945;
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan :
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,…”
2.    Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut “UU MK”) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

3.    Bahwa yang menjadi obyek permohonan pengujian adalah Pasal-Pasal yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan yang tersebar di dalam beberapa undang-undang antara lain Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004; Pasal 39 UU 31/1999; dan Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU 30/2002:

Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004:
Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, berdasarkan undang-undang.

Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004:
Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewewenangan sebagaimana diatur misalnya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 39 UU 31/1999:
“Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan Penyelidikan, penyidikan, dan penuntut tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer”

Pasal 44 ayat (4) UU 30/2002: khusus frasa “atau kejaksaan”
Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.

Pasal 44 ayat (5) UU 30/2002 khusus frasa “atau kejaksaan”
Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 50 ayat (1) UU 30/2002 khusus frasa “atau kejaksaan”
Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.

Pasal 50 ayat (2) UU 30/2002 khusus frasa “atau kejaksaan”
Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 50 ayat (3) UU 30/2002 khusus frasa “atau kejaksaan”
Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.

Pasal 50 ayat (4) UU 30/2002 khusus frasa “dan/atau kejaksaan” dan “atau kejaksaan”:
Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

4.    Bahwa batu Uji dari pengujian undang-undang dalam perkara a quo adalah Pasal-Pasal yang ada dalam UUD 1945 sebagai berikut:
Pasal 1 ayat (3):
Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 28D ayat (1):
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

5.    Bahwa karena permohonan Para Pemohon adalah menguji Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004; Pasal 39 UU 31/1999; Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU 30/2002 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.

II.   Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon
A.    Yurisprudensi Kerugian Konstitusional
1.    Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a.  Perorangan warga negara Indonesia;
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c.   Badan hukum publik atau privat; atau
d.  Lembaga negara.

Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan :
Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.    Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, perorangan warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945;

3.    Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan juga putusan-putusan Mahkamah selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a.    Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
b.    Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c.    Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d.    Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e.    Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

4.    Bahwa lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 27/PUU-VII/2009, Putusan No. 5/PUU-IX/2011, Putusan No. 49/PUU-IX/2011 dan Putusan No. 81/PUU-IX/2011 yang memberikan pengakuan kepada pembayar pajak sebagai Pemohon dalam pengajuan uji undang-undang, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Perkara No. 27/PUU-VII/2009 dalam Pengujian UU MA (Hal 59-60):
•    Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam “Judicial Review in Perspective, 1995).
•    Mengingat bahwa pembentuk Undang-Undang, yakni DPR dan Presiden keduanya dipilih melalui pemilihan umum (Pemilu) secara langsung oleh rakyat, ke depan perlu syarat bahwa Pemohon harus memiliki hak pilih yang dibuktikan telah terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu, sehingga mereka mempunyai hak untuk mempersoalkan konstitusionalitas suatu Undang-Undang, baik prosedur pembentukannya (pengujian formil) maupun materi muatannya yang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.
•    Dalam kasus a quo, para Pemohon adalah para pekerja bantuan hukum (advokat/lawyers, penggiat antikorupsi) yang concern dan/atau berkepentingan dengan Mahkamah Agung, termasuk Undang-Undang yang mengaturnya (UU 3/2009) apakah konstitusional atau tidak, baik dalam proses pembentukannya maupun materi muatannya. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian formil UU 3/2009.

Perkara No. 5/PUU-IX/2011 dalam Pengujian UU KPK (Hal 59):
[3.9] Menimbang bahwa Mahkamah merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 yang menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) bagi perseorangan dan NGO/LSM dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang sebagai berikut, “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI terutama pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945”;
[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam paragraf [3.7], paragraf [3.8], dan paragraf [3.9] di atas, serta dihubungkan dengan dalil-dalil
kerugian konstitusional yang dinyatakan oleh Pemohon I selaku perorangan warga negara Indonesia dan Pemohon II selaku badan hukum publik dan/atau privat yang peduli (concern) terhadap pemberantasan korupsi, sehingga menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo;
[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan.

Perkara No. 49/PUU-IX/2011 dalam Pengujian UU MK (Hal 65)
[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan selaku perorangan warga negara yang merupakan pengajar Hukum Tata Negara yang peduli terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara serta ide-ide konstitusionalisme, dan merupakan individu-individu yang melakukan pemantauan terhadap penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan nilai-nilai konstitusionalisme UUD 1945;
[3.9] Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 yang menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) bagi perseorangan dan NGO/LSM dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang sebagai berikut, “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI terutama pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945”, Mahkamah berpendapat, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian pasal-pasal dalam Undang-Undang a quo;

Perkara No. 81/PUU-IX/2011 dalam Pengujian UU Pemilu (Hal 51-52)
[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon Nomor 1 sampai dengan Pemohon Nomor 23 mendalilkan sebagai subyek hukum yang telah mempunyai badan hukum yang peduli terhadap isu-isu terkait pemilu dan demokrasi; sedangkan Pemohon Nomor 24 sampai dengan Pemohon Nomor 136 adalah perorangan warga negara Indonesia, yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945. Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan pasal, ayat, dan bagian pasal atau ayat dari Undang-Undang a quo, yang dimohonkan oleh para Pemohon untuk diuji. Setelah mencermati bukti yang diajukan para Pemohon mengenai kedudukan hukum masing-masing Pemohon, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:
Pemohon Nomor 1 sampai dengan Pemohon Nomor 9, dan Pemohon Nomor 11 sampai dengan Pemohon Nomor 13 mendalilkan sebagai yayasan dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, utamanya terkait dengan politik dan demokrasi, yang dibuktikan dengan akta notaris dan/atau surat keterangan dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Provinsi;
Pemohon Nomor 14, dan Pemohon Nomor 16 sampai dengan Pemohon Nomor 23 mendalilkan sebagai lembaga swadaya masyarakat namun tidak mengajukan bukti mengenai keberadaannya sebagai lembaga swadaya masyarakat. Meskipun demikian, para Pemohon dimaksud, yang mewakili lembaganya masing-masing, memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia yang di dalamnya termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
Pemohon Nomor 25, Pemohon Nomor 26, Pemohon Nomor 28 sampai dengan Pemohon Nomor 36, Pemohon Nomor 38 sampai dengan Pemohon Nomor 59, Pemohon Nomor 61, Pemohon Nomor 63, Pemohon Nomor 64, Pemohon Nomor 66, dan Pemohon Nomor 68 sampai dengan Pemohon Nomor 136 adalah perorangan warga negara Indonesia;
Pemohon Nomor 10, Pemohon Nomor 15, Pemohon Nomor 24, Pemohon Nomor 27, Pemohon Nomor 37, Pemohon Nomor 60, Pemohon Nomor 62, Pemohon Nomor 65, dan Pemohon Nomor 67 mendalilkan sebagai lembaga swadaya masyarakat dan/atau perorangan warga negara Indonesia, namun tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan, karena para Pemohon dimaksud tidak menandatangani surat kuasa;
[3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan potensi akibat yang dialami oleh para Pemohon terkait dengan pelaksanaan dan hasil pemilihan umum, atau setidaknya terkait dengan pembentukan komisi pemilihan umum, dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara potensi kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang a quo;

5.    Bahwa dalam praktek pengujian undang-undang sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 5/PUU-IX/2011, Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, dan Putusan MK Nomor 81/PUU-IX/2011, Mahkamah menerapkan syarat legal standing minimal seorang pembayar pajak dalam pengujian undang-undang yakni pembayar pajak dari  berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain.

6.    Bahwa memang benar kedudukan hukum pembayar pajak untuk mengajukan permohonan tidak boleh digeneralisasi atau disamaratakan untuk semua perkara supaya warga negara pembayar pajak tidak latah dalam mengajukan permohonan uji undang-undang. Seorang pembayar pajak dapat dimungkinkan memiliki kedudukan hukum (legal standing) atas berlakunya sebuah undang-undang namun juga memiliki peluang untuk tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) atas pengujian undang-undang lainnya. Menurut Para Pemohon, ada dua hal penting yang harus dibuktikan seorang pembayar pajak untuk mendapatkan kedudukan hukum untuk mencapai justiciability dikaitkan dengan syarat kerugian konstitusional yang bersifat spesifik khusus dan aktual atau setidak-tidaknya potensial dan hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Pertama, harus ada keterkaitan logis (logical Link) antara statusnya sebagai pembayar pajak dan “undang-undang yang dimohonkan pengujian”. Kedua, pembayar pajak tersebut harus membuktikan adanya nexus (hubungan) antara statusnya sebagai pembayar pajak dengan pelanggaran konstitutional yang didalilkannya. Dalam hal ini pembayar pajak tersebut harus dapat membuktikan bahwa undang-undang yang dimohonkan pengujian telah melampaui batas-batas konstitutional terkait dengan anggaran dan belanja negara.

B.    Legal Standing Pengujian Pasal 39 UU 31/1999
1.    Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut, Scheltema, sebagaimana dikutip B. Arief Sidharta (B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jentera (Jurnal Hukum), “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hal.124-125), merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu, yang salah satunya berlakunya asas kepastian hukum;

2.    Bahwa Pasal 39 UU 31/1999 menimbulkan ketidakpastian hukum, karena ketentuan tersebut tumpang tindih dengan Pasal 42 UU 30/2002. Di satu sisi, Pasal 39 UU 31/1999 menyatakan Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan Penyelidikan, penyidikan, dan penuntut tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer, di sisi lain Pasal 42 UU 30/2002 menyatakan Komisi Pemberantasan (KPK) yang berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum;

3.    Bahwa Para Pemohon pekerjaanya advokat (yang merupakan salah satu penegak hukum) mengalami kebingungan dan membutuhkan kepastian hukum perihal siapa yang berwenang melakukan koordinasi penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer, apakah Jaksa Agung atau KPK;

4.    Bahwa sebagai tax payer, Para Pemohon dirugikan oleh ketentuan Pasal 39 UU 31/1999, karena pajak-pajak yang dibayarkan digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi penyidikan korupsi yang dilakukan Jaksa Agung, padahal seharusnya kegiatan koordinasi penyidikan korupsi hanya di tangan KPK berdasarkan Pasal 42 UU 30/2002;

5.    Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon mempunyai legal standing atas pengujian Pasal 39 UU 31/1999.

C.    Legal Standing Pengujian Pasal 44 ayat (4) dan (5), serta Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU 30/2002
1.    Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum dimana salah satunya asasnya adalah kepastian hukum. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH menyatakan dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis;

2.    Bahwa frasa “atau kejaksaan” yang ada dalam Pasal 44 ayat (4), dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU 30/2002 yang dapat ditafsirkan memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada kejaksaan, telah melanggar prinsip negara hukum  berupa asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Dengan dinegasikannya Pasal 39 UU 31/1999 dan Pasal 32 UU 5/1991 oleh ketentuan UU 30/2002 (khususnya ketentuan yang menyatakan KPK sebagai koordinator penyidikan tindak pidana korupsi), maka adanya frasa “atau kejaksaan” yang ada dalam Pasal 44 ayat (4), dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU 30/2002 tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;

3.    Bahwa Para Pemohon yang pekerjaan advokat (yang merupakan salah satu penegak hukum) mempunyai kepentingan hukum untuk mempertanyakan dasar dari adanya frasa “atau kejaksaan” Pasal 44 ayat (4), dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU 30/2002, mengingat ketentuan tersebut digunakan sebagai dasar oleh kejaksaan untuk menyidik tindak pidana korupsi;

4.    Bahwa sebagai tax payer, Para Pemohon dirugikan karena pajak-pajak yang dibayarkan digunakan untuk membiayai penyidikan tindak korupsi oleh kejaksaan akibat adanya frasa “atau kejaksaan” Pasal 44 ayat (4), dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU 30/2002, padahal frasa “atau kejaksaan” tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;

5.    Oleh karena itu, Para Pemohon mempunyai legal standing terhadap pengujian frasa “atau kejaksaan” dalam Pasal 44 ayat (4), dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU 30/2002.

D.    Legal Standing Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004

1.    Bahwa Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia pembayar pajak dan pajak-pajak yang telah dibayarkan digunakan untuk membiayai penyidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan. Pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  yang digunakan kejaksaan untuk penyelidikan, penyidikan, pra tuntutan, dan tuntutan untuk tahun 2012 sebesar Rp 142 miliar. Sedangkan alokasi anggaran tahun 2011, kejaksaan mendapat anggaran sebesar Rp 154 miliar (Vivanews, 13 Oktober 2011, “Anggaran Pemberantasan Korupsi 2012 Pas-Pasan”). Pembiayaan penyidikan tersebut diamanatkan oleh ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004;

2.    Bahwa Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan uji materi terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004, karena  pajak-pajak yang telah dibayarkan oleh Para Pemohon digunakan untuk membiayai penyidikan tindak korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan;

3.    Bahwa sebagai Advokat atau Asisten Advokat, Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum terhadap fungsi ganda Kejaksaan baik sebagai penyidik dan penuntut umum, karena dengan adanya kedua fungsi tersebut dalam institusi, maka Para Pemohon tidak dapat optimal dalam menjalankan perannya ketika mendampingi klien karena tidak adanya fungsi kontrol terhadap penyidikan yang dilakukan kejaksaan;

4.    Bahwa sebagai warga negara yang berprofesi sebagai advokat dan aktif mendorong perwujudan nilai-nilai negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Para Pemohon berdasarkan Pasal 28C ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan, “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”,  dan oleh karena itu memiliki kepentingan konstitusional agar norma-norma hukum yang mengatur cabang-cabang kekuasaan negara, termasuk mengenai kewenangan kejaksaan, bebas dari penyimpangan dan supaya proses penegakan hukum dapat berjalan secara fair dan adil;

5.    Bahwa adanya fungsi kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana dengan tujuan untuk menciptakan sistem anti korupsi, namun nyatanya kewenangan tersebut rentan disalahgunakan untuk menciptakan korupsi baru. Dengan tidak adanya fungsi kontrol dalam penyidikan yang dilakukan kejaksaan, maka Kejaksaan yang awalnya berniat untuk melakukan pemberantasan korupsi, tetapi justru berubah untuk melakukan korupsi;

6.    Bahwa kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon akibat adanya ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004, ditinjau  keterkaitan logis (logical link) antara status pembayar pajak dan UU 16/2004 adalah penggunaan pajak yang telah dibayarkan yang seharusnya digunakan untuk kegiatan yang mendukung Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan mendukung pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, namun nyatanya justru pajak-pajak yang telah dibayarkan digunakan untuk kegiatan penyidikan yang dilakukan kejaksaan yang berpotensi merusak tatanan hukum dan rentan terjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse of power) karena tidak adanya fungsi check and balances.
Ditinjau dari nexus (hubungan) antara status sebagai pembayar pajak dengan pelanggaran konstitusional yang didalilkan yakni sebagai warga negara pembayar pajak dan advokat/asisten advokat yang aktif mendorong perwujudan prinsip negara hukum, bagi Para Pemohon, fungsi check and balances dalam proses penegakan hukum sangatlah penting dan mutlak untuk menjaga negara hukum berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu, apabila terdapat ketentuan perundang-undangan yang membuat kejaksaan berpotensi menjadi monster penegakan hukum karena mempunyai fungsi ganda penyidikan dan penuntutan dalam satu atap, maka Para Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk turut menjamin agar hal tersebut tidak terjadi;

7.    Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, maka  Para Pemohon  telah memenuhi syarat pertama dan kedua, karena hak Para Pemohon sebagai perorangan warga negara yang dilindungi oleh UUD 1945 sebagaimana diatur dalam  Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dilanggar dengan adanya Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004; Pasal 39 UU 31/1999; Frasa “atau kejaksaan” yang ada dalam Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU 30/2002.
Para Pemohon juga telah memenuhi syarat ketiga dan keempat, sebagaimana diuraikan di atas yakni penggunaan pajak yang telah dibayarkan yang seharusnya digunakan untuk kegiatan yang mendukung Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, namun nyatanya justru pajak-pajak yang telah dibayarkan digunakan untuk kegiatan penyidikan oleh kejaksaan yang berpotensi merusak tatanan hukum karena tidak adanya fungsi check and balances dan berpotensi menciptakan monster penegakan hukum yang rentan menimbulkan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) karena kejaksaan mempunyai fungsi penyidikan dan penuntutan dalam satu atap.
Syarat kelima juga terpenuhi, dimana jika Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004; Pasal 39 dan UU 31/1999; Frasa “atau kejaksaan” yang ada dalam Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU 30/2002 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi, karena kejaksaan tidak lagi mempunyai kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi, dan fokus dalam penuntutan. Dengan demikian, pajak yang telah dibayarkan akan digunakan untuk mendukung diferensiasi penegakan hukum dimana fungsi penyidikan dilakukan oleh kepolisian dan fungsi penuntutan dilakukan kejaksaan sehingga terdapat mekanisme check and balances. Adanya diferensiasi tersebut mendukung Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan adanya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

8.    Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa selain sebagai warga negara pembayar pajak, Para Pemohon yang pekerjaan advokat atau asisten advokat juga merupakan individu-individu yang concern dalam mendukung penegakan hukum yang fair dan adil dalam bingkai negara hukum. Oleh sebab itu, Para Pemohon memiliki kepentingan konstitusional atas keberadaan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004; Pasal 39 UU 31/1999; Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU 30/2002 yang berpotensi mengakibatkan kejaksaan menjadi monster penegakan hukum, yang menurut Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Dengan demikian, jika Mahkamah konsisten dengan Putusan-Putusan Mahkamah sebelumnya seperti Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 5/PUU-IX/2011, Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, dan Putusan MK Nomor 81/PUU-IX/2011, serta tidak pilih kasih dalam menerapkan syarat legal standing pengujian undang-undang, maka syarat legal standing telah terpenuhi oleh Para Pemohon.

III. Alasan-Alasan Para Pemohon
A.    Kerangka Berpikir Pengujian Undang-Undang
1.    Bahwa pada awalnya, pengujian ini terkait dengan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004. Di dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004 dinyatakan kewenangan penyidikan dalam ketentuan ini ditujukan menampung ketentuan UU 31/1999 dan UU 30/2002;

2.    Bahwa sebelum melakukan uji dan analisis terhadap UU 16/2004, maka terlebih dahulu Para Pemohon mengajukan uji UU 31/1999 dan UU 30/2002 untuk mengetahui apa benar kedua UU tersebut memberikan amanat kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Dan kemudian Para Pemohon melakukan analisis terhadap ketentuan Pasal-Pasal tersebut, apakah bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak;

3.    Bahwa strategi pengujian terhadap 3 (tiga) UU secara sekaligus, karena berkaca pada Putusan MK No. 28/PUU-V/2007;

4.    Bahwa di dalam Putusan MK No. 28/PUU-V/2007, Mahkamah sebenarnya ingin menyatakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004 dinyatakan tidak berlaku. Namun, karena pengujian dalam perkara tersebut hanya dilakukan terhadap ketentuan UU 16/2004 saja, padahal menurut Mahkamah ada beberapa undang-undang lain yang masih secara samar-samar menyatakan kejaksaan masih memiliki kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi;

5.    Bahwa sejalan dengan Pertimbangan Mahkamah sebagaimana yang ada dalam Putusan MK No. 28/PUU-V/2007, maka pengujian ini ditujukan kepada setiap ketentuan undang-undang yang ditafsirkan memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebar dalam UU 16/2004, UU 31/1999 dan UU 30/2002;

6.    Bahwa secara lengkap pertimbangan Mahkamah dalam Putusan MK No. 28/PUU-V/2007 adalah sebagai berikut:
“Menimbang bahwa seandainya pun Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak berarti semua ketentuan yang ”memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan” yang termuat dalam undang-undang lain juga dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebab, terdapat norma yang menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan undang-undang yang dibatalkan, tetap berlaku selama tidak dinyatakan tidak berlaku oleh hakim atau oleh undang-undang yang baru atau undang-undang lainnya. Dengan demikian, Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, hanya memberikan jalan masuk (entry point) yang membuka peluang bagi pembentuk undang-undang untuk memberikan kewenangan melakukan penyidikan kepada Kejaksaan dalam undang-undang tertentu.
Seandainya pun Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sesuai dengan permohonan Pemohon II, maka kerugian hak konstitusional Pemohon II masih akan tetap terjadi atau dialami oleh Pemohon II, karena Kejaksaan masih tetap dapat melakukan penyidikan terhadap Pemohon II berdasarkan undang-undang lain, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, salah satu syarat kerugian hak konstitusional, yaitu ”ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi”, tidak terpenuhi. Sehingga Pemohon II tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.
Menimbang bahwa akan tetapi, terlepas dari tidak terpenuhinya syarat kerugian hak konstitusional Pemohon II, untuk mengatasi terjadinya tumpang tindih fungsi penyidikan yang dilakukan oleh berbagai aparat penegak hukum, demi tegaknya sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system), Mahkamah berpendapat:
Sudah saatnya pembentuk undang-undang menyelaraskan berbagai ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan, sehingga lebih mengukuhkan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan serta jaminan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya;
Dalam melakukan fungsi penyidikan, apabila pilihan pembentuk undang-undang menetapkan Kejaksaan sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu, maka seyogianya Kepolisian ditentukan tidak lagi berwenang. Sebaliknya, apabila wewenang penyidikan memang sepenuhnya akan diberikan kepada Kepolisian, maka jaksa hanya berwenang melakukan penuntutan.”

B.    Alasan Pengujian Pasal 39 UU 31/1999
Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum yakni Kepastian Hukum

1.    Bahwa tidak ada Pasal dalam UU 31/1999 yang secara tegas menyatakan bahwa kejaksaan mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Namun, ada setidaknya 3 Pasal dalam UU 31/1999 yang ditafsirkan bahwa Kejaksaan masih mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 39.
Pasal 26
“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.

Pasal 27
“Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung”.

Pasal 39
“Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan Penyelidikan, penyidikan, dan penuntut tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer”.

2.    Bahwa ketentuan Pasal 26 UU 31/1999 tidak memberikan kewenangan penyidikan kepada kejaksaan, tetapi secara tegas Pasal tersebut mengakui bahwa KUHAP sebagai hukum acara peradilan tindak pidana korupsi. KUHAP tidak mengakui kejaksaan sebagai penyidik, tetapi hanya berfungsi sebagai penuntut umum.  Selanjutnya, di dalam Ketentuan Peralihan, Pasal 284 ayat (2) KUHAP menyatakan  “Dalam waktu dua tahun setelah undang undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”. Penjelasan Pasal 284 ayat (2) KUHAP:
a.    Yang dimaksud dengan semua perkara adalah perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan
b.    Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu” ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain:
1. Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955);
2. Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971);
dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Dengan adanya UU 31/1999, maka UU No. 3 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku. Pasal 44 UU 31/1999 menyatakan “Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958), dinyatakan tidak berlaku”. Oleh karena itu, ada tidaknya kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peralihan Pasal 284 ayat (2) KUHAP, tidak lagi menggunakan rujukan UU No. 3 Tahun 1971, melainkan UU 31/1999.

3.    Bahwa ketentuan Pasal 27 dan Pasal 39 UU 31/1999 yang dianggap sebagai dasar hukum bahwa jaksa sebagai penyidik, juga tidak menegaskan bahwa kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Untuk Pasal 27 UU 31/1999 sudah dinyatakan tidak berlaku dengan adanya ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU 30/2002.  Pasal 71 ayat (1) UU 30/2002 menyatakan “Dengan berlakunya Undang-Undang ini Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) dinyatakan tidak berlaku”.

4.    Bahwa dari ketiga Pasal dalam UU 31/1999 yang dapat ditafsirkan memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada kejaksaan, hanyalah Pasal 39 UU 31/1999 yang belum dicabut;

5.    Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut, Scheltema, sebagaimana dikutip B. Arief Sidharta (B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jentera (Jurnal Hukum), “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hal.124-125), merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas negara hukum itu, yang salah satunya berlakunya asas kepastian hukum. Sedangkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga mengamanatkan adanya kepastian hukum yang adil;

6.    Bahwa Pasal 39 UU 31/1999 menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon, karena ketentuan tersebut tumpang tindih dengan Pasal 42 UU 30/2002. Di satu sisi, Pasal 39 UU 31/1999 menyatakan Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan Penyelidikan, penyidikan, dan penuntut tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer, tetapi di sisi lain Pasal 42 UU 30/2002 justru menyatakan Komisi Pemberantasan (KPK) yang berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum;

7.    Bahwa Para Pemohon pekerjaanya advokat (yang merupakan salah satu penegak hukum) mengalami kebingungan dan membutuhkan kepastian hukum perihal siapa yang berwenang melakukan koordinasi penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer, apakah Jaksa Agung atau KPK;

8.    Bahwa jika dikaitkan dengan asas lex posteriori derogat legi priori  (undang-undang yang baru mengalahkan undang-undang yang lama), maka supaya terdapat kepastian hukum terkait dengan siapa yang berwenang melakukan koordinasi penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer, sudah selayaknya Pasal 39 UU 31/1999 dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan adanya ketentuan Pasal 42 UU No. 30/2002;

9.    Bahwa dengan terbentuknya UU 30/2002, maka KPK-lah yang menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan koordinasi penyidikan seluruh tindak pidana korupsi, baik itu pembuktiannya sulit, biasa, ataupun melibatkan orang yang bersama-sama yang tunduk pada peradilan umum dan militer. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 43 ayat (2) UU 31/1999, Pasal 6 huruf a, Pasal 7, Pasal 42 dan Pasal 71 UU 30/2002:

Pasal 43 (2) UU 31/1999
Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 6 huruf a UU 30/2002
Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi

Pasal 7 UU 30/2002
Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
a.    mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
b.    menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
c.    meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
d.    melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
e.    meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Pasal 42 UU 30/2002
Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum

Pasal 71 ayat (1) UU 30/2002
Dengan berlakunya Undang-Undang ini Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) dinyatakan tidak berlaku.

10.    Bahwa koordinasi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang menjadi wewenang KPK, tidak dibatasi oleh ketentuan Pasal 11 UU 30/2002. Pasal 11 hanya membatasi Pasal 6 huruf c UU 30/2002, sedangkan ketentuan koordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a tidak dibatasi oleh Pasal 11 UU 30/2002:

Pasal 11 UU 30/2002:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:
a.    melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan  tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
b.    mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
c.    menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 6 UU 30/2002:
Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:
a.    koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
b.    supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
c.    melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
d.    melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
e.    melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

11.    Bahwa dalam perkara sebelumnya, Mahkamah pernah menggunakan asas lex posteriori derogat legi priori  (undang-undang yang baru mengalahkan undang-undang yang lama) dalam pertimbangan Perkara No. 17/PUU-IX/2011. Dalam Perkara No. 17/PUU-IX/2011, Majelis Hakim Konstitusi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 109 ayat (3) UU PTUN bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang a quo secara substansial telah berubah dengan adanya Pasal 51A ayat (2) UU 51/2009 yang menyatakan, “Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan”, walaupun Pasal 109 ayat (3) UU PTUN secara formil tidak diubah. Bahwa oleh karena Pasal 109 ayat (3) UU PTUN tidak diubah sedangkan Pasal 51A ayat (2) UU 51/2009 secara substansi telah mengatur secara berbeda maka jika kedua pasal ini dipertahankan maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Apabila Pasal 109 ayat (3) UU PTUN tetap diberlakukan maka ketentuan Pasal 51A ayat (2) UU 51/2009 tidak akan ada artinya. Untuk menghindari ketidakpasian hukum tersebut maka diberlakukan asas lex posteriori derogat lex priori (anteriori). Artinya, Pasal 109 ayat (3) UU PTUN sebagai lex posteriori yang telah ada lebih dahulu dinyatakan tidak berlaku dengan adanya ketentuan baru Pasal 51A ayat (2) UU 51/2009 sebagai lex priori (anteriori). Adapun pengujian Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang a quo terhadap Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, menurut Mahkamah, tidak ada kaitannya sama sekali karena Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah mengatur mengenai affirmative action. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang pengujian Pasal 109 ayat (3) UU PTUN terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 beralasan menurut hukum.

12.    Bahwa dengan demikian, keberadaan Pasal 39 UU 31/1999 yang tumpang tindih dengan Pasal 42 UU 30/2002, bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang merupakan salah satu prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

C.    Alasan Pengujian Pasal 44 ayat (4), dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU 30/2002

Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum Berupa Asas Kepastian  Hukum Yakni Asas Undang-undang Menetapkan Berbagai Perangkat Peraturan tentang Cara Pemerintah dan Para Pejabatnya Melakukan Tindakan Pemerintahan; dan Asas Legalitas dalam Segala Bentuknya (due process of law) Yakni Segala Tindakan Pemerintahan harus Didasarkan atas Peraturan Perundang-undangan yang Sah dan Tertulis

1.    Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum dimana salah satunya asasnya adalah kepastian hukum. Menurut Scheltema, di dalam asas kepastian hukum terdapat asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan.  Kemudian, menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘rechtsstaat’ itu mencakup elemen penting, yang salah satunya yaitu: Pemerintahan berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH dalam tulisannya yang berjudul “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, menyatakan dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis;

2.    Bahwa frasa “atau kejaksaan” yang ada dalam Pasal 44 ayat (4), dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU 30/2002 tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan telah melanggar prinsip Negara hukum  berupa asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Karena dengan dinegasikannya Pasal 39 UU 31/1999 dan Pasal 32 huruf b UU 5/1991 oleh ketentuan UU 30/2002 (khususnya ketentuan yang menyatakan KPK sebagai koordinator penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi), maka adanya frasa “atau kejaksaan” yang ada dalam Pasal 44 ayat (4), dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU 30/2002 tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, patut dipertanyakan, atas dasar apa, pembentuk UU 30/2002 masih menyatakan Kejaksaan mempunyai kewenangan mendapatkan pelimpahan perkara dari KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) dan (5) UU 30/2002? Dan atas dasar apa, pembentuk UU 30/2002 masih menyatakan kejaksaan mempunyai kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi?;

3.    Bahwa UU 30/2002 memberikan pengaturan tentang tugas dan kewenangan kepada KPK, serta secara tegas menegasikan ketentuan yang ada dalam UU 31/1999 dan UU 5/1991, khususnya yang mengatur kewenangan kepada kejaksaan untuk menyidik tindak pidana korupsi, misal Pasal 71 UU 30/2002 mencabut Pasal 27 UU 31/1999, sedangkan Pasal 42 UU 30/2002 dikaitkan dengan asas lex posteriori derogat legi priori mengakibatkan Pasal 39 UU 31/1999 tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, dan Pasal 7 huruf a UU KPK dikaitkan dengan asas lex posteriori derogat legi priori mengakibatkan Pasal 32 huruf b UU 5/1991 (khususnya terkait koordinasi penyidikan tindak pidana korupsi) tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.  Namun sayangnya, pembuat UU 30/2002 sepertinya kurang teliti dan masih menganggap bahwa Kejaksaan mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan;

4.    Bahwa dengan adanya kekurangtelitian pembuat UU 30/2002 yang masih menganggap bahwa kejaksaan masih mempunyai kewenangan penyidikan, padahal tidak ada satu undang-undang yang masih berlaku (baik itu KUHAP, UU 31/1999 dan UU No. 5/1991) yang menyatakan kejaksaan mempunyai kewenangan penyidikan, maka sudah cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Pasal 44 ayat (4) dan (5) khusus frasa “atau kejaksaan”, dan Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) khusus frasa “atau kejaksaan” dan ayat (4) khusus frasa “dan/atau kejaksaan” dan “atau kejaksaan” UU 30/2002 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Frasa “atau kejaksaan” bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan asas legalitas (due process of law) dalam bingkai negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

D.    Alasan-Alasan Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004
D.1. Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum Berupa Asas Legalitas
1.    Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum dimana salah satunya asasnya adalah kepastian hukum. Sebagaimana sudah dijelaskan di atas, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH dalam tulisannya yang berjudul “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, menyatakan dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis;

2.    Bahwa ketentuan tentang kewenangan penyidikan oleh kejaksaan diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004 yang menyatakan  “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, berdasarkan undang-undang”. Dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d menyatakan “Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewewenangan sebagaimana diatur misalnya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

3.    Bahwa ketentuan yang ada dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004, memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, asalkan di dalam undang-undang yang khusus tersebut dinyatakan bahwa kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan;

4.    Bahwa UU 31/1999 dan UU 30/2002  yang dirujuk oleh penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004, nyatanya sudah tidak memberikan kewenangan kepada Kejaksaan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diuraikan di atas (Lihat Penjelasan Poin B dan C);

5.    Bahwa oleh karena itu, penegasan kewenangan penyidikan oleh kejaksaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d dengan mengargumentasikan bahwa kewenangan tersebut untuk menampung UU 31/1999 dan UU 30/2002 adalah sesuatu yang tidak berdasar, karena kedua UU tersebut (baik UU 31/1999 dan UU 30/2002) tidak memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada kejaksaan;

6.    Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004, Khususnya penjelasan untuk frasa “dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” bertentangan dengan prinsip negara hukum yakni asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yakni kepastian hukum karena mengutip 2 (dua) undang-undang sebagai dasar hukumnya, padahal kedua undang-undang tidak memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada kejaksaan.

D.2. Penyidikan oleh Kejaksaan Melanggar Prinsip Negara Hukum yang Terkait dengan Pembatasan Kekuasaan

1.    Bahwa menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH dalam tulisannya yang berjudul “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, salah satu prinsip negara hukum adalah pembatasan kekuasaan. Menurut Jimly, adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”. Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat ‘checks and balances’ dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertical. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan;

2.    Bahwa ketika KUHAP lahir, maka mulailah diperkenalkannya criminal justice system yang menjamin adanya fungsi check and balances. Dalam criminal justice system itu memang ada keterpaduan. Tapi keterpaduan itu bukan berarti semua itu menjadi satu suara. Justru di dalam sistem itu ada keterpaduan tapi di dalam keterpaduan itu ada komponen-komponen yang menjalankan fungsi masing-masing. Fungsi-fungsi itu kalau mau bekerja baik harus sesuai dengan fungsinya, jangan saling mencampuri. Kemudian dengan adanya fungsi-fungsi yang nyata terpisah, tidak saling mencampuri, dengan kata lain terjadilah check and balances. Sehingga dalam skema criminal justice system  dalam KUHAP, tugas polisi itu adalah penyidik, tugas jaksa adalah penuntut, tugas hakim adalah mengadili;

3.    Bahwa di dalam KUHAP mengatur tentang koordinasi penyidik dan penuntut umum dalam proses penegakan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf a dan b; Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 109 ayat (1), Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP:

Pasal 14 huruf a dan b:
Penuntut umum mempunyai wewenang:
a.   menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

Pasal 24 ayat (1):
“Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari”

Pasal 24 ayat (2):
“Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperIukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari”.

Pasal 109 ayat (1):
“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”

Pasal 138 ayat (1):
“Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum”

Pasal 138 ayat (2):
“Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum”

Jika dihubungkan dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan, terjadi beberapa permasalahan yang dilematis:
a.    Penuntut umum memberikan perpanjangan atas penahanan yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan;
b.    Penyidik kejaksaan memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum kepada  kejaksaan yang sama;
c.    Penuntut umum yang sama, mempelajari hasil penyidikan dari penyidik kejaksaan;
d.    Penuntut umum yang sama memberi petunjuk kepada penyidik pada kejaksaan yang sama untuk melengkapi hasil penyidikannya.
Keadaan ini mengakibatkan hilangnya prinsip koordinasi horisontal antara sesama penegak hukum sebagai sub sistem dalam sistem peradilan pidana dan tidak adanya mekanisme check and balances antara penyidik dengan penuntut umum. Dalam beberapa kasus, misal mantan Jaksa Urip Tri Gunawan pernah menjadi penyidik sekaligus penuntut umum dalam kasus yang sama.

4.    Bahwa berdasarkan KUHAP dan UU 16/2004 menyatakan bahwa kejaksaan mempunyai hakikat untuk melakukan penuntutan saja. Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP menyatakan “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Sedangkan Pasal 1 angka 6 huruf b menyatakan “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Kemudian Pasal 1 angka 7 KUHAP menyatakan “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Sedangkan berdasarkan UU 16/2004, Pasal 1 angka 1 menyatakan “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.  Sedangkan Pasal 1 angka 2 UU 16/2004 menyatakan “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Selanjutnya Pasal 1 angka 3 UU 16/2004 menyatakan “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam  Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Kewenangan penyidikan oleh kejaksaan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal yang diuji dalam perkara a quo bertentangan dengan ketentuan KUHAP dan UU 16/2004 itu sendiri yang secara tegas menyatakan bahwa habitat kejaksaan adalah melakukan penuntutan, bukan penyidikan;

5.    Bahwa Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa dalam sistem hukum ada filosofi yang tak boleh dilanggar. Yakni, orang (lembaga) yang berwenang menangkap, tidak boleh menahan. Orang (lembaga) yang memeriksa tak boleh menuntut. Dan orang (lembaga) yang menuntut tak boleh memutuskan. Semua itu harus dilakukan oleh lembaga yang berbeda (Dikutip dari Hukumonline, 26 September 2011, “Yusril Minta Kewenangan Kejaksaan Dipangkas);

6.    Bahwa sejalan dengan prinsip negara hukum tentang pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara, maka sudah sepatutnya kewenangan ”penyidikan” itu merupakan domain “kepolisian” dan “penuntutan” di tangan “kejaksaan” dalam rangka mencapai sistem peradilan pidana terpadu (the integrated criminal justice system). Oleh karena itu, kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang prinsip pembatasaan kekuasaan negara dan organ-organ negara.

D.3. Penyidikan oleh Kejaksaan Melanggar Jaminan, Perlindungan  dan Kepastian Hukum yang Adil

1.    Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil;

2.    Bahwa pembagian kekuasaan penyidikan dan penuntutan yang jelas dan tegas antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam rangka due process of law guna mencapai the integrated criminal justice system dalam sistem peradilan di Indonesia sesungguhnya dibutuhkan semata-mata untuk menjamin hak asasi warga negara;

3.    Bahwa KUHAP mengakomodir asas yang melindungi HAM yakni dengan adanya diferensiasi penegakan hukum, dengan membagi menjadi empat yakni penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan. Hal ini bertujuan untuk mengadakan kontrol satu dengan yang lain. Dengan adanya kontrol tersebut, maka akan melindungi kepastian hukum dan HAM bagi tersangka atau terdakwa. Di samping itu, kontrol tersebut untuk meningkatkan profesionalitas masing-masing unsur itu supaya lebih efektif tetapi itu masih dalam satu bingkai. Polisi dari menyidik pertama kali sudah mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada jaksa, artinya bahwa jaksa bisa mengontrol mulai dari penyidikan, selanjutnya jaksa juga bisa mengontrol pada tahap pra penuntutan. Kemudian jaksa mengirimkannya ke pengadilan juga dan mengirimkan tembusan kepada polisi jadi sudah ada sistem kontrol. Sistem diferensiasi penegakan hukum dan adanya check and balance antara penyidik dan penuntut umum sebagaimana diatur dalam KUHAP sejalan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

4.    Bahwa demikian pula, Kejaksaan yang memiliki ”Wewenang Rangkap/Ganda” yaitu ”Wewenang Penyidikan sekaligus Penuntutan” dalam proses hukum pidana sebagaimana bersumber pada ketentuan-ketentuan undang-undang yang diuji dalam perkara a quo, maka dapat dipastikan bahwa mekanisme check and balances dalam proses hukum tersebut telah “terabaikan”, atau dengan kata lain, ”wewenang rangkap/ganda” yang dimiliki Kejaksaan dimaksud terlaksana tanpa kendali (uncontrol) dan tanpa pengawasan horizontal maupun vertikal, sehingga sangat rentan dan potensial untuk terjadinya “kesewenang-wenangan (arbitrary) dan ketidakadilan serta ketidakpastian hukum (rechsonzekerheid)”;

5.    Bahwa wewenang Kejaksaan selaku “Penyidik merangkap Penuntut Umum” sebagaimana di atas, selain tidak berorientasi pada penegakan supremasi hukum (supremacy of law) juga tidak berorientasi pada keadilan, melainkan pada kekuasaan yang sewenang-wenang;

6.    Bahwa mekanisme penegakan hukum pidana yang telah ditentukan dengan tegas dalam KUHAP, yang dibangun dalam suatu sistem yang disebut “Sistem Penegakan Hukum Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System), dimulai dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri/PPNS, penuntutan oleh Kejaksaan, dan pemeriksaan di depan persidangan oleh Hakim. Hal ini mengandung makna:
1) Adanya pembatasan fungsi dan wewenang masing-masing unsur penegak hukum dalam proporsi yang tegas. Setiap tindakan penegak hukum diproporsikan secara terbatas dan tertentu dalam prinsip difrensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum, sekaligus dibarengi dengan sistem pengawasan yang datang dari pihak instansi penegak hukum yang lain maupun datang dari tersangka, terdakwa, keluarga maupun penasihat hukum tersangka atau terdakwa (M. Yahya Harahap, November 1988: 9).
2) Lebih tegas ditentukan dalam huruf c konsiderans Menimbang KUHAP yang intinya menjelaskan secara tegas:
−   menciptakan asas keseimbangan antara kekuasaan dengan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia;
−  tujuan keselarasan tersebut tidak terdapat kelebihan kekuasaan yang menumpuk di tangan aparat penegak hukum.
3) Dominannya asas keseimbangan sebagai titik sentral dalam KUHAP adalah merupakan keinginan dan tujuan pembuat undang-undang untuk membatasi penumpukan kekuasaan, agar penegak hukum tidak mudah terjangkiti kecenderungan kecongkakan kekuasaan.
4) Penjernihan tugas yang diberikan kepada masing-masing instansi penegak hukum sebagai refleksi dari prinsip diferensiasi fungsi khususnya antara Penyidik Polri dengan PU. Dalam HIR, Penyidik Polri dan Kejaksaan saling serta/sama-sama mempunyai wewenang melakukan penyidikan, sehingga sering saling rebutan dan tumpang tindih dalam pemeriksaan/ penyidikan terhadap kasus yang sama dan subjek yang sama (M. Yahya Harahap, November 1998: 10). Dengan demikian, prinsip-prinsip yang dibangun dalam KUHAP jelas memperbaiki secara total prinsip-prinsip yang terdapat dalam HIR sebagai warisan dari Kolonial Belanda.

7.    Dari segi efektivitas pengawasan, melekatnya dua kewenangan yang berbeda (penyidikan dan penuntutan) dalam satu institusi jelas akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan kecenderungan akan terjadi abuse of power (penyalahgunaan wewenang), yang berakibat hak-hak konstitusional dari para pencari keadilan (justisiable) dalam negara hukum akan dirugikan;

8.    Bahwa menurut Prof Dr. Otto Cornelis Kaligis  dalam buku yang berjudul  ”Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi” dan dalam keterangannya sebagai ahli dalam Perkara No. 28/PUU-V/2007 yang menyatakan:
– Bahwa penyidikan dan penuntutan yang berada dalam satu atap adalah rawan untuk terjadinya Nepotisme, Korupsi, Kolusi, (KKN), konspirasi karena hilangnya pengawasan atas penyidikan dan penuntutan yang dibangun oleh Jaksa yang tugas dan kewenangannya yang rangkap dan tak terbagi.
– Bahwa KUHAP dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 dengan jelas memberikan wewenang penyidikan hanya kepada Polisi atau pejabat pegawai negeri sipil angka 1-5, sedang angka 6-7 jelas memberi wewenang kepada Jaksa sebagai penuntut umum. Wewenang Jaksa selain penuntut umum adalah melaksanakan penetapan hakim selain dengan itu satu atap hanya diberikan untuk tenggang waktu 2 (dua) tahun, Pasal 284 Ayat (2) KUHAP.
– Bahwa kenyataannya Kejaksaan hanya menyidik perkara korupsi, perkara basah yang menggiurkan. Mereka selalu memperjuangkan hak-hak mereka di sana dengan gigih sehingga Pasal 1 angka 1-5 dari KUHAP dibuat mati suri. Menguji secara yuridis normatif. Polisi selaku penyidik, Jaksa selaku penuntut umum.
– Bahwa melihat konstruksi pasal demi pasal KUHAP itu dibuat atas dasar pembagian kekuasaan, Polisi selaku penyidik, Jaksa selaku penuntut umum. Karena itulah ada Pasal 109 dengan Pasal 138 KUHAP, dan pembagian khusus mengenai Bab Penyidikan, Bab Penuntutan, Pemeriksaan, dan Kepemasyarakatan

9.    Bahwa sebagai tambahan, bersama ini dapat pula kami petik tulisan Prof.Dr.H.R.Abdussalam, SIK.,S.H.,M.H dan Irjen Pol. Drs. DPM Sitompul, S.H., M.H. dalam buku berjudul “Sistem Peradilan Pidana”, sebagai berikut: Dengan telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tanggal 31 Desember 1981, L.N.Tahun 1981 No. 76, maka jiwa dan materi KUHAP sangat berbeda dengan HIR dan terjadi perubahan yang fundamental dalam bidang penyidikan. Dalam wewenang penyidikan bukan lagi menjadi wewenang jaksa, tetapi telah beralih menjadi wewenang instansi kepolisian. dst……………………….(hal.129);

10.    Bahwa kewenangan rangkap penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004 bertentangan dengan prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dilindungi dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

IV. Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Para Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan para Pemohon yang amarnya sebagai berikut:
1.    Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon;

2.    Menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004; Pasal 39 UU 31/1999; Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) UU 30/2002 khusus frasa “atau kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) UU 30/2002 khusus frasa “dan/atau kejaksaan” dan “atau kejaksaan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3.    Menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004; Pasal 39 UU 31/1999; Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) UU 30/2002 khusus frasa “atau kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) UU 30/2002 khusus frasa “dan/atau kejaksaan” dan “atau kejaksaan”tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4.    Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Jika Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hormat Kami,
Pemohon I                Pemohon II                    Pemohon III

Iwan Budi Santoso S.H.    Muhamad Zainal Arifin S.H.                Ardion Sitompul S.H.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s