Ringkasan Uji Materi Pembatasan PK dalam UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman

Permohonan Pengujian Perkara No. 45/PUU-XIII/2015

Pemohon: Muhamad Zainal Arifin, S.H.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

  1. Bahwa yang menjadi obyek permohonan uji materi adalah Pasal 66 ayat (1) UU No. 14 tahun 1985 dan Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 yang mengatur pembatasan peninjauan kembali (PK) hanya dapat dilakukan 1 kali yang ditafsirkan dan diberlakukan terhadap perkara pidana;
  2. Bahwa karena permohonan Pemohon adalah menguji ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 dan Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 terhadap ketentuan UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.

 

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

  1. Bahwa sebagai warga negara pembayar pajak (tax payer) yang berprofesi sebagai advokat dan aktif mendorong perwujudan nilai-nilai negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pemohon memiliki kepentingan konstitusional agar norma-norma hukum yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 dan Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009, tidak membatasi peninjauan kembali dalam perkara pidana.
  2. Bahwa Pemohon dirugikan atas ketentuan Pasal-Pasal aquo yang diuji karena merujuk pada kedua ketentuan tersebut, maka peninjauan kembali terhadap perkara pidana masih dibatasi hanya 1 (satu) kali. Padahal ketentuan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”, sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014.
  3. Bahwa pembatasan peninjauan kembali terhadap perkara pidana hanya dapat dilakukan 1 kali dengan mengacu pada ketentuan Pasal-Pasal aquo, dapat dilihat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2014 yang mengatur pembatasan PK dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan 1 kali.
  4. Bahwa Pemohon mempunyai hak dan kewajiban konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 untuk menjunjung hukum, tanpa terkecuali.
  5. Bahwa jika ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 dan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 tetap diberlakukan dalam peninjauan kembali perkara pidana, maka Pemohon selaku advokat berpotensi dirugikan karena tidak dapat menegakkan hukum dan keadilan atas ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang menimpa klien Pemohon, karena upaya peninjauan kembali perkara pidana untuk kedua kalinya berpotensi tidak diterima. Padahal dalam permohonan peninjauaan kembali tersebut, Pemohon selaku advokat telah mengumpulkan beberapa novum yang dapat mempengaruhi Putusan sebelumnya seperti keterangan saksi dan bukti transfer yang membuktikan bahwa Klien Pemohon tidak menikmati uang korupsi, yang mana novum yang substansial baru ditemukan pada saat ini dan pada saat peninjauan kembali sebelumnya belum ditemukan.
  6. Bahwa dalam yurisprudensi Putusan sebelumnya, khususnya dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, MK menerima legal standing seorang advokat dalam menguji Undang-Undang Mahkamah Agung, karena seorang advokat dalam profesinya akan banyak berhubungan dengan Mahkamah Agung oleh karenanya secara langsung memerlukan kepastian hukum atas segala hal yang berhubungan dengan lembaga Mahkamah Agung. Bahwa Pemohon selaku advokat juga beberapa kali pernah mengajukan pengujian undang-undang sebagaimana Perkara No. 78/PUU-X/2012 (dalam pengujian UU 8 Tahun 1981 dan UU Kekuasaan Kehakiman) dan Perkara No. 16/PUU-X/2012 (dalam pengujian UU Kejaksaan, UU Tipikor dan UU KPK), dan dalam kedua perkara tersebut, MK berpendapat bahwa Pemohon selaku advokat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materi.
  7. Bahwa dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

Alasan-Alasan Permohonan

  1. Bahwa yang menjadi obyek permohonan pengujian adalah Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 dan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 yang mengatur pembatasan peninjauan kembali yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
  2. Bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 dan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, ditafsirkan dan dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung untuk membatasi peninjauan kembali dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali (vide SEMA No. 7 Tahun 2014).
  3. Bahwa meskipun ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi masih terdapat ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 dan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 yang menegasikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 dengan memberlakukan pembatasan peninjauan kembali dalam perkara pidana.
  4. Bahwa akibat diberlakukannya Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 dan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 dalam peninjauan kembali perkara pidana, maka permohonan peninjauan kembali terhadap perkara pidana yang pernah dilakukan peninjauan kembali, tidak diterima dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dan berkasnya tidak dikirim ke Mahkamah Agung. Bahkan beberapa Pengadilan Negeri membuat penetapan bahwa peninjauan kembali tersebut tidak diterima, tanpa melihat keberadaan novum. Penetapan tidak diterima hanya menggunakan dasar Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 dan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 maupun SEMA No. 7 Tahun 2014.
  5. Bahwa UUD 1945 telah memberikan perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia supaya warga negara (khususnya terpidana) mendapatkan jaminan tegaknya keadilan dan kepastian hukum yang adil dalam bingkai negara hukum, sebagaimana tercantum Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
  6. Bahwa karena Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka pengaturan antar Undang-undang harus konsisten dan koheren satu dengan lainnya, sehingga memberikan jaminan kepastian hukum yang adil. Dalam suatu Undang-undang atau antar Undang-undang harus terdapat konsistensi dan koherensi antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, sehingga tidak boleh terdapat kontradiksi dalam Undang-undang bersangkutan atau antar Undang-undang. Adanya pertentangan pasal antar Undang-undang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan kebingungan menyangkut undang-undang yang mana yang harus dijadikan patokan dalam proses pencarian keadilan.
  7. Bahwa oleh karena terdapat ketidakkonsistenan antara Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 dan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 (dimana mengatur pembatasan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali), dengan Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 (yang telah membatalkan ketentuan pembatasan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam perkara pidana), maka adanya ketidakkonsistenan tersebut telah melanggar prinsip negara hukum dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
  8. Bahwa di samping itu, jika ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 dan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 tentang pembatasan peninjauan kembali, diberlakukan terhadap perkara pidana, maka ketentuan tersebut bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Dengan pembatasan peninjauan kembali terhadap perkara pidana, maka mengakibatkan hak konstitusional warga negara atas keadilan menjadi terlanggar. Padahal Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013)
  9. Bahwa supaya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan memberikan keadilan bagi warga negara, maka Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution atau the sole interpreter of constitution perlu memberikan penafsiran bahwa Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 dan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali berlaku untuk perkara pidana”.

Petitum

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan:

  1. Menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali berlaku untuk perkara pidana.
  3. Menyatakan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali berlaku untuk perkara pidana.
  4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s