MA: Jangan bandingkan kami dengan MK

Reporter : Baiquni

Mahkamah Agung mengakui sistem informasi perkara yang ditangani tidak sebaik dengan Mahkamah Konstitusi. Namun MA beralasan, jumlah perkara yang ditangani mereka lebih banyak dari MK.

“Kalau MK kan sidangnya spesial. Di MA kan sidangnya satu-satu. artinya orang datang (ke MK) hanya untuk satu perkara saja. Dan memang sidangnya tidak banyak,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur ketika dihubungi merdeka.com, Selasa (11/9).

Ridwan mengatakan, MA tidak pernah menutupi informasi terkait perjalanan suatu perkara. Termasuk jadwal-jadwal persidangan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali. Demikian juga untuk peradilan tingkat banding.

“Kecuali untuk sidang asusila dan perkara anak-anak, itu semua sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Makanya di persidangan ada jadwal-jadwal. artinya kalau misalnya penasihat hukum ingin hadir dan menanyakan kapan persidangannya itu dibuka, ya, tentunya bisa terbuka untuk umum, bisa didatangi,” imbuh Ridwan.

Dia menyatakan, tidak relevan jika membandingkan sistem informasi perkara antara MA dengan MK. “Jadi kalau kita bandingkan dengan MK, rasanya kok seperti membandingkan sebuah kabupaten dengan Jakarta, kan begitu. Sepertinya ya tidak pas lah,” tukasnya.

Meski begitu, Ridwan mengakui jika idealnya, sistem informasi perkara seperti yang dilakukan MK. “Memang seharusnya seperti MK, tapi kan kenyataannya sidang di MA itu jumlahnya ratusan, bahkan ribuan. Tapi, kalau kita lihat pada sidang tingkat pertama, di mana setiap orang bisa datang dan berhubungan langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan, itu memang bisa dihadiri semua. Sedangkan di MA, kalau seseorang itu memang mengikuti, dia bisa tahu jadwal sidangnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, seorang pengacara, Muhamad Zainal Arifin mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi soal pasal 195 Undang-undang (UU) 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal itu terkandung frasa ‘diucapkan di sidang terbuka untuk umum’ yang mewajibkan lembaga peradilan melaksanakan sidang secara terbuka, terutama untuk sidang putusan.

“Hampir seluruh putusan banding, kasasi, dan peninjauan kembali dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum secara semu karena sidang tersebut hanya dihadiri oleh hakim dan panitera. Masyarakat umum tidak bisa menghadiri putusan tersebut, karena pengadilan tidak terbuka dalam memberikan jadwal putusan,” ujar Arifin saat membacakan permohonan dalam sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (11/9).

(mdk/bai)

Sumber:

http://m.merdeka.com/peristiwa/ma-jangan-bandingkan-kami-dengan-mk.html

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s