Ringkasan Permohonan Uji Materi Praperadilan Perkara No. 41/PUU-XIII/2015

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

  1. Bahwa permohonan uji materi ini diajukan terhadap Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 82, Pasal 95 dan Pasal 96 UU No. 8 Tahun 1981 yang mengatur praperadilan, yang diajukan oleh Muhamad Zainal Arifin, S.H. yang pekerjaan advokat.
  2. Bahwa karena yang menjadi objek permohonan adalah pasal-pasal yang ada dalam UU No. 8 Tahun 1981 untuk diuji terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan MK, maka MK berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.

Kedudukan Hukum Pemohon

  1. Bahwa Pemohon dirugikan atas ketentuan Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 82, Pasal 95 dan Pasal 96 UU No. 8 Tahun 1981 karena pengertian dan objek praperadilan yang ada dalam pasal-pasal tersebut hanya dibatasi untuk menguji “a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”, dan belum memasukkan “sah atau tidaknya penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri, pemblokiran rekening atas permintaan pihak yang dirugikan” dalam pengertian dan objek praperadilan.
  1. Bahwa sebagai warga negara pembayar pajak yang berprofesi sebagai advokat dan aktif mendorong perwujudan nilai-nilai negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pemohon memiliki kepentingan konstitusional agar norma-norma aquo yang diuji memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil kepada setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
  1. Bahwa Pemohon selaku pribadi yang pekerjaan advokat, berpotensi dan rentan mendapatkan upaya paksa penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri dan pemblokiran karena dianggap mempunyai hubungan dengan tersangka atau terdakwa. Jika objek praperadilan masih dibatasi sebagaimana norma-norma a quo yang diuji, maka Pemohon selaku pribadi tidak dapat mengajukan upaya hukum praperadilan terhadap upaya paksa tersebut.
  1. Bahwa Pemohon dalam hubungan pekerjaan selaku advokat berpotensi dirugikan karena tidak dapat melakukan upaya hukum secara maksimal terhadap upaya paksa penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri dan pemblokiran rekening secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum yang menimpa klien Pemohon, dan upaya hukum praperadilan yang diajukan berpotensi tidak diterima oleh Pengadilan dengan alasan tidak masuk dalam objek dan ruang lingkup praperadilan.
  1. Bahkan dalam yurisprudensi Putusan sebelumnya, khususnya dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, MK menerima legal standing seorang advokat dalam menguji Undang-Undang Mahkamah Agung, karena seorang advokat dalam profesinya akan banyak berhubungan dengan Mahkamah Agung oleh karenanya secara langsung memerlukan kepastian hukum atas segala hal yang berhubungan dengan lembaga Mahkamah Agung.
  1. Bahwa Pemohon selaku advokat juga beberapa kali pernah mengajukan pengujian undang-undang sebagaimana Perkara No. 78/PUU-X/2012 (dalam pengujian UU 8 Tahun 1981 dan UU Kekuasaan Kehakiman) dan Perkara No. 16/PUU-X/2012 (dalam pengujian UU Kejaksaan, UU Tipikor dan UU KPK), dan dalam kedua perkara tersebut, MK berpendapat bahwa Pemohon selaku advokat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materi
  1. Bahwa berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka Pemohon   mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

Alasan-Alasan Permohonan

  1. Bahwa norma-norma a quo yang diuji telah membatasi praperadilan dengan tidak memasukkan “sah atau tidaknya penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri, pemblokiran rekening atas permintaan pihak yang dirugikan” dalam pengertian dan objek praperadilan.
  1. Bahwa alasan Pemohon mengapa meminta penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri dan pemblokiran rekening untuk menjadi objek praperadilan dalam norma-norma aquo karena dalam proses penegakan hukum pidana, upaya paksa yang dilakukan penegak hukum tidak hanya terdiri dari penangkapan dan atau penahanan saja, tetapi juga terdapat upaya paksa lainnya seperti penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri dan pemblokiran rekening, yang apabila upaya paksa tersebut dilakukan secara sewenang-wenang dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berpotensi melanggar hak asasi manusia.
  1. Bahwa penggeledahan dan penyitaan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang beritikad baik merupakan upaya paksa yang seharusnya menjadi objek praperadilan karena membatasi hak asasi manusia.
  1. Bahwa pencegahan ke luar negeri merupakan bentuk pembatasan kepada warga negara untuk berpergian ke luar negeri dan dapat dipersamakan dengan penahanan seseorang dalam negara. Pencegahan ke luar negeri merupakan upaya paksa yang membatasi ruang gerak seseorang untuk ke luar negeri, sehingga pihak-pihak yang beritikad baik dan merasa dirugikan atas pencegahan keluar negeri seharusnya bisa mengajukan praperadilan.
  1. Bahwa pemblokiran rekening merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena membatasi seseorang untuk melakukan transaksi. Dalam kegiatan sehari-hari, bisa saja seseorang yang beritikad baik melakukan transaksi keuangan (misalnya transaksi pembangunan atau penjualan rumah) dengan pihak tersangka atau terdakwa. Atas pemblokiran rekening, seharusnya pihak-pihak yang beritikad baik dapat mengajukan permohonan praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya pemblokiran rekening tersebut.
  1. Bahwa UUD 1945 telah memberikan perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia terhadap terhadap warga negara supaya pelaksanaan proses hukum dijalankan secara adil (due process of law) dan terbebas dari kesewenang-wenangan serta menjadikan hukum sebagai panglima, sebagaimana tercantum Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945.
  1. Bahwa dalam hukum acara pidana seharusnya memuat ketentuan- ketentuan hukum acara yang mencerminkan adanya “due process of law” yang fair, pasti dan adil, jauh dari hal-hal yang bersifat arbiter. Dalam negara hukum, hukumlah yang menjadi panglima, bukan person-person penegak hukum. Inilah yang di Amerika Serikat disebut dengan istilah “the rule of law not rule of man”. Oleh karena itu, apabila ada kesewenang-wenangan penegak hukum dalam melakukan upaya paksa, maka harus ada lembaga praperadilan yang berfungsi untuk mengkontrol tindakan aparat penegak hukum supaya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  1. Bahwa di dalam putusan sebelumnya yakni dalam Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pada dasarnya setiap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan adalah suatu tindakan perampasan hak asasi manusia, sehingga dengan adanya praperadilan diharapkan pemeriksaan perkara pidana dapat berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
  1. Bahwa dalam hukum acara pidana seharusnya memuat norma-norma yang menyeimbangkan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat serta negara, karena pada dasarnya dalam hukum pidana, individu dan/atau masyarakat berhadapan langsung dengan negara. Hubungan ini menempatkan individu dan/atau masyarakat pada posisi yang lebih lemah. Dalam hal ini, hukum acara pidana berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh penyelidik, penyidik, penuntut umum, maupun hakim, dalam proses peradilan pidana terhadap individu dan/atau masyarakat.
  1. Bahwa dengan mengacu pada hak-hak konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, maka ketentuan dalam UU 8/1981 khususnya Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 82, Pasal 95 dan Pasal 96, yang membatasi pengertian dan objek praperadilan serta belum memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri dan pemblokiran rekening untuk mengajukan praperadilan, maka ketentuan dalam UU 8/1981 tidak memenuhi kepastian hukum dan keadilan serta bertentangan dengan UUD 1945.
  1. Bahwa supaya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan memberikan jaminan kepastian hukum yang adil, maka Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution perlu memberikan penafsiran terhadap praperadilan dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 82, Pasal 95 dan Pasal 96 UU 8/1981 untuk dimaknai termasuk pula wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang sah atau tidaknya penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri, pemblokiran rekening atas permintaan pihak yang dirugikan”. Menegasikan pengertian dan objek praperadilan dalam menguji “sah atau tidaknya penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri, pemblokiran rekening atas permintaan pihak yang dirugikan” merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945.

Petitum Pemohon:

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan:

  1. Menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 82, Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang pengertian praperadilan dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 82, Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak dimaknai termasuk pula wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang sah atau tidaknya penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri, pemblokiran rekening atas permintaan pihak yang dirugikan”;
  3. Menyatakan Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 82, Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang pengertian praperadilan dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 82, Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak dimaknai termasuk pula wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang sah atau tidaknya penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri, pemblokiran rekening atas permintaan pihak yang dirugikan”;
  4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bila ada pertanyaan silakan kontak di 082111528975.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s